#partai politik

Penonaktifan Anggota DPR Tidak Diatur UU MD3, Hanya Untuk Redam Kemarahan Rakyat

Kelima Anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Nasdem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya (PAN), dan Adies Kadir (Golkar). Presiden Prabowo minta supaya anggota DPR RI lebih peka dan berpihak kepada rakyat. Penonaktifan kader parpol di DPR merupakan kebijakan internal partai. Sejumlah pengamat menilai insiden penjarahan menjadi peringatan tegas bagi setiap pejabat publik.

Krisis Tata Negara: Tolak Putusan MK soal Pemilu, Parpol Ancam Revisi UU MK

Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.

Tambahan Dana APBN untuk Partai Politik Tak Jamin Kurangi Praktik Korupsi

KPK mengusulkan kucuran APBN lebih besar untuk parpol guna mencegah korupsi. Selama ini, bantuan keuangan untuk parpol disesuaikan dengan perolehan suara. Sejumlah pengamat melihat korupsi lebih dipengaruhi lemahnya moralitas dan integritas politisi. Bukan besarnya suntikan dana.

Penghapusan Presidential Threshold; Idealita yang Sarat Risiko & Sandungan

Putusan MK belum tentu berujung egalitarianisme dan kestabilan politik jika masyarakat sipil tak mengawalnya.