Bu Sri, Biaya Bikin Coretax Semahal Instagram Loh! Katanya Berhemat?

Jakarta, TheStanceID — Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan layanan pajak digital bernama Coretax DJP pada 1 Januari 2025. Aplikasi itu digadang-gadang meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Namun nyatanya, sebulan berjalan sistem Coretax DJP masih belum maksimal. Bahkan, masyarakat menilai Coretax DJP ini justru menyulitkan proses pengurusan pajak, dan bukannya mempermudah seperti klaim pemerintah.

Seorang warganet mengeluhkan tidak bisa membuka website Coretax DJP. Hal ini sangat menganggu operasional, termasuk akses ke e-Faktur dan pelaporan pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui, memang Coretax ini masih banyak yang perlu disempurnakan.

“Kami berharap wajib pajak terus memberikan dukungan dalam upaya kami menyempurnakan sistem Coretax,” papar dia dalam akun Instagramnya, Kamis (23/1/2025) lalu.

Aplikasi ini sebenarnya merupakan bagian dari Proyek Pembarian Sistim Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang menawarkan fitur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, dan layanan pelanggan.

Anggarannya mencapai Rp1,2 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana, pemenang tender dalan proyek ini adalah LG CNS, yang merupakan anak perusahaan dari LG Corporation.

LG bertanggung jawab untuk menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan serta melaksanakan implementasi sistem tersebut.

Selain itu, di situs pengadaan barang dan jasa inaproc, terdapat informasi tambahan mengenai pemenang seleksi untuk jasa konsultansi manajemen proyek dan penjaminan kualitas dalam proyek Coretax.

PT Deloitte Consulting juga terpilih untuk memberikan layanan konsultasi yang mencakup manajemen proyek, manajemen vendor dan kontrak, serta layanan penjaminan kualitas untuk memastikan keberhasilan implementasi PSIAP.

Biaya total untuk jasa ini awalnya ditawarkan sebesar Rp117,06 miliar (termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Setelah dinegosi, harganya disepakati sebesar Rp110,3 miliar.

Berdasarkan penelusuran TheStanceID, dana membuat Coretax ini sebetulnya tak beda jauh atau sudah setara dengan dana untuk membuat aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, hingga Pinterest.

WhatsApp yang didirikan pada 2009 oleh Brian Acton dan Jan Koum dimulai dengan anggaran US$60 juta atau senilai Rp900 miliar (pada periode teresbut). Hingga kini jumlah pengguna WhatsApp terus meningkat, bahkan mencapai 2,5 miliar pengguna.

Demiiian juga Instagram.

Aplikasi yang dibangun Kevin Systrom dan Mike Krieger pada 2010 lalu, menyedot anggaran pengembangan hanya sebesar US$500.000 atau Rp7,5 miliar. Kini aplikasi tersebut telah digunakan sebanyak 2 miliar pengguna aktif bulanan.

Selain itu ada Pinterest yang didirikan oleh Ben Silbermann, Paul Sciarra, dan Evan Sharp pada 2010 dengan nilai anggaran saat itu sebesar US$500 ribu. Aplikasi ini kini telah digunakan oleh sebanyak 450 juta pengguna aktif bulanan.

Bahkan aplikasi DeepSeek asal China yang beberapa hari ini viral juga jauh lebih rendah ketimbang Coretax. Aplikasi AI untuk pencarian dan analisis data itu memiliki estimasi biaya pengembangan hanya US$10 juta atau setara Rp150 miliar.

Aplikasi-aplikasi tersebut menunjukkan bahwa banyak aplikasi terkenal yang berhasil dikembangkan dengan anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan proyek Coretax, sambil tetap mencapai jumlah pengguna yang signifikan di seluruh dunia.

Atas hal tersebut Pakar Teknologi dan Keamanan Siber, Alfons Tanujaya justru menilai pemerintah kurang bijak dalam membelanjakan uang negara, padahal proyek ini diusung oleh instansi selaku pengelola keuangan negara.

"Ya, jadi mungkin ada kecenderungan pandangan di kalangan pengelola negara. Mereka kurang bijak dalam membelanjakan uangnya," ungkapnya saat dihubungi TheStanceID, Rabu (4/2/2025).

Alfons menambahkan, setiap dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek besar seperti Coretax seharusnya dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia menekankan, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Apalagi ia melihat bahwa saat ini, pengelolaan anggaran cenderung tidak didasarkan pada efisiensi yang optimal.

"Kenapa kami katakan begitu? Karena cenderung sekarang bukan berdasarkan dengan uang yang sangat efisien," ujarnya.

Kondisi itu menurutnya, dapat berpotensi menghambat keberhasilan implementasi sistem Coretax yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah proses administrasi bagi wajib pajak.

Dengan anggaran yang mencapai Rp1,2 triliun, proyek Coretax diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan yang bijak dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar memberikan hasil yang diharapkan.

Lebih dari itu, Alfons juga menekankan bahwa sebaiknya pemenang tender yang mengembangkan Coretax dapat menunjukkan secara detail penggunaan anggaran dan  terbuka bagi publik untuk mengetahui rinciannya.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa uang negara digunakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (par)