Gus Yahya vs Nasaruddin Umar (1): Siapa yang Menguasai Panggung Muktamar NU?

Oleh Makmur Idrus, seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan aktivis senior Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan yang juga mantan birokrat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama lebih dari 30 tahun. Kini, berkiprah di politik praktis dengan bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jelang 46 hari pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), suhu politik organisasi mulai terasa semakin menghangat.

Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bukan sekadar forum lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru.

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang akan mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan Pengurus Besar NU (PBNU) untuk lima tahun mendatang.

Karena itu, setiap gerakan, pertemuan, silaturahmi, dan konsolidasi yang berlangsung menjelang Muktamar tidak dapat dilepaskan dari pertarungan gagasan, jaringan, serta kepercayaan.

Di tengah munculnya sejumlah nama, perhatian warga Nahdliyin perlahan mengerucut ke 2 figur: Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Rais Syuriyah PBNU Anregurutta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.

Keduanya bukan figur sembarangan. Gus Yahya merupakan pemimpin petahana yang mempunyai pengalaman mengendalikan struktur PBNU dan jaringan pesantren, terutama di Pulau Jawa.

Sementara itu, Prof. Nasaruddin Umar tampil sebagai ulama, akademisi, birokrat, dan tokoh nasional yang berpotensi menyatukan arus perubahan, terutama dari luar Jawa. Beliau Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal.

Pertanyaan yang mulai mengemuka bukan lagi sekadar siapa yang akan maju, melainkan: siapa sebenarnya yang sedang menguasai panggung Muktamar NU?

Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya memiliki keuntungan besar sebagai petahana. Ia mengenal langsung dinamika PBNU, Pengurus Wilayah NU (PWNU), Pengurus Cabang NU (PCNU), pesantren, dan jaringan kiai penyangga utama jam’iyah NU.

Selama memimpin PBNU, Gus Yahya juga membangun hubungan dengan berbagai kekuatan nasional dan internasional.

Ia dikenal aktif membawa gagasan NU ke forum dunia, memperkenalkan pemikiran keagamaan yang moderat, dan memperluas hubungan organisasi dengan berbagai lembaga global.

Modal lain Gus Yahya adalah kedekatannya dengan jaringan pesantren Jawa. Dalam sejarah Muktamar NU, Jawa selalu menjadi wilayah yang sangat menentukan karena besarnya jumlah PCNU, kuatnya jaringan pesantren, dan pengaruh para kiai sepuh.

Karena itu, tidak tepat apabila ada pihak yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa kekuatan Gus Yahya telah berakhir.

Selama ia masih mampu menjaga komunikasi dengan para kiai, mengonsolidasikan struktur, dan menjelaskan pertanggungjawaban kepemimpinannya, Gus Yahya tetap menjadi kandidat yang sulit dikalahkan.

Namun, posisi petahana tidak hanya membawa keuntungan. Petahana juga memikul seluruh beban perjalanan kepemimpinannya.

Setiap keputusan, konflik internal, pergantian pengurus, polemik organisasi, hubungan dengan kekuasaan, serta tingkat kepuasan PWNU dan PCNU akan menjadi bahan evaluasi muktamirin.

Petahana tidak hanya dinilai berdasarkan apa yang akan dijanjikan, tetapi terutama berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Di sinilah kekuatan sekaligus titik rawan Gus Yahya.

Di sisi lain, nama Anregurutta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar semakin sering dibicarakan sebagai figur alternatif. Ia bukan orang baru dalam lingkungan NU. Prof. Nasaruddin pernah menempati posisi strategis di struktur PBNU dan masuk jajaran Syuriyah.

Pengalamannya juga sangat luas. Ia tumbuh dalam tradisi pesantren dan perguruan tinggi, pernah menjadi pejabat tinggi di Kementerian Agama, Wakil Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, dan kini sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

Prof. Nasaruddin memiliki kemampuan berdiri di beberapa ruang sekaligus. Ia dapat berbicara dengan bahasa pesantren, akademik, birokrasi, diplomasi, serta dialog lintas agama.

Ia dikenal sebagai guru besar ilmu tafsir dengan jaringan nasional dan internasional yang kuat. Sebagai putra Sulawesi Selatan, Prof. Nasaruddin juga membawa harapan bagi warga NU di luar Jawa.

