Jakarta, TheStance – Di tengah harga minyak yang menembus US$110 per barel, pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap aman dan tidak akan naik tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meski tekanan dari lonjakan harga minyak dunia terus meningkat mencapai US$100/barel di tengah perang antara AS-Israel dan Iran.
Sebaliknya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai, subsidi energi khususnya BBM akan membuat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin membengkak dan menumpuk utang.
Hal ini juga yang menjadi alasan utama JK mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penaikan harga BBM dan mengurangi subsidi di sektor energi tersebut.
Selain itu, sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara hanya bisa menahan kenaikan harga BBM dalam jangka pendek atau beberapa minggu ke depan di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Siapkan Bantalan Fiskal
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menghitung secara rinci berbagai kemungkinan dampak dari konflik geopolitik terhadap perekonomian nasional. Hasilnya, harga BBM subsidi tidak naik dengan asumsi rerata harga minyak US$100/barel.
“Kalau nonsubsidi bukan hitungan kami. [BBM] subsidi aman enggak usah takut, kami sudah hitung. Jadi masyarakat tahu, tidak usah ribut, tidak usah takut. Kita sudah hitung,” tegas Purbaya, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin 6 April 2024.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk meredam dampak kenaikan harga minyak, termasuk simulasi pada level harga US$80, US$90, hingga US$100 per barel.
Purbaya juga memastikan kondisi fiskal tetap terkendali meskipun tekanan harga minyak meningkat.
Ia menyebut defisit anggaran diproyeksikan berada di kisaran 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas aman 3 persen.
"Jadi langkah langkah yang disebutkan oleh Presiden [Prabowo] dan anggota kabinet Merah Putih di pengumuman sebelumnya itu sudah diperhitungkan asumsi harga minyak dunia rata-rata US$100 sepanjang 2026. Dan exercise tertentu anggaran bisa ditekan [defisit] masih di 2,92% terhadap PDB,” jelas Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki cadangan melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan sebagai bantalan jika harga minyak terus meningkat.
JK Usul Pemerintah Kurangi Subsidi BBM
Berbeda dari Purbaya, Jusuf Kalla justru mengusulkan pengurangan beban subsidi energi termasuk BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global. Subsidi yang membengkak akan meningkatkan defisit APBN dan menumpuk utang.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 5 April 2026.
JK mencontohkan, pengurangan subsidi sudah dilakukan banyak negara untuk mengatasi potensi krisis di dalam negeri. Mempertahankan harga BBM seperti sebelum konflik antara Iran dan AS-Israel justru membuat masyarakat tidak berhemat.
"Jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucap JK.
JK tidak memungkiri, kenaikan harga BBM saat terjadi penyesuaian dan rasionalisasi harga minyak dunia mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal. Namun kata JK, hal ini hanya perihal pilihan asal dijelaskan dengan baik.
"Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," jelas JK.
Menurut JK, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya.
Baca Juga: Nozzle Tenang, Negara Menahan Napas
Lebih lanjut, JK juga meragukan efektifitas pilihan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) yang diputuskan pemerintah mampu menyelesaikan masalah krisis energi.
Menurut dia, WFH bisa membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta bosan, sehingga akhirnya akan tetap memilih beraktivitas di luar rumah. Akibatnya, tujuan pengurangan pemakaian BBM berpotensi tidak tercapai karena hal ini.
"Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," beber JK.
Demi Menahan Gejolak Sosial
Sejumlah pengamat ekonomi menilai keputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia, tak lain demi meredam gejolak sosial yang bakal timbul dari kenaikan ongkos transportasi, logistik, sampai harga pangan.
Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengatakan keputusan menaikkan harga BBM selalu dibayang-bayangi pertimbangan politik dan ekonomi.
Apalagi, banyak kajian menemukan harga BBM bersubsidi di Indonesia berada di bawah harga keekonomian. Persoalan lainnya, BBM bersubsidi juga masih banyak dinikmati kelompok menengah atas.
"Masalahnya, ketika (harga BBM subsidi) dinaikkan yang dikhawatirkan turut menekan masyarakat bawah juga," ujar Media Wahyudi Askar dalam keterangannya.
Hal ini, menurut Media, berkaca pada sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi, yang relatif tidak begitu sering menaikkan harga BBM ketimbang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di masa pemerintahan sekarang, menurutnya, sebetulnya Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM setelah melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Iran dengan Amerika-Israel.
"Tapi karena pertimbangan politik, tidak memungkinkan saat ini. Jadi secara kalkulasi, saat ini sifatnya (pemerintah) menahan," ungkapnya.
Ketahanan Fiskal Hanya Mampu untuk Hitungan Pekan
Media Askar memperkirakan kemampuan fiskal negara untuk menahan kenaikan harga BBM ini hanya sanggup untuk beberapa minggu ke depan saja alias dalam jangka pendek.
Sebagai "bantalannya" pemerintah mengakali dengan memangkas alokasi anggaran kementerian/lembaga bahkan program makan bergizi gratis dari yang sebelumnya 6 hari menjadi 5 hari. Potensi penghematan dari MBG diklaim mencapai Rp25 triliun.
"Saya bisa memahami logikanya Kementerian Keuangan, ya sudah ditahan dulu karena masih belum banyak defisitnya. Pembengkakannya masih sekitar Rp20 triliun sampai Rp40 triliun..." jelasnya.
Hanya saja, menurut Media Askar, yang jadi masalah perang di Timur Tengah belum menunjukan tanda-tanda selesai. Selain itu, kalaupun berakhir, harga minyak dunia diperkirakan tidak akan kembali ke level semula.
Ini dikarenakan Iran berencana memberlakukan biaya transit bagi kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz dimana tarifnya mencapai Rp33 miliar untuk satu kali lintasan kapal tanker raksasa.
Keputusan itu memicu kekhawatiran global karena Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan energi dunia.
"(Harga minyak dunia) mungkin enggak balik lagi ke US$70 per barel sesuai asumsi APBN, artinya ini hanya soal waktu bahwa BBM itu akan dinaikkan," ujarnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
