Oleh Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), akademisi yang mengawali karir di Institut Bisnis Indonesia (IBII), peraih gelar Magister Ekonomi Bisnis dari Erasmus University Rotterdam dan gelar profesional di bidang akuntansi manajemen dari Institute of Certified Management Accountants.
Konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan. Selat Hormuz tertutup sejak Maret 2026. Konflik meluas melibatkan proksi.
Houthi sudah menguasai seluruh pantai Laut Merah Yaman dan Selat Bab al-Mandab, dan mengumumkan blokade terhadap kapal Arab Saudi. Fasilitas minyak Saudi berulang kali diserang.
Pada 11 September, pipa Timur–Barat, jalur utama ekspor minyak Saudi untuk menghindari Hormuz, diserang dan sempat ditutup. Kemarin, 3 Oktober, Houthi menyerang fasilitas minyak Saudi di selatan Riyadh dengan rudal balistik dan dron.
Konflik yang terus memburuk membuat harga minyak mentah kembali melambung. Harga Brent ditutup US$102,31 per barel pada 1 Oktober 2026, naik sekitar 43% dari US$71,32 pada 27 Februari 2026, sehari sebelum perang.
Kondisi ini memicu kenaikan inflasi global. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan inflasi global 2026 mencapai 4,7%, lebih tinggi dari proyeksi April 2026.
IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2026 menjadi hanya 3%, lebih rendah dari rata-rata 3,5% pada 2024 dan 2025. Bank Dunia lebih pesimistis, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 2,5% dan bisa anjlok sampai 1,3%.
Indonesia tidak terlepas dari perkiraan pesimisme ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I dan triwulan II 2026 nampaknya masih kuat, dengan pertumbuhan masing-masing 5,61% dan 5,29%.
Tetapi, hal ini perlu dibedah secara terpisah. Untuk sementara, anggap saja data ini benar. Karena sulit dibantah, hanya dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat menengah bawah.
Ekonomi Indonesia Tak Kunjung Bangkit
Di lain sisi, data menunjukkan ekonomi Indonesia semakin memprihatinkan. Defisit transaksi berjalan melebar.
Defisit pada triwulan pertama 2026 masih US$3,6 miliar atau 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemudian meningkat menjadi US$12,5 miliar atau 3,3% terhadap PDB pada triwulan II 2026.
Dalam tiga bulan, defisit transaksi berjalan bertambah hampir US$9 miliar. Sepanjang semester I/2026, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar US$16,1 miliar, atau 2,2% terhadap PDB.
Neraca perdagangan barang dan jasa juga dalam kondisi memprihatinkan, mencatat defisit US$4,57 miliar pada triwulan II 2026. Defisit ini terjadi lagi untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19.
Semua ini mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh.
Defisit transaksi berjalan membuat kurs rupiah tertekan, kembali ke posisi sekitar Rp18.000 per dolar AS. Padahal, kurs tersebut mendapat intervensi cukup agresif dari Bank Indonesia (BI).
Utang luar negeri naik dari US$434,3 miliar pada akhir Desember 2025 menjadi US$454,5 miliar pada akhir Juni 2026. Dalam enam bulan, utang bertambah US$20,2 miliar atau 4,6%.
Yang mengejutkan, 88% kenaikan utang luar negeri tersebut berasal dari kenaikan utang BI yang melonjak dari US$24,67 miliar menjadi US$42,46 miliar, naik US$17,78 miliar atau 72% dalam 6 bulan.
Hal ini membahayakan posisi BI sebagai Bank Sentral, yang sekarang menjadi mesin utang luar negeri. Padahal, pada akhir Juli 2021, utang luar negeri BI hanya sekitar US$2,84 miliar.
Baca Juga: Utang BLBI Lunas: Penyesatan dan Pembodohan Publik oleh Menteri Suahasil
BI kini secara agresif menerbitkan instrumen utang untuk menarik dana asing dan menahan rupiah.
Stabilitas rupiah kini dibiayai dengan utang bank sentral berjangka pendek, kurang dari satu tahun, dengan bunga yang lebih besar dari surat berharga pemerintah. Pembiayaan jangka pendek Bank Sentral membuat kurs rupiah semakin rentan.
Kenaikan utang luar negeri Bank Sentral juga mencerminkan utang pemerintah kurang diminati investor asing. Utang luar negeri pemerintah hanya naik US$2 miliar selama 6 bulan, dari US$214,3 miliar (31 Desember 2025) ke US$216,3 miliar (30 Juni 2026).
Di sisi lain, tambahan utang luar negeri yang begitu besar masih tidak mampu menahan penurunan cadangan devisa. Selama 8 bulan, cadangan devisa turun US$10 miliar atau 6,4%, dari US$156,5 miliar (Desember 2025) ke US$146,5 (31 Agustus 2026).
Tekanan harga minyak mentah memicu The Fed, Bank Sentral AS, menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persentase poin pada 16 September 2026. Dampaknya langsung terasa pada rupiah, yang turun dari Rp17.700 menjadi Rp18.000-an per dolar AS.
Kalau harga minyak bertahan di atas US$100 per barel sampai akhir tahun, defisit transaksi berjalan akan meningkat, dan rupiah siap-siap mendekati Rp19.000 per dolar AS, bahkan bisa lebih rendah.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
