11 artikel ditemukan
Menkeu Purbaya kritik Pemda yang endapkan dana di bank. Masalah klasik yang terus berulang.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak diisi kabar buruk. Fiskal krisis dan politik masih di bawah pengaruh Jokowi. Survey Celios mengungkap ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi. Prabowo-Gibran mendapat skor 3 dari 10.
Sebanyak 18 gubernur di Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan atas pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). pemangkasan TKD dinilai menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Tapi pemerintah pusat bergeming. Pengamat mengkhawatirkan pemotongan TKD dapat melemahkan pertumbuhan daerah.
Leony merasa terbebani dengan pajak waris senilai puluhan juta saat mengurus balik nama rumah warisan mendiang ayahnya. Dirjen Pajak menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi harta warisan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Sebenarnya bagaimana?
Pemerintah kaji perubahan pungutan PPh 21 dari berbasis lokasi perusahaan pemotong menjadi domisili karyawan. Tujuannya untuk menghadirkan keadilan fiskal daerah. Namun, skema ini berpotensi menimbulkan diskriminasi perekrutan tenaga kerja, dan hanya menguntungkan kota besar.
Dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas hingga Rp269 triliun pada 2026. Padahal, 80% daerah masih mengandalkan dana pusat. Kenaikan pajak daerah diprediksi marak.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ini seperti ada yang menggerakkan. Seperti ada konsensus di antara pemerintah daerah tersebut. Pertama, kenaikan terjadi serentak di berbagai daerah. Kedua, jumlah kenaikan tersebut sangat fantastis dan tak masuk akal, mencapai beberapa ratus persen.
Kebijakan penaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Pati memicu demo besar yang berujung krisis politik. DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan. Daerah lain juga ramai menaikkan tarif PBB-P2, bahkan hingga 1.000%, menyusul efisiensi anggaran dari pusat.
Pemprov Jakarta resmi menetapkan fasilitas padel dan 20 olahraga permainan lain sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hiburan demi menciptakan rasa keadilan. Namun pengamat & warga menilai pengenaan pajak bisa menurunkan minat masyarakat untuk berolahraga.
Pelibatan suara publik dalam kebijakan tax amnesty belum menjadi tradisi, bahkan oleh Kang Dedi.
Skema opsen pajak kendaraan bermotor ternyata memang bisa memicu kenaikan beban pajak yang kita bayar.