Kais-Kais Dana untuk MBG, Prabowo Sisir Ketat APBN hingga “Lapis 9”

Jakarta, TheStanceID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan infrastruktur menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, hingga turun langsung mengecek dan menyisir anggaran laiknya auditor.

Hal itu terungkap dalam seminar bertajuk ESG Sustainability Forum 2025 yang digelar CNBC Indonesia, yang menghadirkan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

“Menurut saya Prabowo ini adalah orang yang tahu ekonomi, lebih daripada kebanyakan ekonom. Dia belajar ekonomi dari orang-tuanya [ekonom Soemitro], yang juga orang tua saya. secara langsung dalam keseharian,” tuturnya dalam diskusi ESG Ratings, Jumat (31/1/2025).

Oleh sebab itu, lanjut dia, Prabowo mengerti betul bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dampaknya bagi perekonomian akan kecil jika tidak dibelanjakan dan menciptakan efek berantai.

Demi menciptakan efek bergulir itulah Prabowo membuat proyek-proyek skala nasional yang diharapkan menciptakan efek bergulir yang bersifat masif seperti program MBG, program tiga juta rumah, dan infrastruktur.

“Program demikian membutuhkan dana besar, sehingga APBN harus dioptimalkan. Di APBN kan ada sembilan lapis laporan dari yang umum hingga rinci. Kalau presiden lain mengecek paling hanya tiga level, Prabowo ini mengecek sampai lapis 9,” tutur Hashim.

Dari situ, lanjut dia, ditemukan efisiensi dan penghematan yang bisa dilakukan sehingga berujung pada anggaran Rp300-an triliun, di mana Rp170-an triliun di antaranya akan dipakai untuk mendanai MBG.

Secara formal kebijakan ini dilegalisir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada Rabu (22/1/2025) untuk meraih penghematan anggaran di pusat dan daerah senilai Rp306,6 triliun.

Rinciannya, penghematan dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan penghematan dari transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo meminta agar belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, serta seminar atau focus group discussion dibatasi.

Selain itu, biaya perjalanan dinas pejabat dipangkas hingga separuh, yang diperkirakan dapat menghemat lebih dari Rp20 triliun. Dana yang dihemat ini rencananya akan dialokasikan untuk memperbaiki ribuan sekolah di seluruh Indonesia.

“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di-vidcon-kan,” tuturnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu postur APBN 2025. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk bantuan sosial tetap utuh tanpa pemotongan.

"Tidak ada sedikitpun pengurangan di situ [belanja sosial]. Belanja K/L banyak mengalami adjustment dari mulai perjalanan dinas, ATK [alat tulis kantor], berbagai kegiatan seremonial," ujarnya, dikutip Bisnis Indonesia.

Nantinya, dana hasil penghematan anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat seperti makan MBG.

Pemerintah sudah memutuskan akan menambah anggaran program makan bergizi gratis, yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun, untuk tahun anggaran 2025.

"Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif. Oleh karena itu, saya berharap ini [MBG] akan menjadi salah satu hal yang akan terus menjadi fokus dari seluruh kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Dengan penambahan anggaran ini, sekitar sepertiga dari total hasil penghematan (Rp306,6 triliun) akan dialokasikan untuk mendukung program unggulan Prabowo.

Sri Mulyani meyakini bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menilai semangat efisiensi APBN itu bertolak belakang dengan penambahan jumlah kementerian, menteri, dan wakil menteri.

Dia menantang pemerintah merampingkan kabinet jika memang ingin efisien. “Terutama bagi menteri dan wakil menteri yang tidak perform hingga 100 hari kerja pemerintah saat ini,” kata Misbah dalam keterangan tertulis, Jumat (31/01/2025).

Misbah juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran karena banyak yang redundant, tidak transparan, dan kurang akuntabel sehingga perlu reformulasi program dan reklasifikasi anggaran.

Penghematan di tengah risiko penyimpangan itu berpotensi merugikan sektor bisnis yang bergantung pada kerja sama dengan pemerintah, seperti industri perhotelan dan akomodasi perjalanan dinas.

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan kebijakan penghematan bisa memukul bisnis hotel, mengingat selama ini kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai 40-60%.

Kepada TheStanceID, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Apalagi, perputaran ekonomi anggaran perjalanan dinas tak berhenti di hotel dan restoran. Bisnis akomodasi ini punya rantai panjang hingga ke petani, nelayan, dan UMKM yang memasok berbagai keperluan.

Selain itu, selama ini perhotelan dan restoran selalu masuk lima terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Hariyadi berharap Prabowo mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.

"Yang jelas waktu pemerintah Pak Jokowi pernah dilakukan. Itu akhirnya dibatalkan karena memang tidak efisien untuk pemerintah sendiri," katanya.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mempertanyakan efektivitas program efisiensi anggaran tersebut, yang pernah dilakukan di masa lalu pada tahun 2016 tetapi gagal mendorong perekonomian negara.

Saat itu, efisiensi APBN di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menurunkan laju belanja pemerintah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Ketika dorongan untuk belanja pemerintah itu berkurang. akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Bisa dilihat pada data pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV untuk tahun 2016,” ungkap Yusuf saat dihubungi TheStanceID, Kamis (30/01/2025).

Selain itu, realokasi anggaran untuk program MBG juga perlu dievaluasi, terutama dalam hal dampaknya terhadap perekonomian daerah. (est)

 Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.