Penugasan Khusus Prabowo pada Haji Isam, Sebarisan dengan Para Jenderal

Jakarta, The Stance – Pasca memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil sejumlah langkah taktis.

Tak hanya menugaskan jenderal dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk turun langsung, Presiden disebut ikut memerintahkan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam turun mengatasi karhutla.

Pengusaha sawit asal Kalimantan itu mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo, menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin pada Sabtu 22 Agustus 2026, pukul 11.00 WITA.

Haji Isam diketahui memiliki kedekatan dengan petinggi militer dan Polri serta kerap mendukung program kementerian. Salah satunya yang sempat ramai adalah meminjamkan kapal pesiar J7 Explorer milik Haji Isam kepada Kementerian Pertahanan.

Kapal itu digunakan secara gratis sebagai sarana pendukung kegiatan Kemhan menjalankan program pemerintah, terutama distribusi logistik untuk program ketahanan pangan antara lain di Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Haji Isam menggerakkan perekonomian, khususnya melalui berbagai lini bisnis yang dinilai menciptakan lapangan kerja, pada tahun 2025 Prabowo menganugerahinya lencana Bintang Mahaputera Utama.

Kini, Haji Isam menjadi satu-satunya konglomerat di Indonesia yang diberi penugasan khusus membantu pemadaman karhutla.

Haji Isam dikenal sebagai salah satu konglomerat di Indonesia yang membangun kekayaannya dari nol. Lahir pada 1 Januari 1977 di Bone, Sulawesi Selatan, ia berasal dari keluarga sederhana.

Di masa mudanya, Haji Isam bekerja sebagai tukang ojek dan sopir pengangkut kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesuksesannya dimulai saat ia bergabung di bisnis tambang batu bara milik pengusaha Tionghoa dari Surabaya.

Dari situlah dia membangun kariernya hingga kemudian mendirikan PT Jhonlin Baratama. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia.

Saat ini, Jhonlin Group, menjadi konglomerasi dengan berbagai lini bisnis. Selain pertambangan batu bara, grup ini juga mencakup bisnis jasa pelabuhan, bongkar-muat di laut lepas, pengolahan karet, minyak sawit, hingga persewaan jet pribadi.

Selain dunia bisnis, Haji Isam juga terlibat dalam politik. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Kedekatannya dengan pemerintah terkonfirmasi ketika Jokowi datang untuk meresmikan pabrik biodisel milik Jhonlin Group di Desa Sungai Dua, Kalimantan Selatan, pada Oktober 2021.

Sebelumnya, Jokowi juga meresmikan pabrik gula dan perkebunan tebu milik Haji Isam lainnya, yakni PT Prima Alam Gemilang di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Proyek pabrik gula itu sempat menuai kritik karena pemberian konsesi lahan dianggap menabrak tata ruang dan dinilai mulus berkat pengaruh Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2014–2019. Amran merupakan sepupu Haji Isam.

Nama Haji Isam juga tidak lepas dari kontroversi. Perusahaannya sempat disebut dalam persidangan kasus dugaan suap pajak yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

Haji Isam diminta berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, yakni Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) M. Fadil Imran.

Menerima instruksi tersebut, pemilik Jhonlin Group itu langsung terbang menuju Banjarmasin menggunakan pesawat pribadi pukul 12.45 WITA untuk memimpin dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan gabungan operasi darurat.

Setibanya di lokasi, Haji Isam ikut rapat koordinasi terbatas di ruang VIP Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru yang dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin dan Fadil Imran.

Turut hadir juga Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono.

Demikian juga Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalsel, Inspektorat Jenderal (Irjen) Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 101 Antasari, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Ilham Yunus.

Rapat membahas penanganan titik api di lahan gambut dalam yang tidak bisa diakses kendaraan pemadam besar. Tim sepakat menerapkan strategi pemadaman darat melalui penyambungan selang berantai agar jangkauan air menembus kawasan rawa.

Usai rapat, Haji Isam dan rombongan meninjau langsung kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, yang merupakan salah satu titik api paling kritis berdekatan dengan area bandara.

Operasi darat ini turut diperkuat pengerahan armada pesawat dan helikopter water bombing.

Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo menunjuk pejabat tinggi TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di Kalimantan.

Mulai panglima TNI, kapolri, wakil panglima (wapang) TNI, hingga kepala staf TNI AD dan TNI AL dapat tugas khusus dari kepala negara.

”Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan,” kata Teddy pada Sabtu 22 Agustus 2026.

Di Kalimantan Barat (Kalbar), Prabowo menugaskan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Untuk Kalimantan Tengah (Kalteng) penanganan karhutla dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Khusus di Kalimantan Selatan (Kalsel), kepala negara memerintahkan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan Astamaops Kapolri Komjen Pol M. Fadil Imran.

Sedangkan di Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat mendapat tugas untuk turun langsung ke lapangan.

”Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ucap Teddy.

Selain Jenderal TNI-Polri, Prabowo juga memerintahkan penambahan personel TNI untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalbar. TNI mengerahkan tiga batalyon atau sekitar 1.500 personel yang dikirim khusus ke Kalbar.

"Penambahan tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan yang akan didatangkan mulai hari ini hingga Minggu pagi,” kata Teddy.

Selain menambah kekuatan pasukan di darat, pemerintah juga memperkuat operasi pemadaman dari udara. Sebanyak enam helikopter besar water bombing dijadwalkan tiba di Kalbar pada Sabtu sore.

Usai memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Penanganan Karhutla Kaltenga, kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Sabtu 22 Agustus 2026, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah menghentikan perluasan titik api.

Sebelumnya, Prabowo sempat meninjau penanganan karhutla di Kalbar sebelum melanjutkan perjalanan ke Kalteng.

"Saya kira ya kita, saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus, kita ambil langkah-langkah ya mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Pemerintah juga terus memenuhi kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk menangani karhutla di lapangan. Mulai dari penambahan helikopter, peralatan pemadaman, hingga mesin bor untuk mendapatkan sumber air terus dilakukan.

Prabowo berharap langkah tersebut dapat segera mengendalikan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. "Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan," kata Prabowo.

Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Kabut Asap di Kalimantan: Mengapa Terus Berulang?

Terkait dugaan keterlibatan entitas bisnis dalam bencana ini, khususnya perusahaan sawit yang gemar membuka lahan dengan asal membakar hutan, Prabowo berjanji akan menindaknya.

”Oh iya, harus, harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau bener-bener terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan,” tegas Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, Prasetyo belum merinci identitas keempat korporasi yang sedang diselidiki tersebut. "Yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan," ujarnya keterangan pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin perusahaan apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak dan mungkin sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Prasetyo, pemerintah memprioritaskan pemadaman api terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemulihan lahan gambut. "Kita selesaikan dulu apinya. Pemulihannya sesudah itu," ujar Prasetyo. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance