Jakarta, TheStance – Presiden Prabowo Subianto telah melantik empat menteri dan satu wakil menteri hasil perombakan atau reshuffle kabinet kedua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/09/2025) sore kemarin.
Satu menteri dilantik di antaranya karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sementara menteri lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
Kelima menteri yang dicopot dalam reshuffle kali ini adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Adapun nama-nama menteri yang dilantik yakni, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Mukhtaruddin, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi, kini resmi menjadi Menteri Koperasi (Menkop).
Moch Irfan Yusuf dipercaya sebagai Menteri Haji dan Umroh, kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Dua jabatan belum ditunjuk penggantinya, yakni Menko Polkam dan Menpora.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pengganti Menpora Dito Ariotedjo belum dilantik hari ini karena masih di luar kota. Nantinya, pelantikan Menpora akan dilakukan menyusul.
"Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore ini. Akan dijadwalkan lagi di prosesi pelantikan berikutnya," ujarnya Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Senin (08/09/2025).
Mencuat kabar pengganti Dito adalah Puteri Anetta Komarudin, yang juga merupakan politisi Golkar.
Adapun siapa pengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamananan Budi Gunawan, belum ditunjuk oleh Presiden Prabowo.
"Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam," kata Prasetyo Hadi Prasetyo, Senin (08/09/2025).
Istana Bantah Reshuffle Untuk Bersih-Bersih Orang Jokowi
Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan reshuffle dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo.
"Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," kata Prasetyo.
Dia juga membantah bahwa perombakan atau reshuffle kabinet dilakukan untuk menghapus "orang-orang Jokowi" dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun "orang Jokowi" dinarasikan sebagai pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo di pemerintahan Prabowo kini.
"Enggak ada, enggak ada," tepis Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, tidak ada istilah representasi perorangan yang mewakili sosok tertentu dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, siapa pun yang terpilih menjadi Menteri Kabinet Merah Putih adalah putra-putri bangsa yang terbaik.
"Enggak ada orang siapa-orang siapa, adalah orang putra terbaik bangsa Indonesia," tandas Prasetyo.
Untuk diketahui, dalam reshuffle kabinet kali ini, dari lima menteri yang dicopot, 4 orang di antaranya adalah "muka lama" di kabinet Presiden ke 7 Joko Widodo.
Mereka adalah Sri Mulyani yang telah menjabat sebagai Menkeu di dua periode pemerintahan Jokowi. Lalu, Budi Arie yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Budi Gunawan merupakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di era Jokowi, sementara Dito Ariotedjo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Respon Parpol
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons soal reshuffle terhadap kadernya, Abdul Kadir Karding, dari kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Cak Imin menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. "Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden," tegas Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (8/9/2025).
Dia juga enggan berspekulasi lebih jauh terkait perombakan kabinet ini. Terutama, reshuffle yang dikaitkan dengan viralnya Karding bermain mahyong (domino versi Tiongkok) bersama Aziz Wellang, terduga pelaku pembalakan liar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Saat ditanya mengenai alasan Partai Golkar mengajukan Mukhtaruddin, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bahlil menegaskan, partai hanya merekomendasikan, sementara keputusan ada di tangan presiden.
"Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada di bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakara, Senin (8/9/2025).
Prabowo Mulai Jaga Jarak dari Jokowi
Akademisi Rocky Gerung, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kali ini memiliki makna politik lebih dari sekadar perombakan biasa. Menurutnya, reshuffle menjadi cara Prabowo untuk mencicil jarak politik dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo.
“Sifat politik kita masih bersifat feodalistik, di mana ada keengganan untuk memutus hubungan dengan rezim sebelumnya,” kata Rocky dikutip dari kanal Youtube RockyGerung Official.
Ia menyinggung bahwa dalam enam bulan terakhir terlihat upaya Prabowo untuk menjaga jarak dari Jokowi. Salah satunya dengan membatalkan sejumlah proyek strategis yang dinilai bermasalah.
Langkah tersebut mencerminkan keinginan pemerintah baru untuk merespons tuntutan publik.
“Rakyat menginginkan adanya semacam penghukuman pada rezim sebelumnya. Itu jelas, tuntutan itu akan terus berlanjut karena Presiden Jokowi telah merusak demokrasi, memberantakan sendi-sendi konstitusi,” tegasnya.
