Risiko Kelangkaan BBM Bersubsidi setelah Harga BBM Non-Subsidi Naik

Jakarta, TheStance – Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi tiba-tiba naik per 18 April 2026, tanpa pemberitahuan ke publik.

Warga dan kalangan parlemen pun menyoroti minimnya sosialisasi dan menuding pemerintah tidak sensitif menyusul kenaikan harga yang tergolong meningkat tajam ini.

Di sisi lain, pemerintah berdalih harga BBM non subsidi naik karena mengikuti harga pasar dan memang ditujukan untuk kalangan orang kaya dan mampu.

Sementara itu, sejumlah analis ekonomi mengingatkan sejumlah risiko yang mungkin timbul usai kenaikan harga BBM nonsubsidi mengingat konsumen bahan bakar itu bukan hanya kendaraan kelas menengah ke atas.

Tanpa pengawasan yang memadai, akan terjadi pergeseran konsumen untuk menggunakan BBM subsidi yang harganya tak naik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah hanya mengatur BBM Subsidi. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11/2022, harga BBM non-subsidi akan mengikuti mekanisme pasar global.

"Jadi kalau BBM itu kan kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM Subsidi. Yang untuk industri sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM (Nomor 11) Tahun 2022 itu mengikuti harga pasar," kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu 19 April 2026.

Dia menegaskan, jenis-jenis BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex itu memang ditujukan untuk kalangan mampu.

"Jadi dan itu kan (Pertamax) turbo itu kan untuk orang kaya, orang-orang mampu semua, Ron 98. Kemudian Solar yang CN 51 itu kan untuk orang mampulah ya," ungkap Bahlil.

Sebagai informasi, harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026.

Berdasarkan data Pertamina, Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.400/liter, naik Rp6.300 dari sebelumnya Rp13.100/liter. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada Dexlite yang kini Rp23.600/liter, atau melonjak Rp 9.400 dari sebelumnya Rp14.200/liter.

Sementara itu, Pertamina Dex juga mengalami kenaikan sebesar Rp9.400, dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax tetap berada di angka Rp12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 masih dijual Rp12.900 per liter.

Minimnya sosialisasi pemerintah terkait kenaikan harga BBM non subsidi pun mendapat sorotan dari kalangan parlemen. Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, tidak memungkiri jika kenaikan BBM terasa mendadak bagi masyarakat.

Meski ia memahami, bahwa keputusan ini menjadi langkah yang tidak mudah dihindari di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu dan tekanan terhadap sektor energi.

Namun, menurut dia, kebijakan ini tetap perlu dikomunikasikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik. "Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat," kata Rivqy, Minggu 19 April 2026.

Dia pun meminta pemerintah memastikan kenaikan sejumlah jenis BBM tidak merembet ke harga-harga kebutuhan bahan pokok. Stabilitas harga pangan utamanya bahan pokok tetap perlu dijaga.

Terlebih, penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada jenis BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” ujar legislator Fraksi PKB tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap situasi di lapangan.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Mufti dalam keterangannya, dikutip Minggu 19 April 2026.

Menurutnya, selama ini banyak daerah yang masyarakatnya terpaksa membeli BBM nonsubsidi karena untuk mendapatkan BBM subsidi harus mengantre panjang. Bahkan, masyarakat kerap kehabisan stok BBM subsidi.

“Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” lanjutnya.

Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar membedakan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, melainkan menyangkut aspek keadilan bagi masyarakat.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat dan sensitivitas pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Mufti pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera memperbaiki distribusi BBM subsidi, terutama di daerah yang mengalami kelangkaan. Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat yang berhak dapat mengakses BBM subsidi.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya tinggi,” ujar Mufti.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengungkapkan risiko yang bakal muncul pasca kenaikan harga BBM nonsubsidi sementara harga BBM bersubsidi tidak berubah.

Ia khawatir, tanpa pengawasan yang memadai, akan terjadi pergeseran konsumen untuk menggunakan BBM subsidi yang harganya tak naik.

Ia mencontohkan harga Pertamina Dex naik 60 persen menjadi Rp 14.500 dari semula Rp 23.900 per liter. Sedangkan, selama ini konsumen Pertamina Dex bukan hanya kendaraan kelas menengah ke atas.

"Tapi juga mesin-mesin industri, alat-alat berat di sektor pertambangan, di sektor sawit itu juga banyak yang membeli Pertamina Dex,” kata Bhima dalam keterangannya, Minggu, 19 April 2026.

Bila terjadi pergeseran konsumsi ke solar bersubsidi, ia khawatir pasokan bahan bakar itu bakal tak mampu memenuhi lonjakan kebutuhan dan tak tertutup kemungkinan terjadi kelangkaan.

“Jadi pengawasan terhadap solar subsidi ini juga harus ketat, terutama di luar pulau Jawa, baik yang digunakan untuk logistik, maupun untuk alat-alat berat seperti tadi, ya, (contohnya) di (sektor industri) pertambangan, di perkebunan,” ucap Bhima.

Hal ini juga bisa berpengaruh kepada konsumen Pertamax Turbo untuk beralih ke BBM jenis Pertamax yang juga tidak mengalami kenaikan harga.

Adapun harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta per 18 April ini naik sebesar Rp 19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

“Kalau untuk Pertamax Turbo kenaikannya cukup tinggi, pasti akan berkurang konsumsinya. Tapi akan bergeser ke mana? Bergesernya ke Pertamax. Pertamax selisih harga keekonomiannya juga masih lebar,” ujar dia.

Baca Juga: Tepis Risiko Defisit APBN, Pemerintah 'Pede' Tidak Naikkan Harga BBM Subsidi

Bhima memperkirakan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex oleh pemerintah bersifat temporer menyusul harga minyak yang cenderung turun seiring de-eskalasi perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Oleh sebab itu, kata Bhima, semestinya selain ada pengawasan yang lebih ketat, juga diperlukan insentif bagi pelaku usaha yang membeli BBM nonsubsidi. Sebab, beban biaya produksi industri akan bertambah jika membeli BBM nonsubsidi.

"Kemudian juga mungkin harus diberikan semacam insentif (bagi industri) sebagai meringankan biaya produksi karena beban biaya produksinya bisa semakin naik kalau tetap beli BBM yang nonsubsidi seperti Pertamina Dex tadi, sehingga kenaikan beban biaya produksi tidak membuat terjadinya efisiensi atau PHK,” ujar dia. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance