#sertifikasi

MPR Pertanyakan Nalar "Resiprokal" dalam Perjanjian Tarif ART Indonesia-AS

Akta perjanjian tarif resiprokal (ART) yang diteken pada 19 Februari 2026 terindikasi mengaburkan kewajiban labelisasi produk AS. Bukannya menyerahkan labelisasi halal ke badan sertifikasi AS, Indonesia bakal membebaskan produk AS masuk tanpa label 'halal' ataupun 'non-halal'.

INDEF: Kesepakatan Dagang AS-Indonesia Tidak Setara, Sertifikasi Halal Jadi Korban

Penghapusan hampir seluruh hambatan tarif untuk produk asal Amerika Serikat banyak merugikan Indonesia sebagai negara berdaulat. Konsumen muslim dikorbankan dengan pelonggaran sertifikasi halal.

China Wajibkan Influencer Punya Sertifikasi (2): Indonesia Perlu Mengikuti?

Di tengah era keterbukaan informasi, China mengumumkan aturan untuk "menertibkan"media sosial. Indonesia dikabarkan akan mengadopsi langkah serupa. Jika dijalankan serampangan, upaya penertiban dunia influencer justru berisiko menjadi pembungkaman kritik masyarakat di media sosial.

China Wajibkan Influencer Punya Sertifikasi (1): Bagaimana di Negara Lain?

Per 25 Oktober 2025, pemerintah China melalui Cyberspace Administration of China (CAC) secara efektif melarang "sembarang orang" menjadi influencer. Alasannya, demi menertibkan konten liar mengandung saran profesional dari pihak yang tak berkompeten. Bagaimana di negara lain?

Membongkar Sertifikasi dan Lisensi dalam Industri Konstruksi: Apa yang Salah?

Sistem sertifikasi dan lisensi dalam industri konstruksi di Indonesia memerlukan pembenahan fundamental. Banyak pelaku konstruksi merasa bahwa sistem ini sering kali tidak relevan, membebani secara administratif, dan tidak selalu meningkatkan kompetensi atau profesionalisme yang sebenarnya.