Prabowo Bentuk Enam Kodam Baru, Koalisi Sipil Nilai Reformasi 1998 Dikhianati

Jakarta, TheStanceID – Presiden Prabowo Subianto resmikan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) TNI AD baru dalam upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Ahad, (10/8/2025).

Enam Kodam baru itu;

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau)

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi)

3. Kodam XXI/Radin Inten yang (Lampung dan Bengkulu).

4. Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Selatan)

5. Kodam XXIII/Palaka Wira yang (Sulawesi Tengah dan Barat)

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora (Merauke, Papua Selatan).

Dengan peresmian ini, maka TNI AD kini memiliki 21 kodam di seluruh Indonesia, dari sebelumnya 15 kodam.

Selain 6 Kodam baru, Prabowo juga membentuk:

• 6 Grup Komando Pasukan Khusus

• 20 Brigade Teritorial Pembangunan dan 1 resimen Korps Pasukan Gerak Cepat

• 1 Brigade Infenteri Marinir

• 5 Batalion Infanteri Marinir

• 5 Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

Prabowo juga mengukuhkan 100 dari total target 514 batalion teritorial pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, serta 1 Komando Operasi Udara.

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung maraknya konflik di berbagai wilayah dunia mengakibatkan tingginya kondisi ketidakpastian. Berkaca dari banyaknya perang tersebut, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat.

"Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat, dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru," katanya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan pembentukan Kodam baru merupakan bagian dari strategi TNI AD untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sekaligus mendukung program pembangunan nasional.

“Urgensi pembentukan Kodam baru juga terletak pada pengembangan organisasi TNI Angkatan Darat, yang diperlukan untuk mengatasi cakupan wilayah tugas yang luas, memberikan wewenang dan otoritas yang lebih besar dalam menjangkau wilayah serta merespons isu-isu lokal secara optimal," kata Wahyu dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

Selain Kodam, TNI AD juga membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) yang akan ditempatkan di berbagai daerah.

YTP tidak hanya bertugas dalam aspek pertahanan, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan dengan program yang menyasar sektor pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wahyu, kehadiran Kodam dan YTP di tingkat kabupaten/kota akan mempercepat respons terhadap ancaman militer maupun non-militer,.

“Kodam baru dan YTP di tingkat kabupaten/kota akan memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, seperti terorisme, separatisme, hingga bencana alam," katanya.

TNI AD menargetkan pembangunan Markas Komando (Mako) untuk enam Kodam baru ini rampung pada akhir 2025. "Diharapkan akhir tahun ini secara fisik itu (Mako) sudah selesai. Tinggal penyempurnaan-penyempurnaan," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di institusi TNI diperlukan untuk menyesuaikan dengan tantangan yang saat ini.

Meski diakui penambahan satuan tersebut akan menambah kebutuhan anggaran, Hasanuddin mengatakan organisasi militer bukan berlandaskan dana, melainkan ancaman yang ada,

*Ancaman lebih gede, maka kita butuh postur TNI yang lebih gede," katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Hanya, penambahan anggaran untuk satuan-satuan baru yang diresmikan Prabowo akan membutuhkan waktu, sesuai kemampuan anggaran negara.

"Anggaran itu akan bertambah, tapi tentu akan bertambah secara gradual, tidak serta-merta," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, mengatakan pembentukan enam kodam baru itu bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba karena telah termasuk dalam rencana pertahanan jangka panjang dan menengah.

Menurut Fahmi, Kodam memiliki peran vital sebagai simpul komando untuk memperpendek rentang kendali. Selain itu, Kodam juga bertujuan mengintegrasikan operasi-operasi di wilayahnya serta menjadi penghubung antara TNI dan Pemda terkait pertahanan semesta.

"Pemerintah tampaknya ingin memastikan distribusi dari kekuatan TNI AD dapat sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis, dinamika ancaman dan kebutuhan komando teritorial di daerah," jelasnya.

Selain itu, pemilihan lokasi untuk pemekaran keenam kodam baru tersebut juga sudah tepat dan sangat strategis untuk kepentingan militer.

Ia mencontohkan tiga Kodam baru yang fokus di wilayah Sumatera dinilai sangat penting lantaran menjadi wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Sunda.

Wilayah tersebut merupakan dua jalur pelayaran internasional yang menjadi pusat perdagangan global sekaligus titik rawan keamanan maritim bagi Indonesia.

