Pemerintah Pede Belum Buka Bantuan Internasional untuk Gempa NTT

Jakarta, The Stance – Pemerintah Indonesia memastikan masih belum berencana membuka bantuan internasional untuk menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah mengeklaim masih mampu menangani kebutuhan masyarakat terdampak berdasarkan pemantauan kondisi di lapangan.

Sebelumnya, selain menyampaikan belasungkawa mendalam, sejumlah pemimpin dunia juga menawarkan bantuan kemanusiaan bagi Indonesia menyusul gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026.

Dukungan internasional ini mengalir tepat saat bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan kesiapan negaranya membantu proses pemulihan akibat gempa NTT. Dalam surat resmi yang dikutip The Straits Times, Wong menegaskan komitmen Singapura sebagai negara tetangga terdekat.

"Saya sedih mendengar jatuhnya korban jiwa dan kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 17 Agustus 2026. Singapura siap membantu dalam upaya bantuan dengan cara apa pun yang kami bisa, dan mendukung pemulihan daerah-daerah yang terdampak," ujarnya.

Dari Seoul, Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, juga menyampaikan simpati kepada para korban melalui saluran diplomatik.

Berdasarkan laporan The Korea Times pada 17 Agustus 2026, Presiden Lee Jae-myung memastikan Korea Selatan berdiri bersama Indonesia dalam menghadapi bencana ini.

"Saya menyampaikan belasungkawa dan simpati yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, yang terdampak oleh gempa bumi mematikan tersebut," ungkap Presiden Lee Jae-myung.

Dukungan serupa datang dari Beijing. Presiden China, Xi Jinping, mengirimkan pesan resmi yang dipublikasikan pada 17 Agustus 2026. Dalam pesannya, Xi menyatakan kesiapan China untuk mengulurkan bantuan teknis.

"Atas nama pemerintah dan rakyat China, saya ingin menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan menyampaikan simpati tulus kepada keluarga yang berduka serta mereka yang terluka. Pihak China siap memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk pekerjaan bantuan bencana," kata Presiden Xi Jinping.

Baca Juga: Ketika Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih: Simbol Kegagalan Pemerintah Tangani Bencana

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui pernyataan resminya pada Senin 17 Agustus 2026, menyampaikan solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.

"Pemerintah dan rakyat Iran menyampaikan simpati mereka kepada pemerintah dan rakyat Indonesia yang bersahabat," tulis pernyataan tersebut, yang juga menekankan kesiapan Teheran dalam memberikan dukungan logistik jika diperlukan.

Dukungan juga disampaikan Amerika Serikat (AS), melalui Kedutaan Besar di Jakarta.

"Pikiran kami bersama masyarakat NTT yang terkena dampak gempa bumi ini. Amerika Serikat tetap menjadi mitra kuat Indonesia dan siap memberikan dukungan," tulis pihak Kedutaan AS.

Lantas, bagaimana respon Pemerintah Indonesia menyikapi sejumlah bantuan dari dunia internasional?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sejauh ini masih mampu menangani kebutuhan masyarakat terdampak berdasarkan pemantauan kondisi di lapangan.

"Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Agustus 2026.

Prasetyo mengeklaim, kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari logistik hingga pengungsian, masih dapat dipenuhi pemerintah. Karena itu, bantuan dari negara lain belum menjadi kebutuhan dalam penanganan darurat saat ini.

Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak gempa.

"Baik kebutuhan logistik, apa pengungsian, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik Huntara maupun Huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan korban jiwa per Selasa pagi, 18 Agustus 2026.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, gempa bumi yang mengguncang Flores itu menewaskan 69 orang. Sebanyak 331 orang lainnya mengalami luka-luka, sementara 34.689 warga terpaksa mengungsi.

"Total ini berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026)," ujar Analis Kebijakan BPBD NTT Richard Pelt.

Richard merinci, korban meninggal dunia terbanyak di Kabupaten Manggarai yakni 26 jiwa, kemudian Manggarai Timur 25 jiwa, Nagekeo 8 jiwa, Sikka 4 jiwa, serta Manggarai Barat, Ende, dan Ngada yang masing-masing dua korban jiwa.

Selain menelan korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan. BPBD NTT mencatat sebanyak 19.297 rumah terdampak di Flores dan sekitarnya. Sebanyak 6.463 rumah mengalami rusak berat, 2.481 unit rusak sedang, dan 12.006 unit rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum. Rinciannya, satuan pendidikan sebanyak 658 unit, pelayanan kesehatan 172 unit, rumah ibadah 172 unit, perkantoran 187 unit, dan fasilitas umum 89 unit.

Kerusakan tersebut terjadi di 8 kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sikka, Ngada, Nagekeo, dan Sumba Timur.

Besarnya dampak gempa membuat puluhan ribu warga meninggalkan rumah dan mengungsi. Mereka menghindari potensi gempa susulan serta dampak kerusakan bangunan. "Untuk saat ini, masyarakat yang mengungsi mencapai 34.689 orang."

Pemerintah Provinsi NTT bersama BPBD, TNI-Polri, dan relawan saat ini masih terus melakukan pendataan, evakuasi, dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti persoalan kelistrikan sebagai salah satu layanan dasar yang perlu segera dipulihkan. Saat meninjau Manggarai Timur, Tito mendapati masih ada kecamatan yang belum teraliri listrik.

“Saya langsung menelepon Dirut PLN, timnya turun langsung,” kata Tito saat meninjau langsung dampak gempa sekaligus mengevaluasi penanganan dan kebutuhan pemulihan di Kabupaten Ende, NTT, Selasa 18 Agustus 2026.

Selain memastikan infrastruktur dan layanan dasar kembali berfungsi, Tito menegaskan bahwa keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana.

Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan, sementara kebutuhan dasar keluarga terdampak juga harus dipenuhi.

“Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar, listrik, internet, komunikasi ya, kemudian jalan, akses, harus dibuka,” tegasnya.

Menurutnya, pemulihan akses dan infrastruktur harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang paling mendesak bagi masyarakat. Hal ini termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk merealokasi anggaran guna membantu penanggulangan pascagempa magnitudo 7,7 di NTT, Sabtu 15 Agustus 2026.

Pihaknya juga telah menugaskan pimpinan dan sejumlah anggota DPR untuk bertolak ke NTT pada Minggu 16 Agustus 2026. Mereka pergi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR beserta menteri keuangan dan beberapa menteri terkait lainnya untuk berangkat ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang dianggap perlu," kata Dasco saat memimpin Paripurna DPR, Selasa 18 Agustus 2026.

Dalam pernyataannya, selain menyampaikan duka cita atas insiden bencana tersebut. Dasco mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong hal-hal yang dianggap perlu.

Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung 15 hingga 28 Agustus 2026.

Penanganan bencana NTT akan berlangsung secara bertahap. Setelah kebutuhan mendesak dan layanan dasar masyarakat tertangani, pemerintah akan memasuki masa transisi sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menentukan langkah penanganan permanen berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing infrastruktur. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan.

“Jadi, ya, masyarakat sabar perlu waktu. Yang penting kita semua turun, bekerja sama [pemerintah] pusat, daerah, dan masyarakat,” ujar Tito. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance