Ranjau Misterius dan Judi Online di Balik Rapuhnya Perdamaian Kamboja-Thailand

Semarang, TheStance - Perdamaian Thailand dan Kamboja kembali di ujung tanduk setelah serdadu Thailand menjadi korban ranjau darat di wilayah perbatasan pada Selasa (12/8/2025). Akar persoalan belum disentuh yakni bandar penipu dan judi online.

Seorang serdadu Thailand terluka parah setelah kakinya menginjak ranjau saat berpatroli di area 1 kilometer (km) dari Kuil Ta Moan Thom di Provinsi Surin, Thailand.

Berdasarkan laporan militer Thailand, prajurit tersebut sedang dalam penanganan medis.

Juru bicara militer Thailand Mayor Jenderal Winthai Suvaree menuduh insiden itu sebagai bukti pelanggaran kesepakatan gencatan senjata oleh Kamboja, dan pelanggaran internasional, Konvensi Ottawa, yang melarang penggunaan ranjau darat.

“Kamboja terus menanam ranjau darat secara diam-diam, sementara tentara Thailand secara konsisten menganut pendekatan damai dan bukan pihak yang memulai,” kata Suvaree seperti dilansir Al Jazeera.

Pesan Thailand jelas. Jika korban kembali jatuh, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran resmi atas perjanjian gencatan yang diinisiasi ASEAN, dan Thailand berhak untuk merespons dengan tindakan militer sesuai dengan hukum internasional.

Kamboja menangkis pernyataan militer Thailand. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menegaskan pihaknya menghormati Konvensi Ottawa dan tak tahu menahu soal ranjau darat yang melukai serdadu Thailand.

“Kami tidak pernah menggunakan, memproduksi, atau menyebarkan ranjau darat baru dalam keadaan apapun, dan kami secara tegas dan penuh menghormati kewajiban kami berdasarkan hukum internasional,” ujar mereka dalam pernyataan tertulis.

Thailand dan Kamboja memang merupakan Negara Penyerta Konvensi Ottawa, yang melarang dan menghapuskan penggunaan ranjau darat karena bahayanya terhadap warga sipil dan bahkan binatang yang tak berdosa.

Namun insiden ledakan ranjau darat di wilayah konflik itu bukanlah pertama kalinya. Akhir pekan lalu tiga tentara Thailand terluka dalam ledakan ranjau antara Provinsi Sisaket di Thailand dan Provinsi Preah Vihear di Kamboja.

Sebelumnya, insiden ranjau juga terjadi pada Juli lalu yang memantik konflik militer terbuka antara kedua negara dan memaksa ribuan warga mengungsi menjadi konflik terburuk setelah lebih dari satu dekade.

Kedua belah pihak memang telah menyepakati gencatan senjata tanpa syarat yang berlaku pada Selasa (29/7/2025) pukul 00:00 tengah malam waktu setempat.

Perdana Menteri Thailand Hun Puntham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet hadir atas undangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai mediator atas nama ASEAN. Malaysia tahun ini memegang posisi Ketua ASEAN.

Di forum tersebut, kedua belah pihak sepakat meredam ketegangan di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand karena menyebabkan kerugian jiwa dari kedua pihak dan ribuan warga sipil mengungsi.

Hubungan diplomatik kedua negara juga sempat mengeruh buntut dari konflik dengan saling usir perwakilan kedutaan besar di wilayah masing-masing.

Lalu jika bukan Kamboja pelakunya, siapa yang menanamkan ranjau di perbatasan Thailand, yang menyasar dan menimbulkan korban di kalangan militer Thailand?

Ada pihak ketiga yang layak untuk disorot, yakni para bandar judi online (judol) dan scammer, yang diuntungkan ketika pihak kemanan kedua negara saling bertarung di perbatasan.

Sengketa perbatasan yang tak terselesaikan selama puluhan tahun di antara keduanya membuka peluang para bandar penipuan (scam) dan judi online (judol) bisa terus beroperasi menggarap pasar besar Asia Tenggara.

Semua berawal dari Myanmar, yang menyaksikan lonjakan kriminalitas transnasional sejak kudeta militer 2021, termasuk produksi narkotika, perdagangan manusia, dan industri penipuan siber yang berkembang pesat.

Praktik itu merugikan Asia hingga US$37 miliar (Rp600 triliun) per tahun, menurut laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada April 2025, berjudul "Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia."

Pada akhir 2023, China melancarkan tindakan keras besar-besaran terhadap pusat-pusat penipuan di Myanmar Utara dengan mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang memerangi junta militer dan sekutunya.

Beberapa sekutu junta militer mencari bisnis sampingan dengan menjadi pelindung para bandar dalam industri haram yang sedang berkembang pesat dan bernilai triliuan rupiah ini.

Akibat aksi China, banyak dari bandar tersebut pindah mencari tempat yang tak terjangkau aparat. Pilihan mereka adalah area perbatasan, yakni Myanmar tenggara di sepanjang perbatasan dengan Thailand dan di wilayah perbatasan Laos dan Kamboja.

Dari ketiga negara tersebut, hanya pemerintah Thailand yang bertindak tegas dengan memutus jaringan utilitas dan internet ke beberapa wilayah yang menjadi sentra bandar judol dan scammer di perbatasan dengan Myanmar.

Perang terbuka Thailand melawan para bandar judol dan scammer itu dimulai pada awal tahun 2025, menyusul tekanan diplomatik dari China, menurut laporan BBC.

Negeri Panda kala itu berang bukan kepalang karena bandar judol dan scammer itu menculik seorang aktor terkemuka Tiongkok dan diperdagangkan ke salah satu pusat tersebut pada Januari 2025. Hal ini menjadi sorotan media China.

Pada kurun waktu yang sama, ketegangan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja muncul kembali setelah perselisihan kecil di kuil Prasat Ta Moan Thom pada 23 Februari sebagaimana dilaporkan Al-Jazeera.

Setelah serangkaian manuver eskalasi saling balas dari kedua belah pihak sejak saat itu, baku tembak meletus di perbatasan pada 28 Mei, menewaskan seorang tentara Kamboja.

Sementara itu, otoritas Thailand terus mengintensifkan kampanye melawan pusat-pusat penipuan dan judol lintas batas.

Pada 23 Juni, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra, bersama Panglima Angkatan Pertahanan Thailand, Songwit Noonpakdee, mengumumkan rencana untuk meningkatkan operasi melawan para penipu yang berbasis di perbatasan Kamboja.

Industri tersebut diperkirakan menghasilkan antara US$12,5 miliar hingga US$19 miliar per tahun, atau setara setengah dari produk domestik bruto (PDB) formal Kamboja, yang juga berarti kerugian besar bagi ekonomi Negeri Gajah Putih.

Baca Juga: Kuil Suci Khmer dan "Dosa" Prancis di Balik Perang Kamboja-Thailand

Tepat sepekan setelah itu, hubungan bilateral Thailand dan Kamboja memburuk, di mana Hun Sen (mantan perdana menteri Kamboja, yang juga ayah Hun Manet) tiba-tiba membocorkan rekaman panggilan teleponnya dengan Paetongtarn.

Di situ, Paetongtarn secara diplomatis meminta maaf atas tewasnya tentara Kamboja dan berjanji akan mengingatkan komandan Angkatan Darat ke-2 Thailand Boonsin Padklang agar lebih berhati-hati. Kesannya seperti melempar kesalahan pada Boonsin.

Setelah membocorkan pembicaraan rahasia tersebut, Hun Sen secara terbuka menyerukan pemecatan Paetongtarn, yang akhirnya memicu krisis politik di Thailand. Tak berselang lama, Mahkamah Konstitusi Thailand memecat Paetongtarn.

Apakah Hun Sen tengah melindungi "aset berharga" perbatasan Kamboja dari serangan Thailand, dengan bermanuver membongkar rekaman diplomatik tersebut? Hal ini belum terkonfirmasi.

Secara resmi, Kamboja mengumumkan perang melawan para mafia perdagangan manusia di wilayahnya, meski Amerika Serikat (AS) menurunkan peringkat keseriusan Kamboja melawan mafia human trafficking dalam laporan terbarunya.

Dan yang pasti, aksi saling serang antara tentara Thailand dan Kamboja membuyarkan rencana operasi Paetongtarn untuk melawan bandar judol dan scammer di perbatasan negaranya dengan Kamboja.

Hal ini membuat para bandar industri scammer dan judol bernafas lega. (mhf/ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.