Meski demikian, Fahmi mengingatkan agar pemekaran keenam Kodam dapat dilakukan secara terukur agar tidak membebani postur anggaran keamanan dan pertahanan.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari Amnesty International Indonesia, Imparsial, Centra Initiative, Setara Institute, KontraS, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menilai pembentukan enam Kodam baru tidak relevan di tengah perkembangan lingkungan strategis regional maupun internasional.

Apalagi, keberadaan Kodam dianggap erat kaitannya dengan peran sosial-politik dwifungsi tentara.

“Kodam lebih berfungsi sebagai alat penunjang kekuasaan Orde Baru ketimbang fungsi pertahanan,” kata Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis yang diterima The Stance, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, saat dwifungsi TNI pada awal reformasi dihapus, sebenarnya upaya restrukturisasi komando teritorial dilakukan di seluruh Indonesia.

Koalisi menilai penambahan jumlah Kodam adalah wujud nyata penguatan dan perluasan komando teroritial (koter) TNI. Struktur itu kini berfungsi layaknya instrumen pengawasan sosial dan politik masyarakat.

“Juga mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan kontrol sipil,” kata Hendardi.

Menurut Koalisi, tidak adanya pengurangan komando teritorial menunjukkan pengkhianatan pemerintah atas reformasi 1998 sekaligus semakin menunjukkan adanya upaya terang-terangan mengembalikan dwifungsi TNI dan Orde Baru.

Sementara itu, anggota Koalisi yang juga Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menilai pembentukan Kodam baru menunjukkan jika orientasi pertahanan Indonesia masih mengacu pada dinamika di dalam negeri (inward looking).

Padahal, kata dia, orientasi pertahanan Indonesia seharusnya melihat kebutuhan untuk mengurai dinamika dan perkembangan global (outward looking).

Araf menilai tata kelola organisasi TNI saat ini semakin bersifat pragmatis dan hanya berorientasi pada kepentingan elite.

"Penambahan struktur dan pengembangan organisasi dilakukan semata-mata untuk mengatasi penumpukan jumlah perwira menengah dan tinggi di tubuh TNI yang berlebih," ungkapnya.

Selain itu, kebijakan diambil tanpa melihat implikasi dan dampaknya terhadap beban anggaran negara. Selain itu pemekaran Kodam juga tidak didasari strategi pertahanan baru yang ideal serta berorientasi pada nilai-nilai demokrasi.

Senada, Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan makin meluasnya struktur organisasi TNI berpotensi membebani anggaran di tengah penerapan kebijakan pemangkasan anggaran.

Menurut Hussein, TNI sebetulnya memiliki anggaran rutin yang selalu digunakan untuk pengadaan dan modernisasi alutsista. Persentase penggunaan anggaran itu berkisar 60-70% dari total kebutuhan belanja rutin.

Alih-alih menambah Kodam baru, menurut dia, seharusnya TNI menggelontorkan anggarannya untuk modernisasi.

"Perang itu sudah berubah mau di regional ataupun internasional. Tidak hanya dimenangkan dari besarnya pasukan, tapi dimenangkan dengan penguasaan teknologi mutakhir," ujarnya.

Baca Juga: Kejaksaan Libatkan TNI untuk Pengamanan, Sinyal Ketegangan dengan Polisi

Selain berdampak pada anggaran dan kebutuhan belanja lain, terutama dalam anggaran gaji dan infrastruktur lain di tubuh TNI, Hussein berpendapat, perluasan struktur TNI dilakukan lebih kepada atas dasar pemberian tempat kepada perwira nonjob.

"Perluasan ini tidak etis dan tidak sejalan dengan amanat reformasi yang mendorong adanya restrukturisasi kodam," katanya

Dirinya juga khawatir praktik-praktik mempertahankan kekuasaan dan membungkam suara-suara kritis masyarakat ala orde baru berpotensi terjadi di masa kini, menyusul bertambahnya sejumlah kodam baru di berbagai wilayah.

Sebab, selama ini komando teritorial memiliki fungsi intelijen yang rentan dipakai untuk membungkam demokrasi. "Saya khawatir ke depan bisa mengganggu jalannya demokrasi. Komando teritorial itu tidak kompatibel dengan alam demokrasi." (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.