Mengecewakan, Reshuffle Perdana Prabowo Tak Jawab Aspirasi Publik

Jakarta, TheStanceID - Berakhir sudah masa jabatan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendiktisaintek. Ia terkena reshuffle atau perombakan kabinet perdana Presiden Prabowo Subianto.

Satryo digantikan Brian Yuliarto, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang langsung dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Satryo yang baru menjabat kurang dari 5 bulan ini mengaku lebih dulu mengundurkan diri sebelum diganti. Surat pengunduran diri tersebut diserahkannya kepada Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu (19/02/2025) siang.

Terkait alasan pengunduran dirinya tersebut, Satryo mengaku, sudah bekerja keras sebaik mungkin selama 4 bulan terakhir. Namun, kerja keras tersebut menurut dia tidak sejalan dengan harapan dari pemerintah.

“Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar mantan Dirjen Dikti periode 1999-2007 ini.

Reshuffle terhadap Satryo bukan tanpa alasan. Setidaknya, ada 3 kontroversi yang menjadi catatan TheStanceID, sehingga menjadikannya menteri pertama yang diganti oleh Presiden Prabowo.

Pertama, aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pegawainya di depan kantor Kemendiktisaintek pada Senin (20/1/2025). Sebanyak 235 pegawai mengikuti aksi ini, mendesak Satryo untuk mundur dari kursi menteri.

Demo Aparat Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek ini menuntut keadilan untuk sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan secara semena-mena.

Satryo membantah tuduhan yang dilontarkan kepadanya dan menyebut aksi tersebut digelar terkait rencana mutasi besar-besaran di kementerian tersebut.

"Pendemo kan cari sesuatu yang menarik, intinya kita sedang bersih-bersih," kilahnya.

Kedua, setelah aksi demo ASN beredar rekaman suara yang diduga Satryo sedang marah-marah kepada pegawainya. Perbincangan dari rekaman itu seputar WiFi dan pompa air diduga antara Satryo dan stafnya.

Diduga Satryo marah karena pompa air yang tak kunjung menyala. Namun dia menegaskan bahwa suara dalam rekaman tersebut bukan dirinya. "Itu bukan suara saya," ucapnya, Selasa (21/1/2025)

Terakhir, Satryo sempat disorot karena menyebut akan memangkas berbagai beasiswa yang selama ini sudah dijalankan baik di dalam maupun luar negeri.

Di antaranya, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga pendidik.

Langkah itu, kata Satryo, diambil sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Namun, pernyataan Satryo ini langsung dibantah oleh Menkeu Sri Mulyani.

"Mengenai berita munculnya Kartu Indonesia Pintar [KIP], kami tegaskan beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI Jumat (14/02/2025).

Sebelumnya, sinyal bakal dilakukannya reshuffle kabinet disampaikan Presiden Prabowo saat berbicara di acara harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Februari lalu.

Prabowo saat itu mengatakan telah mewanti-wanti jajarannya untuk bekerja sepenuh hati kepada rakyat. Dia lantas menyinggung jika ada yang 'ndablek' di pemerintahannya, ia tidak segan menindak sosok tersebut.

"Seratus hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa, yang tidak patuh saya akan tindak," kata Prabowo.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai selain sejumlah polemik yang sempat menimpa Satryo, perbedaan penafsiran soal kebebasan akademik dengan Presiden Prabowo menjadi alasan di balik penggantiannya.

"Satryo juga dinilai gagal untuk menahan gerakan mahasiswa ‘Indonesia Gelap'," ujar Ray saat dihubungi TheStanceID.

Satryo, kata Ray, cenderung mendukung kebebasan akademik, berbanding terbalik dengan cara Prabowo memandang kampus. “Pak Prabowo inginnya sejak dari kampus sudah nggak ada demo-demo. Sementara menteri yang sekarang merasa itu kan kebebasan ekspresi, kebebasan akademik,” ucap Ray.

“Di luar demo ASN, cara pandang [Satryo] terhadap dunia pendidikan itu justru bagus,” katanya lagi.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai reshuffle yang dilakukan Prabowo menjadi sinyal bahwa siapapun menteri yang dianggap tidak beres dalam bekerja, maka bisa dicopot sewaktu-waktu.

"(Reshuffle) sangat cepat dan mengagetkan meski begitu diapresiasi oleh publik karena sudah empat bulan Prabowo jadi presiden. Jadi, ke depan jika ada pembantunya tak beres harus diganti juga," ujar Adi.

Namun, ketika ditanya mengapa hanya Satryo yang terkenan reshuffle, Adi menilai reshuffle terhadap Satryo juga dianggap tidak bakal mengakibatkan kegaduhan berarti karena latar belakang Satryo yang berasal dari non partai politik.

"(reshuffle Satryo) resistensinya minim. Jadi jika di-reshuffle, tak timbulkan kegaduhan apapun," jelasnya.

Hal ini berbeda dengan para elite partai politik yang relatif aman dari reshuffle meski dianggap berkinerja buruk.

"Secara politik, pertimbangan stabilitas politik juga jadi faktor penting. Jangan sampai reshuffle menimbulkan gejolak. Sebisa mungkin reshuffle zero gejolak," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik dan Pengajar UPN Veteran Jakarta, Achmad Hidayat memandang reshuffle perdana Pemerintahan Prabowo-Gibran ini tak akan memperbaiki masalah utama saat ini.

Salah satu contoh nyata adalah kebijakan yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat luas, seperti kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi masyarakat miskin.

“Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan rakyat,” kata Achmad Hidayat dalam keterangannya.

Dirinya menilai, jika reshuffle ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki layanan publik dalam waktu dekat, maka mengganti Mendiktisaintek bukanlah langkah yang paling relevan.

“Akan lebih masuk akal jika reshuffle dilakukan pada menteri-menteri yang memiliki peran langsung dalam kebijakan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan distribusi barang kebutuhan pokok,” tandas Achmad.

Dalam melakukan reshuffle, kata Achmad, seorang presiden seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap layanan publik. Namun, jika reshuffle dilakukan hanya untuk mengurangi suara-suara bising, maka tujuannya kurang bermakna bagi rakyat.

“Dalam hal ini, pergantian seorang menteri seharusnya membawa perubahan yang nyata dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar perombakan yang lebih berorientasi pada gimmick kabinet,” kata Achmad. (est)

Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.