Otak-Atik Distribusi LPG 3 kg, Siapa di Balik Layar?

Jakarta, TheStanceID — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih terkendali, baik dari segi harga maupun sasaran penerima.

Namun, aturan tersebut hanya mampu bertahan 4 hari setelah muncul gelombang protes dan reaksi dari masyarakat, mulai dari kalangan rumah tangga kecil sampai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini membeli LPG 3 kg di tingkat pengecer, seperti di warung-warung dan toko kelontong.

Di beberapa wilayah, warga mengaku kesulitan mencari gas "melon" ke berbagai tempat. Dengan stok di pangkalan yang cukup terbatas, warga juga harus rela antri berjam-jam untuk mendapatkannya.

Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengumumkan per 4 Februari semua pengecer gas LPG 3 kg ini bisa beroperasi kembali dengan mengubah status mereka menjadi sub pangkalan.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, setelah melihat situasi kesulitan yang dialami warga. Bahkan, Bahlil mengaku, telah ditelepon langsung oleh Presiden Prabowo sejak pagi dan malam.

“Makanya kita ubah dari yang tadinya (masyarakat) beli di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan berubah nama menjadi sub pangkalan dengan memberikan fasilitas teknologi atau sebuah aplikasi agar bisa kita pantau pengendalian harga. Berapa yang mereka jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ungkap Bahlil.

Selain itu, agar subsidi tepat sasaran, Bahlil mengungkapkan syarat pembelian gas LPG 3 kilogram oleh masyarakat, wajib menunjukan KTP.

Saat ini, kata Bahlil, ada sekitar 375 ribu pengecer gas melon di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap, pengecer yang dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan ini dapat beroperasi secara tertib dan tidak memainkan harga, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang baik.

Hal tersebut berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana banyak oknum pengecer melakukan penyalahgunaan penyaluran elpiji 3 kg.

“Dari Pertamina, menuju ke agen itu harganya Rp12.000-Rp13.000. Dari agen ke pangkalan, harganya kurang lebih sekitar Rp16.000-Rp17.000, itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina dan dipantau. Dari pangkalan ke pengecer itu disitu yang susah Pertamina kendalikan. Tidak ada instrumen, makanya terjadi harganya sampai dengan di atas Rp20.000 bahkan ada yang Rp30.000, ada juga yang dioplos. Nah dengan mereka (pengecer) menjadi sub pangkalan, kita akan taruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan, supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT (aplikasi),” jelasnya.

Bahlil menjelaskan, sebenarnya pengaturan soal penjualan elpiji 3 kg sudah disusun sejak 2023.

Masalah ini, kata Bahlil, harus segera diselesaikan mengingat subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk gas ini mencapai Rp87 triliun.

Anggota Ombudsman RI Bidang Substansi Ekonomi Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg tidak menyelesaikan masalah penyaluran subsidi yang selama ini terjadi.

Ombudsman yang mengawasi penyaluran produk yang disubsidi oleh pemerintah selama dua tahun, menemukan bahwa penyelewengan harga dari Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak hanya dilakukan oleh pengecer, tapi sudah dimulai sejak dari pangkalan resmi Pertamina.

“Kami temukan agen meningkatkan harga, pengecer juga, itu kami temukan,” ujar Yeka dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Ombudsman menilai, dengan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah yang ketat, kebijakan margin fee elpiji saja sudah cukup membuat para agen dan pengecer tidak menaikkan harga.

“Tidak ada ruang untuk menaikkan harga semaunya. Di tingkat pengecer saja, per kilogram margin fee-nya sekitar Rp800, berarti keuntungannya sudah Rp2.400,” kata dia.

Yeka pun menyarankan agar pemerintah lebih baik memperketat pengawasan, khususnya di tingkat daerah. Ombudsman juga meminta perbaikan distribusi pangkalan, dengan memastikan penyebaran yang merata di seluruh wilayah. Termasuk, mendorong pemerintah untuk melibatkan pengecer dalam rantai pasok LPG 3 kg.

“Itu mestinya dibenahi dulu, diperkuat dulu pengawasan. Jangan langsung melakukan pola kebijakan baru tanpa dipersiapkan mitigasi sebelumnya,” ujarnya.

Board of Expert TheStanceID Anthony Budiawan menilai alasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer dengan merujuk hasil audit BPK sebagai sesuatu yang mengada-ada dan tidak masuk akal.

Ini karena keputusan tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan atau tidaknya harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN).

"Menteri tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden, apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas elpiji 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin," ujar Anthony pada TheStanceID.

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) ini menilai, kebijakan yang dikeluarkan Bahlil mengenai tabung gas LPG 3 kilogram patut dicurigai.

"Kenapa kebijakan kisruh yang menghebohkan ini dilakukan pada 100 hari pemerintahan Prabowo, tanpa koordinasi, dan tanpa instruksi dari Presiden Prabowo," tambah Anthony.

Bahlil yang merupakan Ketua Umum (Ketum) Golkar diduga diam-diam pasang badan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif publik.

"Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya," tambah Anthony.

Menurutnya, kebijakan Bahlil terkait gas elpiji 3 kilogram dirancang untuk mendiskreditkan Prabowo. "Untuk kepentingan Gibran. Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur," ungkap Anthony. (est)

Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.