Prabowo Tuduh Aksi Indonesia Gelap Didanai Koruptor, Rendahkan Gerakan Sipil

Jakarta, TheStanceID – Presiden Prabowo Subianto menyebut ada peran koruptor di balik aksi demonstrasi yang sempat ramai bertajuk 'Indonesia Gelap' dan 'Kabur Aja Dulu'.

Menurutnya, gerakan tersebut dibiayai koruptor.

Ini disampaikan Prabowo dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025)

"Indonesia gelap, kabur aja deh, yo kabur aja loe. Emang gampang loe di situ di luar negeri? Di mana loe di situ dikejar-kejar,” kata Prabowo.

"Ternyata memang ini adalah rekayasa ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya koruptor-koruptor itu, yang biayai demo-demo itu,” tambahnya.

Prabowo mengatakan gerakan demonstrasi itu rekayasa. Menurutnya, ada pihak tertentu yang menginginkan Indonesia selalu gaduh. Dia menegaskan masa depan Indonesia justru sangat cerah karena memiliki kekayaan yang luar biasa.

"Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa, tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar,” katanya.

Sekadar catatan, demonstrasi masyarakat sipil bertajuk "Indonesia Gelap" terjadi di Jakarta dan hampir seluruh kota di Indonesia pada Februari 2025 lalu, bertepatan dengan peringatan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan Prabowo soal peran koruptor di balik sejumlah aksi demonstrasi ini diduga didasari pernyataan Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Marcella adalah pengacara yang ditangkap Kejagung pada April 2025 lalu. Dia dan dua rekannya ditangkap atas dakwaan "merintangi penyidikan" melalui penyebaran konten negatif tentang Kejagung.

Kasus korupsi yang dirintangi penyidikannya lewat konten itu adalah kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pertamina Tbk, dan tindak pidana korupsi importasi gula dengan tersangka Tom Lembong.

Marcella dan dua rekannya, yaitu seorang dosen, dan satunya lagi Direktur Pemberitaan JakTV, didakwa berusaha merintangi penyidikan Kejagung terhadap dua kasus korupsi tersebut dengan konten negatifnya.

Selain kasus perintangan penyidikan, Kejagung juga menetapkan Marcella sebagai tersangka atas dua kasus berbeda. Satunya kasus pencucian uang, satunya lagi suap terhadap hakim.

Pada Selasa, 17 Juni 2025, Kejagung menggelar konferensi pers dan menayangkan video Marcella yang mengaku membuat konten negatif untuk disebarluaskan, antara lain terkait RUU TNI dan aksi Indonesia Gelap.

“Terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap,” kata Marcella dalam tayangan itu.

Hanya lucunya, sehari kemudian, Rabu (18/6/2025), dia membantah pernah membuat konten negatif Indonesia Gelap dan soal RUU TNI.

“Saya enggak bikin soal RUU TNI dan Indonesia Gelap. Bukan saya yang bikin,” kata Marcella, ketika ditemui wartawan usai diperiksa Kejagung, .

Namun Marcella tidak menjawab ketika ditanya apakah videonya yang diputar itu dibuat atas paksaan atau tekanan.

Menanggapi tudingan Prabowo soal peran koruptor di balik aksi demonstrasi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pernyataan tersebut adalah tuduhan serius dan tak dapat dibuktikan.

"Pernyataan Presiden Prabowo di dalam acara PSI tentang tuduhan gerakan Indonesia Gelap didanai koruptor, itu pernyataan yang tidak kredibel, tidak didasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Usman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Usman menantang pihak Istana dan Mabes TNI untuk membuktikan pernyataan Prabowo tersebut.

"Saya sendiri menantang Mabes TNI dan Istana membuktikan apakah benar Indonesia Gelap itu didanai oleh koruptor. Saya kira itu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa dan merendahkan gerakan sipil," katanya.

Dia menilai, pernyataan Prabowo tersebut hanya mengikuti proses politisasi hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor CPO yang menjerat nama pengacara Marcella Susanto.

"Dalam kutipan itu sebenarnya tidak jelas apa yang dimaksud dengan pemberian dana kepada orang-orang dalam gerakan Indonesia Gelap, tetapi disimpulkan secara terburu-buru oleh Kejaksaan dan Mabes TNI bahwa seolah-olah gerakan Indonesia Gelap itu adalah gerakan yang tidak murni," katanya.

Padahal, gerakan Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, Indonesia Darurat, adalah murni aktivitas mahasiswa dan sejumlah aktivis dalam organisasi masyarakat sipil.

"Indonesia Gelap, Reformasi Dikorupsi, Indonesia Darurat, seluruhnya adalah murni aktivitas mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil," kata Usman lagi.

Senada, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding massa aksi tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu dibayar oleh koruptor mencerminkan ketidakpekaan pemimpin terhadap aspirasi masyarakat.

“Lucu ya sebenarnya. Sepertinya Prabowo ini tidak mengikuti apa yang ada di TV, tidak main sosmed, dan tidak juga mengikuti masyarakatnya,” ujar Koordinator bidang sosial politik BEM UI 2025, Muhammad Sathir, di Universitas Indonesia, Depok, sesaat persiapan aksi #TolakRKUHAP, Selasa, (22/7/2025).

“Sayang banget presiden yang seharusnya melihat kondisi masyarakat sekarang justru menutup kuping ataupun ditutupi kupingnya oleh sekitarnya," katanya.

Baca Juga: Mengecewakan, Reshuffle Perdana Prabowo Tak Jawab Aspirasi Publik

Sathir menegaskan, gerakan mereka murni atas dasar kepedulian terhadap proses legislasi yang dinilai cacat secara partisipatif.

Ia mencontohkan, pembahasan ribuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP dalam waktu hanya dua hari, tanpa melibatkan publik secara bermakna.

“Tudingan Prabowo ini, bahwa aksi ini dibayar oleh koruptor, sangat menyakitkan,” tambahnya.

Padahal, kata Sathir, masyarakat saat ini benar-benar bersinergi untuk melakukan suatu hal ketika ada sesuatu masalah.

Tidak mengherankan, jika ia pun menilai pernyataan Prabowo tersebut sebagai bentuk upaya delegitimasi terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil secara luas.

“Jangan sampai gara-gara tidak sesuai dengan apa yang Prabowo inginkan, itu dibilang dibayar koruptor, antek asing, atau apa dan lain sebagainya,” katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.