PSN Prabowo: PIK2 & Rempang Eco City Hilang, Diganti Giant Sea Wall

Jakarta, TheStanceID – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi proyek infrastruktur prioritas 2025-2029. Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik PT Agung Sedayu dicoret, tapi muncul Giant Sea Wall.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diterbitkan pada Senin (10/2/2025).

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden," demikian bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3/2025).

PSN 2.0 tersebut, mengangkat konsep Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, berkelanjutan, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Dalam Perpres tersebut, 77 PSN terbagi menjadi 48 proyek lanjutan pemerintahan sebelumnya (carry over). Proyek baru berjumlah 29 buah, atau hanya 37,7% dari total PSN versi Prabowo.

Beberapa proyek baru yang akan dikerjakan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, dan proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.

Sejumlah proyek lanjutan yang masih menjadi PSN di era pemerintahan Prabowo adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Food Estate, proyek jalan tol hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

PSN era Jokowi yang menuai kontroversi seperti PSN PIK 2 Tropical Coastland dan PSN Rempang Eco City tidak masuk dalam daftar proyek lanjutan. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait nasib proyek tersebut.

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen RPJMN Perpres 12/2025.

Namun, proyek raksasa Giant Sea Wall muncul di situ. Proyek tanggul laut raksasa ini terhitung sangat ambisius, karena akan dibangun sepanjang 700 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Mengutip Kompas, ide ini dikemukakan Prabowo awal tahun lalu, dengan estimasi anggaran tahap pertama mencapai Rp164 triliun, dari total keseluruhan biaya senilai US$60 miliar atau Rp932,3 triliun.

Namun, proyek ini mendapat pertentangan terutama terkait masalah lingkungan. Giant sea wall dinilai bisa memperparah penurunan permukaan tanah Jakarta karena sedimen lunak di Teluk Jakarta bisa terganggu.

Selain itu, pembangunan giant sea wall juga dikhawatirkan memicu penggusuran massal desa-desa nelayan tradisional dan komunitas tepi laut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan instruksi untuk mengevaluasi sekitar 280 PSN warisan Jokowi sudah disampaikan Presiden Prabowo sejak awal tahun 2025.

“Setahu saya PSN ini memang harus terus dievaluasi. Jadi Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan kepada jajaran kabinet (mengevaluasi) PSN yang sudah terdata. Ada 280 sekian PSN, yang ini juga sudah berjalan sekian tahun terakhir,” ujar AHY, Jumat (31/1/2025).

Alasannya, untuk mengetahui apakah proyek tersebut sudah berjalan sesuai tujuan atau tidak. Evaluasi itu juga termasuk bertujuan untuk efisiensi anggaran.

“Apakah (PSN) sudah on the track, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dan progresnya baik atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, karena sekali lagi tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal,” tambah AHY.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah membuat Prabowo ingin menentukan skala prioritas dari proyek yang dijalankan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengungkapkan Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat dan perekonomian Indonesia.

"Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat," ujarnya di Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

PSN merupakan program andalan Presiden Jokowi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menurut Perpres Nomor 3 Tahun 2016, PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tiga kali direvisi lewat Perpres No 58/2017, Perpres No 56/2018, dan Perpres No 109/2020, PSN diberi insentif lewat Peraturan Pemerintah (PP) No/2021 tentang fasilitas kemudahan untuk PSN, yang bersandar pada UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Namun, pada kenyataannya implementasi PSN sering mengakibatkan konflik horizontal dengan masyarakat hingga dampak lingkungan.

Proyek bermasalah itu misalnya PIK 2 Tropical Coastland di Banten yang digarap konglomerat Aguan, Rempang Eco City di Kepulauan Riau yang dikelola Tommy Winata, dan PSN Bendungan Bener (Wadas) di Jawa Tengah yang digarap BUMN karya.

Terhadap proyek-proyek demikian, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 tak lagi memasukkannya.

"Presiden Prabowo harus mempertegas, bahwa PSN yang tidak diambil alih dalam RPJMN 2025-2029 harus dihentikan," kata Busyro melalui keterangan tertulis pada Sabtu, (8/5/2025).

Muhammadiyah menilai PSN yang disorot publik memang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Di antaranya seperti mengakibatkan konflik agraria, penyalahgunaan untuk kepentingan oligarki, hingga bertentangan dengan tujuan penyediaan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan.

"PSN yang tidak masuk dalam Perpres tersebut seperti PSN PIK 2 Tropical Coastland, PSN Rempang Eco City, dan PSN Bendungan Bener (Wadas) tidak lagi menjadi bagian dari PSN dan dihentikan segala aktivitasnya yang selama ini lebih banyak mengakibatkan dampak negatif," ujar Busyro.

Menurut Busyro, sebagai bentuk kontrol publik, Muhammadiyah juga bakal melakukan kajian komprehensif dan kritis terhadap PSN yang tercantum dalam RPJMN 2024-2029.

"Alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, PSN justru menggusur sumber penghidupan masyarakat dan sarat akan pelanggaran hak asasi manusia," tegas Mantan Ketua KPK ini.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyoroti pentingnya pendanaan bagi PSN di era Prabowo. Menurutnya, diversifikasi pendanaan, seperti menggaet swasta, bisa dilakukan.

"Pemerintah perlu strategi fiskal yang matang, termasuk optimalisasi investasi swasta, dan sumber pendanaan alternatif," tuturnya dalam keterangannya.

Ia melihat, masuknya swasta bisa mempercepat pengerjaan PSN. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat agar proyek strategis itu benar-benar berpihak kepada masyarakat.

"Keterlibatan swasta dapat membantu mempercepat proyek, tetapi perlu regulasi yang jelas agar manfaatnya tetap berpihak pada masyarakat," kata Media Wahyudi. "Yang pasti, APBN enggak akan sanggup menopang semua PSN tersebut."

Dia menambahkan sejumlah proyek bisa menjadi prioritas ketimbang proyek lainnya karena dianggap berperan penting ke masyarakat, misalnya penuntasan TBC, pembangunan rumah sakit, hingga lumbung pangan.

"Untuk prioritas, ada beberapa, seperti penuntasan TBC, Rumah sakit, lumbung pangan, dan melanjutkan tol yang sudah sekarang sudah setengah jalan," ungkapnya.

Dia juga menilai ada sejumlah proyek yang tidak perlu menjadi prioritas. Salah satunya proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. "Proyek giant sea wall harusnya bukan prioritas lebih karena bagi-bagi proyek ke politisi saja." (est)

Untuk menikmati berita peristiwa dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.