Sejarah Berulang, Agresi Trump atas Venezuela Buktikan Watak Imperialis AS

Jakarta, TheStance  – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengejutkan dunia dengan melakukan serangan militer yang menyasar titik vital Venezuela, termasuk Ibu Kota Caracas, menangkap sang kepala negara Nicholas Maduro dan istrinya.

Tak lama setelah serangan yang berlangsung pada Sabtu (03/01/26) dini hari waktu setempat itu, Trump mengumumkan bahwa serdadunya Maduro, dan istrinya, Cilia Flores telah diterbangkan keluar dari Venezuela.

Operasi kilat tersebut mengejutkan dunia internasional karena merupakan serangan militer terbesar AS di Amerika Latin sejak invasi Panama tahun 1989. Status keadaan darurat nasional diumumkan menyusul kekacauan yang terjadi di Venezuela.

Dalam etika perang di awal modern, ada aturan tak tertulis yang melarang sebuah negara menyerang negara lain yang tak menimbulkan ancaman militer.

Laiknya petarung yang jantan, perang harus dideklarasikan secara terbuka terlebih dahulu, guna memastikan Hukum Humaniter Internasional dalam Konvensi Jenewa dijalankan demi melindungi warga sipil.

Namun, sejak Perang Dunia II, prinsip etika ini diabaikan. Agresi seringkali dilakukan hanya berbekal tuduhan "permusuhan" pihak lain, yang kemudian diikuti operasi militer, berujung aksi saling serang.

Ketiadaan deklarasi perang ini memberikan keunggulan taktis bagi pihak agresor, karena korbannya tidak memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk membela diri.

AS membuktikan itu.

Sekitar pukul 02:00 dini hari waktu Venezuela, dentuman keras terdengar di Ibu Kota Caracas. Asap hitam membumbung kurang lebih 90 menit akibat invasi AS yang menyasar lapangan terbang La Carlota dan pangkalan militer utama Fuerte Tiuna.

Secara bersamaan, AS menyerang pembangkit listrik utama di Caracas, memastikan bahwa pertahanan udara tidak aktif sehingga helikopternya yang membawa pasukan khusus AS (Delta Force) leluasa bergerak menangkap Maduro dan istrinya.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyebut serangan udara juga menyasar pos militer dan wilayah strategis di beberapa negara bagian pesisir seperti Miranda, Aragua, dan La Guaira.

“Pada dini hari, 3 Januari, rakyat Venezuela menjadi sasaran agresi militer paling kriminal yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat,” kata Lopez.

Dalam pernyataanya, Lopez menyebut pemerintah sedang mengumpulkan data perihal jumlah korban luka maupun korban tewas akibat serangan yang disebutnya sebagai "keji, pengecut dan memperkeruh perdamaian regional."

Dia mengimbau masyarakat Venezuela untuk tetap tenang. “Jangan menyerah pada kepanikan dan anarki yang ingin ditanamkan musuh. Kepanikan sama mematikannya dengan bom itu sendiri,” ujar Lopez.

Lopez juga meyakinkan masyarakat bahwa Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian bersama rakyat Venezuela dan menegaskan tidak akan menyerah atas situasi yang terjadi.

“Kita telah diserang, tetapi kita tidak akan menyerah. Bersama-sama, para prajurit dan rakyat, kita akan membentuk tembok perlawanan yang tak tergoyahkan. Kemenangan adalah milik kita, karena akal sehat dan martabat di pihak kita, kita akan menang,” tutur Lopez.

Serangan yang dilancarkan oleh pasukan AS ke Venezuela bukan yang pertama kali. Sebelumnya, AS telah melakukan rentetan operasi untuk menggulingkan rezim Maduro dan “menguasai” negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia itu.

Apalagi, hubungan kedua negara memiliki riwayat buruk. Pada September 2025, Angkatan Laut AS telah mengumpulkan armada besar di perairan Venezuela dan mengebom kapal-kapal yang dituding--tanpa bukti--mengangkut narkoba.

Tercatat 110 orang tewas dalam pembunuhan tanpa peradilan di wilayah internasional tersebut. Tak berhenti di sana, Trump juga menyita kapal-kapal tanker minyak Venezuela.

Lewat platform Truth Social miliknya, Trump mengunggah foto dengan keterangan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima, menyebut bahwa Maduro akan "diadili" di AS karena kejahatan penyelundupan narkoba dan menjadi pemimpin yang tidak sah.

Sejak terpilih kembali sebagai presiden AS, Trump membidik Maduro, menuduhnya sebagai dalang atas kekacauan di Amerika, seperti isu perdagangan narkoba dan imigrasi ilegal ke AS.

Dikutip dari BBC, Trump menyalahkan pemimpin pro-Palestina tersebut atas kedatangan ratusan ribu migran asal Venezuela di AS serta masalah peredaran narkoba khususnya fentanil dan kokain.

Trump secara sepihak menetapkan dua geng narkoba Venezuela, Tren de Aragua dan Cartel de Los Soles, sebagai organisasi teroris asing. Ia juga menuduh, tanpa bukti, bahwa kartel terakhir dipimpin oleh Maduro sendiri.

Pada Juli lalu, AS bahkan mengumumkan sayembara berhadiah US$50 juta (Rp835 miliar) bagi siapapun yang bisa menangkap Maduro.

Maduro sendiri telah membantah semua tudingan tersebut, menyebutnya sebagai dalih bagi AS untuk menggulingkan pemerintah sah Venezuela demi menguasai cadangan minyaknya.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip The Guardian, Trump secara terbuka telah melontarkan ide tentang perubahan rezim di Venezuela. Pada akhir November 2025, ia memberikan ultimatum pada Maduro untuk turun tahta dan kabur dari Venezuela.

Maduro dengan tegas menolak tawaran tersebut, yang berujung pada agresi di pagi buta yang berujung penculikan dirinya.

Selepas Maduro beserta istrinya ditangkap, Trump dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago miliknya di Florida, mengatakan bahwa AS akan “menjalankan negara itu” hingga transisi kepemimpinan dapat terjadi.

Ia juga menyatakan bahwa perusahaan minyak AS akan segera masuk ke Venezuela, mengonfirmasi tudingan Maduro terkait motif di balik upaya penggulingan dirinya.

Trump bahkan tak segan-segan menunjukkan bahwa invasi tersebut bukanlah kebijakan personal, melainkan bagian dari jati diri AS sebagai imperium yang menguasai dunia.

Dia mengatakan penangkapan Maduro ini bersejarah, karena bersamaan dengan peringatan penangkapan Presiden Panama Manuel Noriega. Alih-alih meremidi kebijakan dan aksi imperalis masa lalunya itu, Trump mengulang watak imperialis tersebut.

Noriega, yang pernah menjadi sekutu Amerika dan aset telik sandi AS, Agen Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency/CIA), memerintah Panama di era 1980-an.

Persis seperti Maduro, AS menudingnya terlibat dalam perdagangan narkoba dan kemudian menarik dukungannya. Pada akhir tahun 1989, Presiden AS George H.W. Bush memerintahkan invasi Panama dan menculik Noriega.

Dia ditangkap tahun berikutnya dan diterbangkan ke AS, di mana ia menjalani hukuman 17 tahun penjara. Pada tahun 2010, ia diekstradisi ke Prancis dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena tuduhan pencucian uang.

Setahun kemudian, Prancis mengirimnya kembali ke Panama, yang telah dipimpin rezim moderat yakni Ricardo Martinelli. Di sana Noriega tetap berada di balik jeruji besi hingga meninggal pada tahun 2017.

Tanggal operasi militer penangkapan Maduro, yakni 3 Januari, juga berbarengan dengan pengeboman AS secara pengecut terhadap Jenderal Iran Qassem Soleimani yang baru tiba di Bandara Baghdad memenuhi undangan resmi pemerintah Irak.

Penculikan Maduro dan istrinya oleh serdadu AS menciptakan preseden berbahaya karena negara manapun akan merasa berhak menyelesaikan masalah diplomatik dengan cara serupa.

Hal ini ditekankah profesor ekonomi dan hubungan internasional di Yayasan Armando Alvares Penteado, Dr. Vinicius Vieira, menanggapi operasi penangkapan Maduro.

“Itu adalah pelanggaran nyata terhadap gagasan kedaulatan yang telah dibangun sepanjang waktu, yang jelas tidak dihormati oleh kekuatan-kekuatan besar,” ujarnya kepada Sputnik.

Menangkap secara paksa kepala negara lain yang sedang menjabat, untuk diadili menurut hukum negaranya sendiri bakal “membuka masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman sekarang.”

Ke depan, AS akan menghadapi dilema ketika hendak menentang tindakan negara lain yang memutuskan menyelesaikan persoalan diplomatiknya mengikuti cara barbar tersebut.

“Kita hidup di dunia di mana yang penting bukanlah lagi hukum internasional, tetapi hukum rimba,” kata Vieira.

AS selama ini menerapkan standar ganda: sekutunya boleh melakukan pelanggaran apapun, seperti genosida Israel di Gaza, sementara lawannya dituding sebagai pelaku kejahatan ketika melakukan (atau dituduh melakukan) pelanggaran serupa.

Sekutu Venezuela sekaligus musuh AS seperti Korea Utara, Rusia, Kuba, dan Iran mengecam agresi yang dilancarkan oleh AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan.

Moskow sangat prihatin dan mengutuk "tindakan agresi bersenjata" terhadap Venezuela yang dilakukan oleh AS, kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Dalam situasi saat ini, penting... untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada pencarian jalan keluar dari situasi ini melalui dialog," kata Kemlu Rusia tersebut dalam pernyataan resmi.

Kolombia, negara tetangga Venezuela khawatir konflik yang terjadi akan memicu ketegangan di kawasan. Presiden Kolombia Gustavo Petro menekankan prinsip penghormatan atas kedaulatan dan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai.

"Republik Kolombia menegaskan kembali keyakinannya bahwa perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan kehidupan serta martabat manusia harus diutamakan daripada segala bentuk konfrontasi bersenjata," kata Petro.

Petro, sebagaimana pernyataan Trump sendiri, adalah pemimpin kedua di Amerika Latin yang tengah diincar setelah Maduro.

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan resmi dengan halus mengecam serangan tersebut: "Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB."

Baca Juga: Kuatnya Kepentingan Barat di Balik Hadiah Nobel Perdamaian untuk Machado

Seruan halus juga disampaikan Kepala Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Türk, menyerukan pengendalian diri dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional.

“Perlindungan terhadap rakyat Venezuela adalah hal yang terpenting dan harus memandu setiap tindakan selanjutnya,” tuturnya seperti diunggah di laman PBB.

Di saat banyak negara yang mengecam intervensi militer yang dilakukan AS, sikap berbeda ditunjukkan oleh Argentina. Presiden Javier Milei yang pro-Israel menyebut peristiwa di negara Amerika Latin itu sebagai "kemenangan demokrasi."

Sikap serupa juga ditunjukkan pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, yang diganjar Nobel Perdamaian 2025 meski berulang kali menyerukan pengeboman Venezuela dan mendukung rezim genosida Israel.

Politisi yang menyatakan akan mendukung penuh kepentingan AS di Venezuela itu menyebut peristiwa tragis di negaranya pada Sabtu dini hari itu sebagai "kebebasan yang telah tiba." (mhf/ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance