Tawaran Prabowo jadi Mediator Konflik AS-Iran Tak Realistis dan Sekedar Gimmick

Jakarta, TheStanceID – Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, pada Sabtu (28/2/2026) pagi, menewaskan ratusan orang termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Serangan tersebut memicu respons PBB dan sejumlah pemimpin dunia termasuk Pemerintah Indonesia yang menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan mengedepankan dialog.

Presiden Prabowo Subianto pun siap menjadi mediator untuk menangani konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat.

Melalui keterangan resmi Kementerian Luas Negeri (Kemenlu), Prabowo siap terbang langsung ke Taheran, Iran untuk memfasilitasi dialog kedua dengan AS.

"Presiden menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," ujarnya melalui pernyataan yang disampaikan Kemenlu RI di X.

Lebih lanjut, dalam pernyataannya, pemerintah Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.

"Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai," ujar pernyataan pemerintah Indonesia.

Menurut Pemerintah, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga menghimbau kepada warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.

Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Iran juga menyambut kesiapan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran dalam upaya mediasi dari konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut.

“Apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” tulis Kedutaan Besar Republik Islam Iran dalam siaran pers yang diterima TheStance, Minggu (1/3/2026).

Dalam pernyataannya, Kedubes Iran menekankan pentingnya pengambilan sikap tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk apa yang disebut sebagai agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan itu disampaikan dengan merujuk pada rekam jejak hubungan permusuhan antara Iran dengan kedua negara tersebut.

Iran menuding Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil di Iran, termasuk sekolah, saat warga menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Serangan itu disebut sebagai tindakan agresi yang melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

Iran menyebut sejumlah fasilitas publik menjadi sasaran. Dalam siaran pers tersebut, Kedutaan Besar Iran menyatakan bahwa sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab hancur total akibat serangan tersebut.

Kedutaan Besar Iran juga menyinggung klaim Amerika Serikat yang menyatakan bertindak untuk membantu rakyat Iran. Namun, menurut Iran, klaim tersebut tidak sejalan dengan dampak serangan di lapangan.

“Kini terlihat bagaimana mereka ‘membantu’ rakyat Iran dengan serangan rudal terhadap perempuan dan anak-anak tak berdosa,” tulis pernyataan tersebut.

Kedubes Iran menyampaikan bahwa dukungan dan sikap Indonesia dinilai memiliki arti penting dalam konteks diplomasi dan penyelesaian konflik melalui jalur mediasi.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengapresiasi rencana Presiden RI Prabowo Subianto menjadi mediator usai Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Namun, JK meragukan keberhasilan rencana tersebut.

Alasannya, AS merupakan negara adidaya yang dapat menentukan pandangannya terhadap dunia

“Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

“Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” lanjutnya.

JK juga berkaca pada hasil perjanjian perdagangan AS-Indonesia yang disebutnya sangat tidak seimbang dan merugikan negara.

“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” tegas dia.

Menurut JK, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengantisipasi situasi global, meski Indonesia berada jauh dari kawasan Timur Tengah.

Salah satunya, pemerintah harus menjaga stabilitas dengan memastikan keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat.

Ia mengingatkan, ketidakadilan dan ketimpangan dapat memicu gejolak sosial.

"Kita harap Indonesia khususnya pemerintah menjalankan pemerintahan yang adil dan juga mengayomi orang memberikan prioritas masyarakat yang baik supaya jangan terjadi seperti di negara lain itu,” ucapnya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai ide Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat tidak realistis.

"Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ucap Dino melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (1/3/2026).

Dino menyebut, setidaknya ada empat alasan mengapa hal tersebut bukan rencana yang realistis.

Pertama, menurut Dino, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” katanya.

Dino yakin Presiden AS Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Sebab, Dino menilai saat ini Trump sedang gelap mata ingin menumbangkan pemerintahan Iran.

Apalagi banyak rekannya di Washington DC mengatakan bahwa serangan AS terhadap Iran merupakan upaya Trump untuk pengalihan perhatian dari berkas-berkas tentang mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein atau Epstein Files.

“Kasus Epstein Files yang sekarang makin merongrong pribadi Presiden Donald Trump,” kata Dino.

Alasan Kedua, menurut Dino, saat ini belum ada kedekatan atau kepercayaan dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia. Sebab, dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran ataupun bertemu dengan Presiden Iran.

Selama ini, kata Dino, tidak pernah ada pertemuan bilateral di antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS ataupun KTT D-8. Lalu Menteri Luar Negeri Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran.

Ketiga, menurut Dino, tidak mungkin Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, sebagai pihak yang menyerang Iran bersedia berkunjung ke Teheran.

“Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” ujar Dino.

Kemudian, alasan Keempat, jika ada upaya mediasi berarti Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selaku pihak utama yang melancarkan serangan ke Iran. Menurut Dino, hal ini tidak mungkin dilakukan, baik secara politik, diplomatik, maupun logistik.

Pertemuan Prabowo dan Netanyahu hanya akan menjadi political suicide alias bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri.

“Saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini,” kata Dino.

Hal senada disampaikan Made Supriatma, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, yang mengatakan Indonesia tidak punya posisi politik, moral dan kepentingan untuk menjadi mediator dalam konflik AS dan Iran.

Indonesia memang pernah menjadi mediator yang sukses dalam konflik Kamboja pasca-rezim Khmer Merah dan pendudukan Vietnam di akhir tahun 1980-an.

Menteri Luar Negeri ketika itu, Ali Alatas, berhasil memprakarsai Jakarta Informal Meetings untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Proses tersebut berkontribusi pada lahirnya Paris Peace Agreements pada 1991 yang mengakhiri konflik Kamboja dan membuka jalan bagi pemilu di bawah PBB.

"Ketika itu Indonesia punya positioning karena Indonesia negara terbesar di kawasan (Asia Tenggara), dan punya kepentingan, karena kalau Kamboja kacau, maka ekonomi dan stabilitas keamanan Indonesia juga akan terpengaruh," kata Made.

Namun, menurut Made, kondisi berbeda terjadi dalam konflik AS-Iran.

Ia menilai mediator yang tepat untuk konflik ini adalah negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan di kawasan, seperti Qatar atau Oman.

"Selama ini banyak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui Qatar. Karena Qatar di anggap netral," kata Made.

Dia pun meragukan urgensi peran Indonesia dan menyebut tawaran tersebut hanya "gimmick".

"Cuma gimmick politik di dalam negeri, untuk memperlihatkan Prabowo telah berhasil (dalam diplomasi)," kata Made.

Sebelumnya pada 2022, presiden ketika itu, Joko Widodo, pernah menawarkan diri menjadi perantara komunikasi dalam konflik Rusia-Ukraina kepada Presiden Vladimir Putin saat berkunjung ke Moskow. Namun upaya tersebut tidak berujung pada peran mediasi resmi.

Untuk itu, tawaran Prabowo saat ini dinilai sejumlah pengamat hanya merupakan kelanjutan dari peran tradisi diplomasi Indonesia.

Lantas, apa yang realistis bisa dilakukan Pemerintah Indonesia dalam konflik AS-Iran ini ?

Lebih lanjut, Dino Patti Djalal dalam pernyataannya mengatakan Indonesia harus berani mengatakan "apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah", apapun risikonya.

"Kita tidak mau sejarah mencatat tidak ada satu pun skenario di mana Indonesia bersedia mengkritik aksi dari negara adidaya, apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut," kata Dino.

Dia juga menyarankan Prabowo bersurat kepada Trump, dan mengatakan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza untuk mengkaji ulang situasi yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah.

Sebelumnya, Indonesia yang ditunjuk sebagai wakil komandan ISF telah berjanji akan mengirimkan 8.000 tentara untuk pembangunan kembali Gaza.

"Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian dan tidak mudah di take for granted (dianggap remeh) oleh negara lain," tegas Dino. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance