Sedot Sepertiga Anggaran Pendidikan, Alokasi MBG Capai Rp240 Triliun di 2027

Jakarta, The Stance – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp240 triliun, atau nyaris sepertiga dari anggaran pendidikan Rp820 juta.

Komitmen tersebud disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," ujarnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Prabowo memastikan, pemenuhan gizi merupakan hal yang paling dasar dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemenuhan gizi lewat program MBG difokuskan kepada anak-anak agar mereka dapat belajar dengan baik.

"Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah atau merasakan anak-anak yang tidak makan di pagi hari, tapi itu lah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen anak-anak kita," ujar Prabowo.

Di sela-sela pidatonya, Prabowo memperkenalkan tamu spesial bernama Kristina Beno pada sidang tahunan tersebut. Ia merupakan seorang siswi penerima manfaat program MBG yang berasal dari Merauke, Papua Selatan.

Prabowo mengeklaim, MBG merupakan program yang telah membantu Kristina lebih bugar, fokus, dan rajin hadir di sekolah. "Berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik."

Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah menganggarkan Rp240 triliun untuk program prioritas makan bergizi gratis (MBG) pada 2027. Nilai itu disebut dapat bertambah atau berkurang setelah refocusing nantinya.

"(Anggaran MBG) Rp240 triliun sementara. Nanti kita lihat. Kan kita ada refocusing, ada refocusing. Iya, Rp240 (triliun)," ucapnya usai konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Ia mengatakan, refocusing berpotensi dilakukan setelah ada ribuan dapur MBG alias satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak kunjung memenuhi syarat sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Pemerintah, kata Zulhas juga dapat memberikan sanksi berupa penyegelan/penutupan SPPG yang tidak kunjung mengantongi SLHS. Refocusing berpotensi dilakukan setelah menyesuaikan jumlah penerima MBG dari berbagai syarat penerima manfaat.

"Ada 7.000 SPPG yang sedang kita peringatkan. Yang SLHS-nya belum jadi, ya, kita kasih waktu yang setahun itu seminggu. Yang di bawah setahun, kita kasih perpanjangan satu minggu lagi. Kalau enggak, ya bisa ditutup," ungkap dia.

Baca Juga: Meski Ada Putusan MK, Anggaran Pendidikan Masih Dibajak MBG Tahun Depan

Zulhas juga meminta maaf atas berbagai persoalan yang mewarnai perjalanan program MBG. Pemerintah akan berbenah dan mengevaluasi seluruh kejanggalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

Ia menargetkan proses evaluasi dan perbaikan program MBG dapat rampung dalam waktu 2 bulan. Sejumlah fokus perbaikan meliputi penanganan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penyediaan layanan bagi ibu hamil dan balita.

Zulhas menargetkan penyelesaian masalah di wilayah 3T seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku dapat dituntaskan dalam satu bulan ke depan, mengingat wilayah-wilayah tersebut dinilai sangat membutuhkan program ini.

Dia menyebutkan bahwa penerima manfaat MBG kurang lebih mencapai 70 juta orang. Tak ada penjelasan detil mengenai sumber angka tersebut dan metodologi penghitungannya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih akan masuk di dalam anggaran pendidikan di APBN 2027, yang totalnya sebesar Rp820,9 triliun.

Nilai ini naik dari jumlah anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebesar Rp769 triliun.

"Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya, seperti yang sudah diceritakan Pak Presiden tadi," katanya pada konferensi pers pada Jumat 14 Agustus 2026.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi meminta pembiayaan MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat untuk APBN 2028, dalam putusan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada 30 Juli lalu.

Dalam jangka panjang, Zulhas menargetkan penyelesaian layanan bagi 11 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dalam rentang waktu satu hingga dua bulan mendatang.

Terkait rencana perluasan jangkauan MBG dengan penambahan 13.000 titik baru di luar Pulau Jawa. Ia menyebut proses ini membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.

"Yang perlu agak waktu panjang, mungkin makan waktu dua bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru ya tambahan yang di Pulau Jawa," tuturnya.

Salah satu pegiat MBG Watch Annette Mau meragukan data yang disajikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD dan tak mencerminkan realita yang dialami masyarakat saat ini.

“Diragukan dari mana data-data itu berasal,” ucap Annette di depan gedung Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, saat MBG Watch melakukan protes bertajuk "Piknik Warga: Nobar Bencana Fiskal RAPBN 2027", Jumat, 14 Agustus 2026.

MBG Watch menggelar aksi protes berkonsep piknik itu di depan gedung BGN tepat setelah Prabowo Subianto membacakan pidato kenegaraannya pada agenda pembacaan nota RAPBN hari Jumat 14 Agustus 2026, di gedung DPR/MPR, Jakarta.

Annette menyatakan klaim Prabowo soal program MBG dan Kopdes Merah Putih sekadar glorifikasi tanpa dampak berarti. Klaim Prabowo bahwa MBG menjadi jawaban atas permasalahan stunting dan gizi buruk juga dipertanyakan MBG Watch.

Sebagai contoh, Papua yang merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut paling tinggi di Indonesia. Faktanya, dari 27.469 unit SPPG di Indonesia, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Provinsi Papua hanya 1%.

Sebagai perbandingan, jumlah SPPG di Pulau Jawa mencapai 53% dari total SPPG di seluruh Indonesia. MBG Watch juga menyoroti dampak keracunan siswa yang sudah mencapai 40.800 per hari ini sejak program MBG berjalan pada Januari 2025.

Lalu, 12.000 lebih siswa mengalami keracunan sejak tahun ajaran baru, Juli 2026, saat Kepala BGN Sudaryono melakukan perbaikan, yakni bersih-bersih, restrukturisasi ulang, dan berbagai macam pengetatan serta perbaikan sistem.

Data MBG Watch dan sejumlah organisasi non pemerintah lainnya, mengungkap hampir tiap minggu terjadi peristiwa siswa keracunan MBG. Dalam 3 pekan terakhir saja ribuan pelajar dilarikan ke rumah sakit karena mual dan muntah akibat MBG. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance