Ketika Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih: Simbol Kegagalan Pemerintah Tangani Bencana

Jakarta, TheStance  – Memasuki tiga pekan pasca kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor, aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol keputusasaan masyarakat menghadapi bencana alam terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

Bendera putih terlihat berkibar di sejumlah titik. Mulai di kampung-kampung, di depan rumah, pos-pos darurat, di titik-titik pengungsian hingga di sepanjang jalan lintas nasional Banda Aceh–Medan.

Beberapa lokasi yang terpantau antara lain berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Bahkan sejumlah kantor pemerintah daerah ikut mengibarkan bendera serupa sebagai tanda protes terhadap lambannya pemerintah pusat.

Di Aceh Timur, gelombang bendera putih mengisi jalanan hingga ke Kabupaten Aceh Tamiang, menandai wilayah-wilayah yang tak lagi mampu bertahan hanya dengan sumber daya lokal.

“Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dikutip dari Kompas, Minggu (14/12/2025).

Bahtiar menjelaskan bahwa sudah tiga pekan sejak banjir melanda, tetapi bantuan yang datang masih sangat minim.

Warga akhirnya membuka dapur umum mandiri, saling berbagi seadanya, dan tetap menghadapi kenyataan pahit bahwa bahan makanan semakin menipis. Banyak yang mulai kelaparan.

Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa, belum termasuk yang dinyatakan hilang.

Pemerintah Aceh berharap keterlibatan lembaga internasional tersebut dapat memperkuat upaya pemulihan.

“Bendera putih adalah pertunjukan banyak hal, sekaligus rasa marah, frustasi, harapan dan tuntutan untuk diperhatikan selayaknya warga negara,” kata Muhammad Alkaf, warga asal Kota Langsa, Aceh, dikutip dari Tempo, Selasa (16/12/2025).

Menurut Alkaf, bendera dipasang bersama-sama oleh masyarakat di Aceh untuk mengetuk hati nurani Presiden Prabowo. “Bendera putih penanda orang Aceh meminta pemerintahan Prabowo menetapkan banjir sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Hal ini berkaca dari penanganan bencana Tsunami 2004 silam yang ditetapkan sebagai bencana nasional di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah Aceh telah menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Program Pembangunan PBB (UN Development Programme/UNDP) dan Dana Anak PBB (UN Children's Fund/UNICEF) melalui perwakilannya di Indonesia.

Kedua lembaga internasional tersebut dinilai punya pengalaman menangani pascabencana Aceh seperti tsunami 2004 lalu dan diharapkan bersedia ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Tanah Rencong.

"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata juru bicara pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal bencana Sumatera mencapai 1.053 jiwa per Selasa (16/12/2025). Jumlah korban hilang sebanyak 200 orang, dan pengungsi sebanyak 606.040 jiwa.

Proses pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan, bersamaan dengan pemulihan akses jalan yang sebelumnya terputus. Saat ini ada 77 lembaga dan 1.960 relawan di Aceh yang berasal dari lembaga non-pemerintah lokal, nasional dan internasional.

Per Senin (15/12/2025) atau hari ke-21 pascabencana, 115 desa masih terisolasi akibat akses jalur darat terputus, belum pulih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kondisi ini memaksa distribusi bantuan logistik harus melalui udara.

Tiga kabupaten di Aceh yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih dalam atensi khusus karena keterbatasan akses darat. Untuk mereka, BNPB dan pihak terkait mengupayakan penyaluran bantuan logistik dengan jalur udara.

Bantuan logistik seperti air bersih mulai tersalurkan meski belum merata terutama di Aceh Tamiang. BNPB memperkirakan diperlukan anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk biaya pemulihan di 52 kabupaten di tiga provinsi terdampak.

Kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya dilaporkan sangat signifikan. Kerusakan terjadi pada 258 unit perkantoran, 287 unit tempat ibadah, 305 unit sekolah, 206 rumah sakit dan puskesmas, dan 431 unit pondok pesantren.

Di sektor transportasi, musibah banjir dan tanah longsor ini juga merusak 461 titik badan jalan dan 332 titik jembatan. Kerusakan harta benda meliputi 164.906 rumah, 186.868 ternak, 89.337 hektare sawah, 21.860 hektare kebun, dan 40.328 hektare tambak.

Sementara itu, PT PLN (Persero) melaporkan kondisi pemulihan pasokan listrik di Aceh baru 36% per 11 Desember 2025. Sumatra Utara sudah 99,8% setelah longsor susulan. Sedangkan Sumatra Barat telah menyala 100% sejak 5 Desember 2025.

Menanggapi desakan agar Indonesia membuka bantuan internasional untuk bencana di Sumatra, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani sendiri,

"Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," ujarnya di sidang kabinet paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia juga menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar bencana Sumatra ditetapkan menjadi bencana nasional. Namun, Prabowo mengeklaim situasi penanganan bencana masih terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyebut puluhan helikopter dikerahkan dalam penanganan bencana untuk menjangkau daerah yang terisolasi.

"Saya dari Takengon, saya dari Bener Meriah, saya lihat kondisinya tidak gampang, ya kan. Ketinggian 1.800, ketinggian 2.000, kabut itu. Jadi, penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan," ujar Prabowo.

Ke depan, pemerintah merencanakan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera. Untuk tahap awal, pemerintah akan segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

"Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap," katanya

Prabowo menuding ada pihak-pihak yang menyebar opini kebohongan soal "pemerintah tidak hadir menangani bencana di Sumatra", yang menurut dia dilakukan oleh mereka yang "khawatir Indonesia kuat."

"Ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik atau bahkan saya terus terang aja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat," kata Prabowo tanpa menyodorkan bukti apapun.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), AB Widyanta, menyebut fenomena banyaknya bendera putih yang terpasang di Aceh,sebagai tanda atau simbol keputusasaan masyarakat mengatasi dampak pasca banjir.

"Bendera putih itu tanda menyerah, tanda putus asa, tanda tidak ada harapan. Itu artinya betul-betul sudah surrender," katanya.

Dari dimensi psikososial, menurutnya ini adalah gambaran paling telanjang dari rasa frustasi sosial yang muncul pascabencana. Penyebabya mulai dari kehilangan anggota keluarga, harta benda, hingga bantuan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar.

Baca Juga: Donasi Wajib Izin, Pemerintah Harusnya Fasilitasi Inisiatif Warga Saat Bencana

Akumulasi rasa frustasi inilah yang kemudian memunculkan gerakan bendera putih. Menurut Abe, rasa frustasi yang disimbolkan dalam fenomena bendera putih itu seharusnya menjadi sinyal yang bisa ditangkap oleh pemerintah.

"Negara mesti punya kapasitas untuk memitigasi itu dalam tempo cepat," katanya.

Abe yang pernah terlibat dalam penanganan kebencanaan sejak Tsunami Aceh 2004 dan Gempa Jogja 2006 ini menilai pemerintah tidak belajar dari pengalaman. "Ini menunjukkan kegagalan yang luar biasa," katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance