Ulang Tahun ke-79, Polri Masih Jadi Institusi Paling Banyak Lakukan Kekerasan

Jakarta, TheStanceID – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Selasa, (1/7/2025).

Perayaan HUT Bhayangkara ke-79 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” ini melibatkan 12 ribu peserta parade, terdiri atas 8.000 personel Polri dan 4.000 unsur masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Polri juga menunjukkan anggota barunya yakni sebanyak 25 unit robot humanoid dan robot anjing I-K9.

Dalam demonstrasi, robot itu misi mendeteksi kandungan radioaktif dalam sebuah truk, sebelum anggota Polri bersenjata lengkap melakukan infiltrasi.

Selain atraksi, ada pula defile pasukan dan parade sejumlah ormas dari berbagai unsur.

Selain upacara, peringatan HUT Bhayangkara juga diisi dengan beragam kegiatan. Salah satunya konser musik gratis bertajuk 'Simfoni Persatuan', digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Sejumlah musisi, mulai dari Iwan Fals, Padi Reborn, hingga selebriti Rafi Ahmad, ikut meramaikan acara ini.

Perayaan peringatan HUT Bhayangkara ke-79 ini tergolong meriah. Padahal sebelumnya Prabowo sempat mengingatkan jajaran kabinetnya untuk berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusi. Imbauan ini berulang kali dia sampaikan .

“Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak (perayaan) HUT HUT,” kata Prabowo ketika menghadiri Apel Kepala Satuan Wilayah Polri Tahun 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Prabowo mengatakan, sebaiknya perayaan HUT di kepolisian diselenggarakan secara sederhana dan menghindari pemborosan, misalnya dengan tumpengan di markas.

“Kurangi perayaan ulang tahun. Sederhana saja, tumpengan di markas,” kata Prabowo ketika itu.

Dalam sambutannya, Prabowo minta anggota kepolisian harus bisa merasakan penderitaan hingga kesulitan masyarakat. Menurutnya polisi harus hadir di tengah masyarakat.

"Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, merasakan kesulitan rakyat, mendengar jeritan hati rakyat," kata Prabowo.

Prabowo mengeklaim polisi Indonesia telah hadir untuk masyarakat. Polisi juga disebut telah berinisiatif untuk mengambil peran dalam bidang produksi pangan.

Dia mencontohkan bagaimana Polri juga telah hadir dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan disebutnya berhasil menyalurkan MBG sampai ke penerimanya.

"Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga meminta Polri untuk tidak gentar menghadapi pihak-pihak yang ingin merusak citra instansi penegak hukum tersebut.

Prabowo mensinyalir Polri kerap menjadi sasaran oleh pihak-pihak yang disebutnya ingin menghancurkan Tanah Air.

"Mereka dengan segala cara berusaha melemahkan jiwa pengabdian saudara-saudara, karena itu saya berharap kepolisian sekarang ini akan sungguh-sungguh tangguh, kuat, jangan mau dirusak oleh siapapun," pesan Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga memamerkan keberhasilan dan pencapaian lembaganya.

Mulai dari pemberantasan judi online, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penanganan premanisme, pemberantasan narkoba, hingga kontribusi Polri dalam program swasembada pangan.

Melalui desk pemberantasan perjudian daring, kata Kapolri, kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap 1.297 perkara judi online dengan menetapkan 1.429 tersangka.

Selama memberantas kasus itu, barang bukti yang ditemukan oleh polisi sebesar Rp 922,53 miliar.

"Mengajukan pemblokiran 186.713 situs serta memproses 13 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan aset senilai Rp1,8 triliun," papar Sigit dalam pidatonya.

Polri juga turut membentuk sejumlah struktur baru untuk keamanan ruang siber yaitu Direktorat Reserse Cyber pada 8 Polda di Indonesia, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor), serta Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Penerimaan Negara.

"Organisasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan dan mencegah kebocoran keuangan negara," katanya.

Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan sejumlah catatan kritis

Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus menyatakan, Polri perlu melakukan pembenahan internal yang mendalam.

“Polri masih menempati ranking pertama sebagai institusi yang paling banyak melakukan tindakan penyiksaan,” kata Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus, Sabtu (28/6/2025).

Hal itu berdasarkan pemantauan KontraS sepanjang Juni 2024 – Mei 2025, dimana ditemukan 66 peristiwa penyiksaan di Indonesia.

Berdasarkan laporan tersebut, tercatat sebanyak 36 tindak penyiksaan dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

TNI menempati posisi kedua dengan 23 peristiwa penyiksaan, sedangkan sipir atau petugas Rutan dan Lapas tercatat melakukan tujuh penyiksaan.

Dari 66 peristiwa penyiksaan tersebut, total 139 orang menjadi korban. Sebanyak 23 korban meninggal dunia, dan 116 lainnya korban luka-luka.

Mayoritas korban yakni 114 orang, merupakan warga sipil biasa, dan 25 korban lainnya merupakan tersangka tindak pidana atau terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di lapas.

Baca juga: Irjen Polisi Iqbal Jadi Sekjen DPD, Terang-terangan Langgar Undang-Undang

Data KontraS juga menunjukan Polri merupakan aktor di balik sebanyak 602 peristiwa kekerasan sepanjang 2025, tersebar dari Aceh sampai Papua.

Dari angka keseluruhan tersebut, sebanyak 411 peristiwa adalah penembakan, disusul penganiayaan (81), penangkapan sewenang-wenang (72), pembubaran paksa (43), penyiksaan (38), intimidasi (24), kriminalisasi (9), kekerasan seksual (7), dan peristiwa tidak manusiawi lainnya (4).

Korban kekerasan polisi pada 2025 menyentuh 1.085 orang, dengan rincian 1.043 mengalami luka-luka dan 42 lainnya meninggal dunia.

Andrie menilai, tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan bahwa upaya internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di tubuh Polri belum berjalan optimal.

Padahal, sejak 2009 telah diterbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang penerapan prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas.

“Fakta di lapangan masih menunjukkan, Polri belum sepenuhnya terbebas dari stigma sebagai pelanggar HAM,” katanya.

Selain itu, KontraS juga menyoroti masih maraknya impunitas terhadap anggota polisi yang melanggar hukum, yang dinilai merugikan masyarakat sebagai korban.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menegaskan Polri semestinya mengalihkan perhatiannya ke persoalan yang mendasar yakni penegakan hukum.

Julius memberi contoh betapa lambannya pemrosesan laporan pengaduan masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan, apa pun wujudnya.

"Tindakan yang sering dilakukan kepolisian ini adalah undo delay. Laporan masyarakat tidak direspons atau dicuekin sama polisi," ujarnya dalam keterangan yang diterima TheStanceID, Selasa (01/07/2025).

"Ini yang sering viral dan sehingga muncul istilah no viral, no justice. Jadi, kalau enggak viral, maka tidak akan ditangani kepolisian." tambahnya.

Kelambanan Polri dalam menangani laporan masyarakat juga sempat melahirkan gelombang tagar #PercumaLaporPolisi. Warganet saling mengutarakan pengalamannya berurusan dengan polisi, yang sayangnya tidak berakhir baik.

Polisi dianggap tidak serius mengusut laporan tindak pidana dari masyarakat. Menurut Julius, akar dari permasalahan itu ialah lemahnya kapasitas anggota kepolisian dan standar profesionalitas yang rendah.

Ia juga berpandangan penggunaan robot polisi tidak otomatis menyelesaikan keruwetan yang muncul. Polisi harus berefleksi dan merapikan pangkal masalahnya terlebih dahulu. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStanceID.