Danantara Diluncurkan, Bursa Saham Jatuh; Investor Masih Ragu?

Jakarta, TheStanceID - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/02).

"Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara," tutur Prabowo dalam pidato seremonial peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025).

Prabowo menegaskan Danantara Indonesia akan dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, tidak hanya penegak hukum.

Alasannya, Danantara adalah kekuatan energi masa depan bagi Indonesia yang akan diwariskan untuk anak cucu, sehingga betul-betul harus dikelola dengan transparan.

Sebagai langkah awal, dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun hasil dari penghematan anggaran akan digelontorkan untuk Danantara Indonesia.

"Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi dan belanja-belanja kurang tepat sasaran, kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional," kata Prabowo.

Secara total, lembaga ini menargetkan akan mengelola aset negara, yang mencapai lebih dari US$900 miliar (Rp14.000 triliun) guna membiayai proyek-proyek strategis.

Melalui Danantara, kata Prabowo, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN). Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Saat meresmikan Danantara, Prabowo didampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak terlihat dalam peluncuran kemarin.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi memastikan keduanya masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Danantara.

"Nanti mantan Presiden akan diajak untuk menjadi Dewan Penasihat agar lembaga ini dikawal dan dijaga figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia," ujar Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, senin (24/2/2025).

Dewan penasihat akan bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Danantara. Salah satu anggota dewan penasihat diangkat sebagai Ketua. Dewan penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sementara itu, Rosan Roeslani ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara. Posisi Dewan Pengawas akan ada Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Danantara.

Menurut Hasan, Rosan nantinya dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai badan pelaksana BPI Danantara. "Nanti Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi."

Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin Danantara tidak akan kebal hukum. Semua aparatur hukum baik KPK hingga BPK masih bisa mengaudit.

Ia memastikan, bila ada tindakan kriminal ataupun yang merugikan negara di Danantara masih bisa diselidiki.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO [Public Service Obligation]. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO," tegas Rosan usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Ia mengeklaim, justru Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak akan terlibat dalam pengawasan Danantara.

Selain itu, kata Rosan, Presiden Prabowo juga sudah berpesan kepada dirinya dan jajaran Danantara untuk bisa transparan dan akuntabel dalam mengelola kekayaan negara lewat BUMN.

Disinggung soal rangkap jabatan dirinya menjadi Menteri Investasi & Kepala Danantara, Rosan menyatakan dirinya akan menjalankan dua jabatan ini secara beriringan. Begitu juga dengan Dony Oskaria, salah satu pengurus Danantara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Ia mengaku tidak menjadi masalah menjalankan dua jabatan sekaligus mengingat masih ada kesinambungan antara jabatannya sebagai Menteri dengan CEO Danantara. Rosan mencontohkan di Uni Emirat, dimana menterinya juga menjabat sebagai kepala badan investasinya.

"Jadi itu adalah suatu terobosan yang baru karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari Sovereign Wealth Fund-nya," beber Rosan.

Rosan menambahkan, pihaknya akan fokus pada pembiayaan di bidang hilirisasi hingga energi baru terbarukan (EBT) sebagai strategi awal untuk mewujudkan mimpi Presiden Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia.

"Untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang," ujar Rosan.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho, menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam mengisi kursi pimpinan dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan konflik kepentingan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

“Yang kedua adalah pemisahan peran dan tanggung jawab. Idealnya, menurut saya CEO dan COO yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik, sebagai menteri maupun wamen, itu harus mundur,” kata Andry dalam Diskusi Publik INDEF 'Danantara: Bagaimana dan untuk Siapa?' secara virtual, Senin (24/2/2025)

Alasannya, operasional sehari-hari Danantara mesti dikelola oleh profesional yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Dewan Pengawas. Pengurus Danantara harus sosok yang profesional dan mampu fokus mengelola lembaga tersebut.

“Kan lucu sekali bahwa wamen sebagai direktur operasional diawasi oleh menterinya sendiri. Itu pertanyaannya ya. Lalu operasional sehari-hari dan antara ya tentunya kita harapkan anggota-anggota dari jajaran direksinya bisa profesional, kalau bisa tidak punya konflik kepentingan dengan Dewas nya,” terangnya.

Tak mengherankan, kata Andry, investor pasar modal tidak merespons peluncuran Danantara dengan baik hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 53,4 poin atau 0,78% ke level 6.749,60.

Selain itu, Andry juga menyoroti saham-saham perusahaan pelat merah yang saat ini berada di bawah pengelolaan Danantara, juga mengalami kontraksi hari ini.

"Jadi ini jadi salah satu alarm menurut saya, bahwa apakah pasar cukup confident. Tapi kalau dilihat dari responsnya, sepertinya tidak begitu confident dari peluncuran Danantara," tegasnya.

Menurut Andry, perlu ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan moral atau moral hazard.

"Supaya tidak terjadi moral hazard, harus ada proses pertanggungjawaban ke publik yang jelas mengenai laporan investasi dan keuangan,"ujarnya.

Andry juga menekankan Danantara untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang ketat. Termasuk menetapkan batasan yang jelas terhadap investasi yang memiliki profil risiko tinggi untuk melindungi aset negara.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini mewanti-wanti adanya potensi korupsi di Danantara, meski sudah diawasi tiga presiden Indonesia.

Ketiga orang yang dimaksud adalah Presiden Prabowo Subianto. Lalu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang diajak Prabowo masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Danantara.

"Di situ kan ikut Pak SBY dan Pak Jokowi [menjadi penasihat]. Kalau ada nama tiga presiden di situ, masih ada korupsi juga, itu keterlaluan!" tegas Didiek.

Dia juga menyoroti tentang permasalahan BUMN selama ini. Ia menegaskan jika hubungan pemerintah dan manajemen BUMN tetap oligarki, sudah barang tentu masalah itu berulang di Danantara. Selain itu, nihilnya check and balance juga memungkinkan lahirnya moral hazard.

"Ini hal-hal yang harus diatasi karena kecurigaan dari publik kan bagaimana aset yang besar ini bisa ditangani," pesan Didiek kepada Danantara.

Menurut Didik, BPI Danantara harus bisa membawa industri Indonesia ke pasar internasional, apabila ingin dianggap berhasil. Hal ini karena BUMN yang dikelola Danantara sudah menguasai pasar domestik.

“Danantara tidak boleh jadi pemain lokal, tidak bisa. Jadinya useless,” tegas Didik. (est)

Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.