Asia Paling Terdampak Krisis Energi, Tepatkah Harga BBM di Indonesia Ditahan?

Jakarta, TheStance – Dunia dibuat kelabakan akibat agresi Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran yang berdampak pada ancaman krisis energi, di tengah blokade Selat Hormuz yang merupakan alur distribusi seperlima minyak mentah dunia.

Selain mengacaukan pasokan energi, penutupan selat tersebut telah mengerek harga minyak mentah. Per Rabu, 1 April 2026, harga minyak mentah jenis Brent telah menembus US$118 per barel, memicu kekhawatiran efek inflasi dan resesi dunia.

Negara-negara di Asia dinilai menjadi wilayah paling terdampak akibat pengetatan Selat Hormuz karena sebagian besar kebutuhan energi masih disokong oleh Timur Tengah, menurut JP Morgan.

Sebagaimana diberitakan Bloomberg, Asia sedang mengalami kekurangan minyak yang parah, diikuti Amerika Serikat (AS) dan Eropa seiring berlanjutnya penutupan Selat Hormuz.

Namun di antara negara utama di Asia, mengutip data Tradingeconomics, Indonesia menjadi satu-satunya yang tidak menaikkan harga BBM di pasar ritel. Sebaliknya, Filipina menjadi negara yang paling tinggi menaikkan harga BBM-nya, yakni 55,1%.

Secara umum, sentimen pelaku pasar di Asia negatif melihat perkembangan tersebut termasuk juga pelaku pasar di Indonesia.

Menurut laporan Reuters, Indeks Nikkei Jepang turun 3,4% kemarin, sehingga total koreksi Maret mendekati 13%. Bursa Korea Selatan turun 3%, sementara China melemah 0,2%. Sementara itu, pasar saham Indonesia anjlok sebesar 1,89%.

Merespons ancaman krisis energi dan lonjakan harga minyak mentah, banyak negara mewanti-wanti masyarakatnya. Sejak 24 Maret 2026, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi di negaranya.

Pemerintah Filipina juga menggelontorkan dana darurat sebesar 20 miliar peso atau US$ 333 juta (Rp5,6 triliun) sebagai langkah serius di tengah fluktuasi harga minyak dunia.

Selain itu, bantuan sebesar 5.000 peso disalurkan kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum untuk membantu menghadapi lonjakan harga bahan bakar. Layanan bus gratis juga disediakan bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota.

Negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam juga mendeklarasikan darurat energi. Thailand telah menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja di sektor publik sejak pertengahan Maret.

Sementara itu, pemerintah Vietnam membebaskan pajak hingga 0 persen untuk bensin, diesel, dan bahan bakar pesawat, serta menerapkan WFH bagi pegawai pemerintah.

“Kebijakan ini adalah solusi mendesak untuk menstabilkan pasar dan menjaga pasokan energi nasional, terutama di tengah konflik Selat Hormuz yang memicu kemacetan distribusi energi terbesar dalam sejarah,” tutur Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, dilansir Straits Times.

Antisipasi krisis energi, pemerintah Malaysia dilaporkan menurunkan kuota pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Research Octane Number 95 atau RON 95 mulai 1 April 2026.

Pemerintah Singapura juga mengkampanyekan hemat energi di tengah ketidakpastian situasi global.

Di tengah risiko yang mulai meningkat, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum mengeluarkan pernyataan soal sikap nasional menghadapi risiko kelangkaan energi. Hanya Kementerian Koordinator Perekonomian dan jajarannya yang bersuara.

Pertamina juga tidak menubah harga resmi eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah meroketnya harga minyak. Pengumuman resmi telah diberikan kemarin, 31 Maret 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia hanya mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan gas saat memasak, yang dianggap lelucon saat dia menyerukan rakyat mematikan kompor jika masakan sudah matang.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mendorong pemangkasan perjalanan dinas kepala daerah guna menekan konsumsi bahan bakar minyak.

Sementara itu, perihal kondisi darurat energi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kondisi darurat energi tidak ditentukan oleh tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pada ketersediaan pasokan energi.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti. Itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplai tidak ada,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Purbaya juga menegaskan dari sisi fiskal APBN masih mampu menahan tekanan kenaikan harga energi global. Dalam waktu dekat, pemerintah belum berencana mengotak-atik skema subsidi maupun struktur anggaran.

Soal kesiapan menghadapi krisis energi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menggodok kebijakan WFH untuk menghemat konsumsi BBM dan mendorong penggunaan BBM Solar sebesar 50% alias B50.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai optimisme pemerintah di tengah darurat energi perlu memperhatikan kondisi di lapangan. Ada risiko defisit anggaran mencapai 3,4% jika harga minyak dunia terus meningkat.

Kendati saat ini dampak di lapangan belum dirasakan, Huda mengingatkan risiko seperti meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Apabila pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM, tekanan inflasi akan semakin tinggi.

Selain itu, kenaikan harga energi global juga akan mendorong imported inflation, terutama pada komoditas yang bergantung pada bahan baku impor seperti pupuk dan obat-obatan.

“Biasanya dampaknya akan mulai terlihat dalam 2-3 bulan setelah kenaikan harga minyak global” kata Huda kepada KataData.

Huda juga menilai Indonesia perlu mencontoh langkah negara lain dalam menyikapi gejolak energi dengan menetapkan status darurat energi. Namun, ia menekankan deklarasi status darurat harus diikuti kebijakan yang konkret.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi melihat perlunya pembatasan penjualan BBM bersubsidi di tengah gejolak harga minyak.

Wacana pembatasan BBM bersubsidi pernah muncul di masa Joko Widodo, tetapi tak pernah terjadi karena terganjal oleh mekanisme pelaksanaan. Fahmy mengusulkan skema sederhana yakni semua mobil pribadi harus beralih ke BBM nonsubsidi.

Lalu, kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi akan dibatasi seperti sepeda motor, angkutan orang, dan kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok.

“Kalau pembatasan subsidi BBM tersebut berhasil maka sekitar Rp120 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat dihemat sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat,” kata Fahmy.

Baca Juga: Menimbang Efektivitas Wacana "WFH Satu Hari" demi Hemat BBM

Merespons rencana WFH bagi pegawai pemerintah, konversi kendaraan BBM ke listrik, hingga percepatan transisi energi, Fahmy menilai kebijakan tersebut bersifat jangka panjang dan kurang efektif untuk merespons kondisi darurat energi.

Skema lain juga dapat dilakukan dalam menghadapi krisis energi imbas konflik AS-Israel dan Iran. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan tiga program mitigasi utama yang dapat dilakukan.

Pertama, menjaga subsidi energi karena masyarakat beeekonomi rentan belum siap menghadapi kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, penurunan daya beli masyarakat akan terpukul, dan memicu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kedua, mengurangi konsumsi BBM lewat transportasi publik. Kebijakan ini pernah dilakukan Spanyol pada 2022 yang menggratiskan akses transportasi publik, hasilnya masyarakat beralih pada transportasi publik.

Ketiga, mempercepat transisi energi terbarukan. Menurut Bhima, porsi energi fosil harus mulai dikurangi dan digantikan dengan energi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

“Ini momentum untuk menggantikan energi fosil dengan energi yang lebih tahan guncangan,” kata Bhima merujuk pada laporan Kompas. (mhf)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance