Jakarta, The Stance – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bikin ribut negara tetangga hingga menjadi sorotan Badan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO).
Direktur Regional WMO untuk Asia dan Pasifik Ben Churchill dalam wawancaranya dengan Straits Times menyebut bahwa krisis asap dapat berlangsung berbulan-bulan, menunggu arah angin berubah hingga hujan turun memadamkan api di Kalimantan.
Dia menyebut bahwa fenomena El Nino ini memang membuat cuaca lebih kering dan panas ke wilayah ASEAN khatulistiwa dan fenomena tersebut berulang dan akan terus berlanjut.
“Peristiwa yang kita alami saat ini merupakan salah satu kejadian kabut asap lintas batas yang paling parah, bahkan berdampak ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya,” ujar pada Sabtu, (17/10/2026).
Berdasarkan Indeks Standar Polutan (PSI), Singapura menjadi salah satu negara yang terdampak dalam 13 hari berturut-turut. Periode ini menjadi yang terpanjang tanpa putus yang harus dialami Singapura sejak krisis kabut asap pada tahun 2015.
Sebelumnya, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu dalam konferensi pers pada 16 Oktober memperingatkan bahwa Singapura perlu bersiap menghadapi kondisi kabut asap yang berkepanjangan.
“Saat ini kita memang sedang mengamati Indonesia, tetapi hal ini bisa terjadi di mana saja, kepada siapa saja, kapan saja, berdasarkan prasyawat yang kita lihat terkait pemanasan global, serta efek gabungan dari El Nino,” ujar Churchill.
Bukannya Padam Malah Renggut Nyawa Petugas BNPB
Karhutla di Indonesia masih juga belum teratasi meski telah berlangsung sejak awal tahun, dengan kemunculan api pertama di Gampong Lapang, Aceh Barat, pada 15 Januari 2026 menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat.
Alih-alih teratasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jusru mengumumkan 4 petugas pemadam karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, wafat dan dua lainnya mengalami luka bakar pada Kamis (15/10).
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan personel di lapangan menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam upaya pengendalian kebakaran.
Saat ini BNPB terus melakukan tindakan atasi karhutla salah satunya dengan Operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan dry ice. OMC dilakukan dua hari berturut-turut, 15–16 Oktober 2026.
Penerbangan pesawat OMC diberangkatkan dari Bandara Raden Inten II, Bandar Lampung, Lampung. BNPB merilis total bahan dry ice digunakan selama dua hari sebanyak 2,4 ton.
Secara teori, penyemaian dry ice pada lapisan atmosfer mengalami inversi di mana lapisan udara di atas lebih hangat dari lapisan udara di bawahnya sehingga mendorong terjadinya pelemahan lapisan udara yang berujung hujan.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menargetkan karhutla ini segera teratasi agar tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban dan akan senantiasa melakukan evaluasi penanganan ke depan agar menjadi efektif lagi.
“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak,” ujar Kristomei usai pelantikan sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Politisi Malaysia Serukan Hukuman bagi Indonesia
Karhutla ini turut menjadi masalah di Malaysia. Anggota parlemen Malaysia merespons dengan mengajukan protes diplomatik terhadap Indonesia.
Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyebut dalam Persidangan Dewan Rakyat, Selasa (13/10/2026) bahwa Indonesia harus mendapatkan tekanan finansial sebagai bentuk efek jera.
“Bukan hanya Malaysia, dan ini harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus segera mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas,” ujarnya dikutip dari Reuters.
Selain itu, Syedd juga meminta negaranya dan Singapura untuk menghentikan pendanaan bagi perusahaan yang terlibat dalam praktik yang menyebabkan karhutla. “Putus akses mereka. Hantam dompet mereka,” ujarnya.
Hal itu juga disampaikan oleh anggota parlemen Malaysia lainnya, Syerleena Abdul Rashid. Ia menyebut bawah Malaysia dan Indonesia adalah tetangga dekat, namun hubungan kedua negara harus dibarengi dengan tanggungjawab.
“Mengapa rakyat Malaysia harus terus menanggung akibat dari tindakan tidak bertanggungjawab yang terjadi di luar perbatasan kita?” ujarnya dikutip dari AFP.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di BNPB, Ketika Korupsi Berkelindan dengan Nepotisme
Pernyataan Syed mendapatkan respons dari Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. Ia menantang Malaysia membuka mata soal eksploitasi sumber daya (SDA) dan aliran dana ke luar negeri.
Firman menilai pernyataan tersebut provokatif dan tidak mencerminkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin sejak lama.
Ia meminta parlemen Malaysia melihat kembali sejarah hubungan kedua negara sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral.
“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” tegas Firman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).
Menurut Firman, seruan boikot terkesan hanya untuk mencari popularitas. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Malaysia, termasuk dalam bidang pendidikan ketika Malaysia belum semaju sekarang.
“Ini tindakan provokatif anggota parlemen yang hanya mencari popularitas murahan. Anggota parlemen harus belajar sejarah bagaimana orang Malaysia belajar di Indonesia waktu Malaysia belum maju,” ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.
Praktik Perusahaan Malaysia dan Singapura Disorot
Firman juga menyoroti aktivitas perusahaan asal Malaysia yang berinvestasi di sektor kelapa sawit, pertambangan, dan SDA alam lain di Indonesia yang tentunya berdampak langsung terhadap kelestarian hutan, khususnya di wilayah perbatasan.
Ia menilai persoalan eksploitasi sumber daya alam harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama apabila aktivitas perusahaan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan merugikan kepentingan nasional.
Firman juga menyoroti dugaan adanya dana hasil eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang disimpan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura.
“Berapa triliun hasil mengeruk kekayaan alam kita, hasil sawit, hasil tambang, hasil hutan, yang disimpan di negara mereka termasuk Singapura? Mereka kaya dari hasil bumi Indonesia, lalu uangnya disimpan di bank-bank Malaysia dan Singapura,” ujarnya.
Dia mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan untuk menelusuri aliran dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang diduga disimpan di luar negeri.
Ia juga menambahkan, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara.
Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga hubungan bilateral dengan mengedepankan rasa saling menghormati. “Jangan kalau ada masalah selalu mengklaim bangsa serumpun, tetapi kelakuannya merampok kekayaan alam serumpunnya sendiri.” (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