Lebih jauh, Rocky menyebut dampak pemerintahan Jokowi masih terasa hingga kini. Ia menyinggung menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, memburuknya indeks demokrasi, serta memburuknya indeks korupsi.
“Akibatnya, legitimasi pemerintah yang ingin berjarak dengan pemerintahan sebelumnya justru digerogoti. Peristiwa demonstrasi kemarin juga harus dibaca bahwa ada sesuatu yang belum selesai, apakah demokrasi kita berhasil atau justru memburuk,” pungkas Rocky.
Negosiasi Alot, Menkopolhukam Masih Kosong
Sementara itu, Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan menilai reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Prabowo terkait erat dengan dinamika politik yang berkembang.
Ia juga menilai, pencopotan Sri Mulyani juga bukan hal mengejutkan. Sebab, sejak awal figur Sri Mulyani dinilai tidak sejalan dengan garis pemikiran ekonomi Prabowo.
“Presiden maunya ke ‘kiri’, sementara Sri Mulyani maunya ke ‘kanan’, jadi memang tidak nyambung. Sri Mulyani lebih memperlihatkan karakter sebagai tokoh ekonomi liberal yang kebijakannya tidak menguntungkan rakyat kecil,” ujar Yusak dalam keterangannya, Senin, (8/9/2025).
Oleh karena itu, menurut Yusak, Menkeu yang baru harus bisa segera menyesuaikan diri dengan visi ekonomi Prabowo. “Menkeu baru harus bisa lari cepat menerjemahkan visi Prabowo, baik dari sisi kepentingan ekonomi nasional maupun global.”
Yusak juga menyoroti belum dilantiknya pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ia menilai, hal itu menandakan negosiasi politik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum tuntas.
“Pasca pemberian amnesti kepada Hasto, negosiasi politik antara Prabowo dengan PDIP sepertinya jalan di tempat karena tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet. Posisi Menko Polkam saya kira tetap akan diberikan kepada orang dengan latar belakang militer,” ucap Yusak.
Baca Juga: Pernah Jadi Menteri Termuda, Nadiem Makarim Kini Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Lebih lanjut, Yusak melihat postur koalisi tetap solid pasca reshuffle. Ia mencontohkan, jika posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kembali jatuh ke Partai Golkar, itu menandakan manuver Bahlil Lahadalia dan elite Golkar ke Istana beberapa waktu lalu berhasil.
Ditambah, Golkar juga berhasil mengambil satu pos menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyusul dilantiknya Mukhtaruddin, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Sedangkan kursi Menteri Koperasi yang kini dijabat kader Gerindra menjadi upaya Prabowo untuk memperkuat basis pertahanan politiknya,” kata Yusak.
Prabowo Ingin Menteri Punya Sensitivitas
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Airlangga, Fahrul Muzzaqqi menyebut reshuffle kali ini murni merupakan respons dari Presiden Prabowo terhadap tuntutan masyarakat.
"Tentu ini merupakan respons Presiden Prabowo terhadap tuntutan yang beredar di masyarakat belakangan ini. Termasuk nama-nama seperti Budi Arie yang banyak disebut," kata Fahrul dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).
Dia melihat bahwa reshuffle kali ini digunakan Prabowo untuk menempatkan sosok-sosok yang tidak hanya teknokratis tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat.
"Catatan saya dalam situasi ini, Presiden Prabowo ingin membangun pondasi pemerintahan dengan melibatkan sosok yang punya visi kuat, luas dan sensitivitas besar terhadap situasi ekonomi dan situasi masyarakat," jelasnya.
"Jadi tidak semata-mata kualitas teknokratisnya, tapi sensitivitasnya itu penting terhadap situasi masyarakat di bawah. Seperti Sri Mulyani yang sebenarnya seorang teknokrat, mungkin pertimbangan sensitivitas termasuk tuntutan rakyat," tambahnya.
Menurut Fahrul, menteri-menteri yang baru dilantik Prabowo diharapkan bisa memberikan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah.
"Bagaimana para menteri ini bisa bekerja sesuai tuntutan yang belakangan ini terjadi, terutama kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka harus mampu menerjemahkan situasi di bawah saat ini," jelasnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
