Aktivis dan Influencer Diteror setelah Kritik Penanganan Bencana Sumatra

Jakarta, TheStance  – Di penghujung tahun 2025, rententan peristiwa teror dialami sejumlah aktivis dan pemengaruh di media sosial.

Mereka yang mendapat teror antara lain Iqbal Damanik (Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia), kreator konten Sherly Annavita, DJ Donny, Virdian Aurellio hingga aktor Yama Carlos.

Bentuk teror beragam. Kreator konten asal Aceh, Sherly Annavita, misalnya, lewat akun Instagram pribadinya @sherlyannavita mengunggah bukti berupa mobilnya yang ditandai dengan cat, rumahnya yang dilempar sekantung telur busuk dan kertas bertuliskan ancaman.

“Sangat sulit untuk dibilang ini tidak diorkestrasi atau tidak ada yang memerintahkan,” kata Sherly, pada Selasa, (30/12/2025).

Sedangkan Dj Donny dikirimi bangkai ayam terpotong disertai tulisan ancaman.

"Saya buka, isinya rupanya bangkai ayam. Ayam dipotong kepalanya dan ada tulisan ancaman, 'kalau kamu masih berbicara, masih apa, jaga ucapanmu di sosial media, kalau masih, masih bla bla bla bla, kamu akan seperti ayam ini.' Terus ada foto saya, terus di leher saya kayak diiris gitu, dipotong," jelasnya.

Terbaru, DJ Donny mendapat teror berupa pelemparan Molotov ke rumahnya pada Rabu (31/12/2025) dinihari, yang membuatnya memutuskan untuk melapor ke Polda Metro Jaya.

Aksi pelemparan molotov juga terekam kamera CCTV. Dalam rekaman itu terlihat dua pria mengenakan jas hujan melempar bom molotov ke rumah DJ Donny.

"Jjam 03.00 WIB di CCTV terekam orang lempar molotov ke rumah saya," kata DJ Donny di Polda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

Teror berupa kiriman bangkai ayam juga didapatkan Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Bangkai ayam itu ditemukan di teras rumah pada Selasa, (30/12/2025) pagi, tanpa pembungkus apa pun.

Di kaki ayam tersebut terikat plastik berisi kertas bertuliskan pesan “JAGALAH UCAPANMU APABILA ANDA INGIN MENJAGA KELUARGAMU, MULUTMU HARIMAUMU”.

Sementara itu, kreator konten Virdian Aurellio mengaku keluarga serta kerabatnya mendapatkan teror lewat pesan di gawai mereka.

Kemudian ada publik figur Yama Carlos juga mengaku mendapat banjir kiriman paket COD sebagai bentuk teror.

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menduga kiriman tersebut sebagai bentuk teror terhadap kerja-kerja Iqbal sebagai pengkampanye Greenpeace.

Apalagi, ada pola teror serupa yang juga menimpa masyarakat sipil, jurnalis, dan pegiat media sosial dalam beberapa waktu belakangan.

"Ada satu kemiripan pola yang kami amati, teror ini terjadi sistematis terhadap orang-orang yang belakangan banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatra,” katanya.

Iqbal melalui akun media sosial pribadinya memang kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respons lambat pemerintah dalam menangani bencana tersebut.

Leonard menilai kritik publik semestinya tidak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan ekspresi demokrasi dan pengingat bagi kekuasaan untuk tetap akuntabel. Dia menegaskan kebebasan berbicara merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi.

"Upaya teror tak akan membuat kami gentar. Greenpeace akan terus bersuara untuk keadilan iklim, HAM, dan demokrasi," kata Leonard.

Banyak warganet mengaitkan teror tersebut dengan dengan pernyataaan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang meminta media dan pemengaruh tak menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja dalam penanganan bencana Sumatra.

Teddy mengatakan mestinya seluruh pihak membangun narasi optimis dan menyebarkan energi positif. Secara khusus, Teddy menyentil media dan influencer. Menurutnya, keistimewaan dalam memengaruhi mestinya digunakan secara bijak.

"Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucapnya.

“Bukan sebaliknya, memperumit, sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja," tambahnya.

Terkait pernyataan Teddy tersebut, Kepala Badan komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo menyebut hal itu bukan dimaksudkan untuk membungkam suara publik.

"Yang ditekankan adalah pentingnya komunikasi yang akurat dan bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kepanikan atau disinformasi di tengah situasi darurat karena memiliki konsekuensi langsung terhadap psikologis masyarakat dan proses penanganan di lapangan" ujar Angga, dikutip BBC Indonesia.

Baca Juga: Media Direpresi dalam Liputan Demonstrasi 25 Agustus

Terkait teror yang ditujukan terhadap aktivis dan pemengaruh, Angga menegaskan Pemerintah mengecam segala bentuk intimidasi, ancaman atau teror terhadap warga negara, termasuk terhadap content creator, aktivis, dan penyampai kritik.

"Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang," ujar Angga dalam keterangan tertulisnya.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, mengatakan para pelaku teror akan merasa kebal hukum ketika tidak ada tidak lanjut dari kepolisian.

"Pelaku-pelaku itu akhirnya jumawa, 'Gue sudah melakukan teror dan tidak ada tindak lanjut, ya udah gue bisa melakukan teror selanjutnya dan merasa aman," ujar Nenden Sekar dalam keterangannya.

Secara teknis, menurut Nenden, negara memiliki sumber daya yang lebih dari cukup. Teknologi dan personel mereka sangat mumpuni untuk melacak siapa pun di ruang digital maupun fisik.

Ia membandingkan betapa cepatnya aparat saat menangkap warga sipil yang dikriminalisasi dan dianggap "provokator" dalam aksi massa Agustus 2025 lalu.

Karena itu aparat semestinya tidak lamban saat aktivis dan influencer yang menjadi korban.

“Kalau mau melihat keseriusan mereka bisa dilihat dari apakah mereka aktif melakukan penyelidikan, memberikan perlindungan kepada korban. Kalau kasus berulang, tapi tidak ada satupun yang selesai, wajar banget keseriusan mereka dipertanyakan,” ucap Nenden.

Atas berbagai rangkaian peristiwa teror terhadap aktivis dan pemengaruh osial media tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan solidaritas antarwarga untuk saling menjaga.

Koalisi Warga Jaga Warga yang terdiri dari 91 lembaga dan kolektif, bersama 51 individu mengecam serangan teror terhadap warga yang mengkritik kerja pemerintah dalam menangani bencana ekologis Sumatra.

Koalisi menilai serangan teror yang menyasar pengkritik itu sebagai upaya membungkam kritik sekaligus partisipasi publik.

"Situasi ini mau tidak mau menjadi penanda bagi kita untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga," kata Koalisi Warga Jaga Warga, dalam pernyataan sikapnya, Kamis, (1/1/2026).

Yang menarik, Koalisi menyatakan tidak akan mendesak pemerintah mengusut teror ini.

Sebab mereka menilai tuntutan kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran tidak akan banyak berguna dalam rezim penguasa yang pongah dan lalim.

Koalisi menyatakan serangan teror dan ancaman tidak akan membuat masyarakat sipil berhenti untuk terus vokal mengkritik kinerja pemerintah, khususnya dalam menangani bencana Sumatra.

‎"Pemerintah terlalu jumawa dan antikritik," kata Koalisi. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance