Jakarta, The Stance – Presiden Prabowo Subianto melantik 26 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Pratikno diangkat sebagai Ketua merangkap Anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, serta Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap Anggota Wantimpres RI.
Sebanyak 23 tokoh lain ikut bergabung yaitu Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, Said Aqiel Siradj, Anwar Iskandar, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, dan Soekarwo.
Selain itu juga ada Rocky Gerung, Salim Segaf Al-Jufri, Dato’ Sri Tahir, Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, Anwar Usman, Muhamad Hatta, Jusuf Hamka, Margarito Kamis, Ignasius Jonan, dan Jacky Manuputty.
Mereka mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipandu Prabowo: "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab."
Banyaknya jumlah anggota Wantimpres di era Prabowo, menunjukkan bahwa presiden ingin merangkul semua kalangan dan menyerap masukan dari berbagai pihak termasuk yang selama ini kritis terhadap sejumlah kebijakannya.
Wantimpres Diisi Beragam Tokoh Nasional
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Pratikno, menegaskan bahwa susunan anggota Wantimpres periode ini diisi oleh tokoh-tokoh nasional lintas sektor yang bertugas khusus memberi masukan kepada presiden.
"Anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang dari berbagai agama, dari berbagai profesi," ujar Pratikno usai prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 2 Oktober 2026.
Pratikno menilai keberagaman tersebut menjadi modal berharga bagi Wantimpres untuk menyumbangkan pengalaman terbaik kepada kepala negara.
Dia juga menggarisbawahi bahwa seluruh telaah dan pertimbangan yang dirumuskan Wantimpres ditujukan secara spesifik kepada satu pihak. "Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden."
Pratikno menambahkan, modal kekayaan pengetahuan dan rekam jejak para anggota akan dioptimalkan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang matang sesuai mandat undang-undang.
Salah satu nama anggota Wantimpres yang cukup menyita perhatian publik adalah Rocky Gerung, pengamat politik yang kerap melontarkan kritik pedas pada pemerintah dan bahkan pada Prabowo.
Ditemui usai dilantik, Rocky mengatakan, tugas barunya sebagai anggota Wantimpres adalah untuk mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo.
"Mengolah persepsi itu supaya sama dengan persepsi presiden. Kan sering kali itu persepsi publik itu berbeda," ujar Rocky.
Rocky Gerung: Wantimpres Harus Tetap Kritis terhadap Kebijakan
Figur yang mengklaim diri "Presiden Akal Sehat" ini berkata bahwa tugas yang diamanahkan Prabowo kepadanya sebagai bagian dari Wantimpres adalah untuk mendukung kinerja presiden dari sisi etika, bukan teknik. Istilahnya, kedudukan etis.
"Apa itu kedudukan etis, kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan," kata Rocky.
Di sisi lain, Rocky menyebut ada fungsi Wantimpres yang cenderung politis seperti memonitor situasi politik untuk kepentingan Presiden. Namun, semua yang dibicarakan dalam dewan didasari tanggung jawab etis perseorangan anggota, bukan kelompok.
Wantimpres, lanjut dia, bukan melayani pertanyaan konkret harian presiden, melainkan mengawasi, memantau, dan mengevaluasi program pemerintah. Tanggung jawab sebagai anggota menurutnya ialah mengambil jarak dari peristiwa konkret.
"Keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu," ucapnya.
Lulusan Ilmu Filsafat Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa pengelolaan isu yang ia maksud adalah untuk menempatkan isu dalam koridor etis, bukan politis. Hal ini karena wantimpres memiliki posisi yang berbeda dengan kabinet.
"Mengolah isu untuk diletakkan pada koridor etis. Kalau koridor politis itu di kabinet. Jadi kemampuan individual untuk menangkap bahkan secara batiniah problem, itu menjadi andalan dari dewan ini," katanya.
Rocky yang dikenal vokal mengkritik pemerintah mengaku sikapnya tak akan berubah walau kini menjadi anggota Wantimpres. "Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Apa bedanya? Iya, sikap saya tetap, pandangan saya tetap radical break," sebutnya.
Politik Merangkul Semua Kalangan
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai langkah Prabowo melantik 26 orang Wantimpres merupakan bagian dari cara Prabowo untuk merangkul berbagai unsur bangsa.
"Mazhab (politik) Prabowo itu Mazhab merangkul semua kalangan," kata Adi, Jumat 2 Oktober 2026. Ia menilai, Prabowo cukup meyakini bahwa dalam membangun bangsa, dia tak bisa sendirian.
Masukan dari berbagai tokoh-tokoh tersebut dibutuhkan. Apalagi tokoh-tokoh tersebut memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing.
"Prabowo seringkali menegaskan hal ini di sejumlah pidato politiknya tentang pentingnya kerjasama dengan semua pihak," ucapnya.
Menurutnya langkah Prabowo kali ini merupakan langkah konkret atas pernyataannya tersebut. "Figur yang dilantik jadi wantimpres hari ini itu mayoritas melampaui urusan kepentingan jabatan, rata-rata sudah sukses di bidangnya masing-masing."
Senada, pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai banyaknya jumlah anggota Wantimpres di era Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Prabowo ingin menyerap masukan dari berbagai pihak.
"Bisa jadi karena Prabowo ingin mendapatkan nasehat dan pertimbanganan dari beragam pendekatan dan multidisiplin," kata Jamiluddin dlam keterangannya, Jumat 2 Oktober 2026.
Menurutnya hal tersebut diperlukan agar Prabowo dampat mengambil kebijakan secara menyeluruh (komprehensif) dan tepat sasaran. Dengan begitu, Prabowo berharap tidak ada lagi kebijakannya yang menuai kontroversial.
Wantimpres Jangan Hanya Jadi Pajangan dan Makan Gaji Buta
Selain itu, Jamiluddin menilai Prabowo menganut politik akomodatif. Untuk itu, Prabowo berusaha merangkul semua elemen anak bangsa.
"Bisa jadi, Prabowo merasa masih banyak elemen anak bangsa yang belum diakomodirnya. Untuk itu, elemen anak bangsa yang belum diakomodir "ditampung" di Wantimpres," ucapnya.
Hanya saja, ia mengkhawatirkan jumlah Wantimpres sebanyak itu akan menjadi mubazir bila nasehat mereka diabaikan. Jika hal itu terjadi, maka nasib Wantimpres hanya akan menjadi pajangan.
"Celakanya kalau itu yang terjadi, maka 26 Wantimpres itu makan gaji buta. Hal ini tentu tak sejalan dengan kebijakan Prabowo yang menekankan efisiensi," ujarnya.
Sebagai catatan, dengan gaji Rp76,5 juta per orang setiap bulan, negara akan mengeluarkan sekitar Rp1,989 miliar per bulan untuk 26 anggota Wantimpres.
Baca Juga: Arrmanatha Nasir, Kembalinya Diplomat Karier di Pucuk Diplomasi Indonesia
Jika dihitung selama setahun, kebutuhan hak keuangan tersebut mencapai sekitar Rp23,868 miliar, belum termasuk fasilitas dan biaya sekretaris masing-masing anggota.
Selain gaji, Ketua dan Anggota Wantimpres memperoleh fasilitas setara menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan gaji dan fasilitas itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui anggaran kementerian yang menangani urusan kesekretariatan negara.
Artinya, ongkos untuk merangkul para kritikus tersebut ditanggung oleh para pembayar pajak. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