Dukungan kepadanya tidak semata-mata muncul karena faktor kedaerahan, melainkan karena adanya keinginan agar kepemimpinan PBNU semakin mencerminkan wajah NU sebagai organisasi nasional.

Jawa memang akar sejarah NU yang tak mungkin dipisahkan. Namun luar Jawa adalah sayap besar yang ikut membuat NU tumbuh jadi jam’iyah nasional. Karena itu, tampilnya figur luar Jawa tidak boleh dimaknai sebagai perlawanan terhadap Jawa.

Ini adalah ikhtiar memperluas representasi dan menegaskan bahwa NU bukan hanya besar di Jawa, tetapi juga hidup, tumbuh, dan berakar kuat di seluruh Nusantara.

Kekuatan lain Prof. Nasaruddin adalah gaya kepemimpinannya yang tidak terlalu menunjukkan ambisi. Dalam tradisi pesantren, orang yang tidak mengejar jabatan justru terkadang dianggap paling layak menerima amanah.

Apabila dorongan kepadanya datang dari para kiai, PWNU, PCNU, Banom, dan jaringan alumni, maka pencalonannya dapat dipahami sebagai panggilan khidmah, bukan semata-mata ambisi kekuasaan.

Muktamar NU tidak sama dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Muktamar mempunyai tradisi, adab, mekanisme, dan kultur politik tersendiri. Keputusan tak hanya ditentukan oleh pidato, baliho, media sosial, atau pertemuan elite.

Peta Muktamar dibentuk oleh komunikasi panjang antara kiai, pengasuh pesantren, PWNU, PCNU, Banom, tokoh politik, birokrat, pengusaha, akademisi, serta jaringan alumni.

Dalam konteks pemilihan Rais Aam, mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi menempatkan para ulama senior sebagai penentu melalui musyawarah.

Sementara dalam pemilihan Ketua Umum PBNU, suara PWNU dan PCNU menjadi kekuatan utama dengan tetap memperhatikan restu serta persetujuan Rais Aam terpilih sesuai tata tertib yang berlaku.

Karena itu, kekuatan seorang calon tak dapat dibaca hanya dari siapa yang paling ramai di media atau siapa yang paling sering mengadakan pertemuan terbuka.

Dalam Muktamar NU, percakapan paling menentukan justru sering berlangsung secara senyap di ruang-ruang pesantren.

Di tengah pergerakan para kiai, PWNU, dan PCNU, terdapat kekuatan besar yang tidak boleh diabaikan, yaitu badan-badan otonom (Banom) NU, terutama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

GP Ansor mempunyai jaringan yang sangat luas hingga tingkat wilayah, cabang, anak cabang, dan ranting.

Baca Juga: Bali Masih Kalem, Calon Ketua Umum PBNU Makin Rajin Silaturahmi

Melalui Banser dan sistem kaderisasinya, Ansor telah melahirkan ribuan kader yang kini menempati berbagai posisi penting di lingkungan NU, pemerintahan, politik, dunia usaha, perguruan tinggi, serta kehidupan sosial masyarakat.

PMII juga telah menjadi bagian dari Banom NU yang bergerak dalam lingkungan mahasiswa. Kehadiran PMII sebagai Banom mempertegas hubungan historis, ideologis, dan organisatorisnya dengan Nahdlatul Ulama.

PMII tak cuma organisasi mahasiswa yang lahir dari NU. Ia juga merupakan pusat kaderisasi intelektual yang alumninya tersebar di PBNU, PWNU, PCNU, universitas, kementerian, parlemen, pemerintahan daerah, partai dan berbagai lembaga strategis.

Meski secara kelembagaan GP Ansor dan PMII tak memegang suara langsung sebagai peserta pemilihan Ketua Umum PBNU, pengaruh keduanya tak dapat dianggap kecil. Banyak pengurus PWNU dan PCNU adalah kader atau alumni GP Ansor dan PMII.

Dengan demikian, keputusan resmi memang berada pada struktur wilayah dan cabang. Namun, arah keputusan sering kali dibentuk oleh komunikasi para kader dan alumni Banom yang berada di dalam struktur tersebut.

Ansor dan PMII mungkin tidak membawa surat mandat sebagai pemilik suara. Namun, kader dan alumninya banyak berada di dalam ruangan tempat keputusan ditentukan.

Di sinilah pertanyaan politik Muktamar menjadi semakin menarik: ke mana arah GP Ansor, PMII, dan jaringan besar alumninya akan berlabuh? (Bersambung).***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.