The Stance – Pada Di balik gemerlap pusat perbelanjaan dan hiruk-pikuk kafe yang tampak selalu ramai, ada kenyataan tersembunyi yang hinggap di dalam jutaan rumah tangga di Indonesia.
Menghadapi tekanan ekonomi yang beruntun, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja hingga stagnasi upah, keluarga Indonesia kini beramai-ramai memasuki mode bertahan hidup.
Fenomena ini di kalangan ekonom dikenal dengan istilah “defensive household”, di mana rumah tangga memperketat ikat pinggang dengan memangkas pengeluaran tak penting, dan mengubah pola konsumsi secara drastis untuk bertahan hidup.
Memasuki paruh kedua 2026, alarm peringatan kian menyala. Tekanan yang mewarnai perekonomian pada pertengahan 2024 hingga perlambatan indikator konsumsi bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan muncul di realitas kehidupan rakyat.
Daya beli yang terkikis perlahan memaksa kelas menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara, memprioritaskan kebutuhan hidup mendasar di atas gaya hidup.
Pelemahan Konsumsi dan Maraknya "Makan Tabungan"
Mengutip Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, pembayaran cicilang utang kian memakan porsi pendapatan lebih besar, karena prospek pendapatan atau gaji yang melambat atau stagnan.
Akibatnya, masyarakat kelas menengah melakukan “dissaving” (mencairkan tabungan) di mana tabungan digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai konsumsi sehari-hari, bukan untuk keperluan masa depan.
Data terbaru Bank Indonesia (BI) pada Juli 2026 memberikan gambaran konkret mengenai perubahan drastis dalam postur keuangan masyarakat.
BI mencatat bahwa proporsi konsumsi terhadap pendapatan masyarakat kembali menunjukkan indikasi penurunan. Namun, alih-alih sisa pendapatan tersebut mengalir ke instrumen investasi atau tabungan, yang terjadi justru sebaliknya.
Porsi tabungan warga dilaporkan terkontraksi menjadi 16,8% pada Juli 2026, turun dari 17% pada Juni. Sebaliknya, rasio pembayaran cicilan utang masyarakat justru naik menjadi 10,5%, mengonfirmasi fenomena "Mantab" alias makan tabungan.
Hilangnya daya beli kelas menengah pada akhirnya bakal memukul perekonomian karena sektor konsumsi menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Selama ini, kelas menengah menyumbang sekitar 81,5% terhadap total konsumsi nasional. Jika mesin utama konsumsi ini mogok, roda ekonomi dipastikan melambat.
Deindustrialisasi dan Sulitnya Mencari Kerja
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menyoroti posisi sulit kelas menengah rentan (aspiring middle class). Akibat ketiadaan stimulus, mereka bertahan sendiri di tengah deindustrialisasi dengan makan tabungan (mantab).
Kelompok ini berada di zona abu-abu; mereka terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi terlalu rapuh untuk menahan guncangan inflasi harga pangan, biaya pendidikan, dan tekanan ekonomi global.
Pergeseran kelas menengah ke arah defensive household memang terkait erat dengan pemutusan hubungan kerja di sektor-sektor padat karya, seperti industri tekstil dan garmen.
Badai kebangkrutan yang menimpa sejumlah pabrik besar memicu hilangnya mata pencaharian puluhan ribu buruh. Sektor formal yang menyempit memaksa pekerja beralih ke sektor informal dengan pendapatan tidak menentu, tanpa jaminan sosial.
Di sisi lain, angkatan kerja muda berpendidikan tinggi juga menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak menyusul pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor startup dan teknologi.
Ketika kenaikan upah minimum tidak sebanding dengan inflasi biaya hidup sesungguhnya, daya beli masyarakat secara otomatis akan tergerus. Tak sedikit yang kemudian turun kasta dari kelompok kelas menengah ke kelompok nyaris miskin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi itu. Populasi kelas menengah terus menyusut di Tanah Air, dengan porsi 16,6% dari total populasi pada 2025, berkurang dari proporsi kelas menengah pada tahun 2021 yang sebesar 21,5%.
Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia terus tersebut tahun lalu hanya sekitar 46,7 juta jiwa, atau menurun dari 57,3 juta orang pada tahun 2021.
Strategi 'Defensive Household' di Lapangan
Bagaimana wujud nyata dari defensive household ini? Dalam keseharian, rumah tangga yang defensif akan merombak total struktur pengeluaran. Terdapat tiga ciri utama dari perubahan perilaku ini.
Pertama, downscaling atau penurunan standar konsumsi. Masyarakat mulai bermigrasi dari merek-merek premium ke produk “private label” di supermarket yang harganya jauh lebih murah, atau beralih dari barang bermerek ke barang curah.
Di sisi lain, rencana pembelian barang tahan lama seperti kendaraan bermotor, elektronik, hingga properti ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
Kedua, pemangkasan anggaran rekreasi. Sektor pariwisata, hiburan, dan restoran kelas menengah akan melihat pengunjung mereka berkurang drastis karena rumah tangga mencoret pos kesenangan ini dari anggaran bulanan.
Makan di luar digantikan dengan memasak di rumah demi menekan biaya.
Ketiga, ketergantungan pada diskon dan pinjaman jangka pendek. Meskipun konsumsi menurun, kebutuhan mendesak kadang memaksa masyarakat untuk mengandalkan fasilitas pinjaman online atau paylater.
Sayangnya, jebakan kemudahan utang konsumtif ini sering kali memperparah kondisi keuangan mereka di bulan-bulan berikutnya, tercermin dari naiknya persentase pembayaran cicilan di data BI.
Mencari Jalan Keluar dari Krisis Senyap
Defensive household adalah bentuk nyata dari krisis yang merayap dalam senyap. Jika terus dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang tepat, pengabaian terhadap pelemahan daya beli ini dapat berujung pada stagnasi ekonomi jangka panjang.
Ekonom mendesak pemerintah menaruh perhatian lebih pada pemulihan daya beli, salah satunya adalah Anton Agus Setyawan, ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Dia menyerukan pemerintah segera mendongkrak daya beli rakyat dengan memperluas jaring pengaman untuk kelompok kelas menengah bawah, misalnya melalui subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kebijakan makroekonomi yang bersifat ekstraktif terhadap kelas menengah seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu ditinjau ulang. Beban pajak yang semakin tinggi hanya akan membuat masyarakat semakin mengerem konsumsi.
Dari sisi hulu, pemerintah dituntut untuk memperbaiki iklim investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja di sektor padat karya, bukan sekadar bertumpu pada industri padat modal.
Rumah tangga defensif adalah tanda masyarakat rasional. Mereka tidak berhemat karena pelit, tetapi karena sadar bahwa jaring pengaman terbaik di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini adalah tabungan mereka sendiri.
Tragisnya, tabungan tersebut perlahan mulai habis termakan biaya hidup sehari-hari karena titik terang perekonomian tak kunjung terlihat. (ipn)
imak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
