Kasino dalam Saku: Krisis Moral dan Keamanan Digital Indonesia
Judi online (judol) telah menjadi katalisator bagi pecahnya krisis sosial yang lain yakni pinjaman online (pinjol) ilegal, kriminalitas, hingga kehancuran ekonomi keluarga.
8 artikel ditemukan
Judi online (judol) telah menjadi katalisator bagi pecahnya krisis sosial yang lain yakni pinjaman online (pinjol) ilegal, kriminalitas, hingga kehancuran ekonomi keluarga.
Sebanyak 321 WNA operator judi online (judol) dari berbagai negara Asia ditangkap penyidik Bareskrim Polri di komplek perkantoran Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Sindikat transnasional mulai melirik Indonesia sebagai pelabuhan baru aktivitas judol dan scam setelah terusir dari Indocina.
Aksi saling serang antara tentara Thailand dan tentara Kamboja baru-baru ini membuyarkan rencana operasi Paetongtarn Shinawatra menggilas bandar judi online dan scam di perbatasan negaranya dengan Kamboja. Hal ini membuat para bandar industri scammer dan judol bernafas lebih lega.
Perputaran uang judi online dari 500 ribu penerima bansos mencapai Rp1 triliun. Itu dari 1 bank saja BUMN dan diperkirakan bertambah mengingat masih ada 4 bank lainnya. Mengklaim telah memblokir 1,3 juta konten judi online, faktanya Kementerian Komunikasi dan Digital gagal atasi judi online.
Sepanjang tahun 2024, PPATK menemukan 28 ribu rekening pasif bank yang digunakan sebagai tujuan deposit judi online (judol). YLKI menyayangkan tidak adanya informasi memadai dari PPATK terkait pemblokiran tersebut. Akibatnya, banyak nasabah yang rekeningnya diblokir padahal masih aktif bertransaksi.
Mengapa para penegak aturan justru tergiur bisnis perlindungan judi online? Bagaimana modus operandinya dan benarkah hanya mereka yang berwenang memberantas judol?
Setoran dari situs judi online (judol) bisa mencapai Rp48 miliar per bulan. Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi disebut mendapat jatah 50% dari situ. Dalam catatan pembagian uang, ada kode “PM” yang merujuk padanya. Budi membantah, merasa namanya dicatut.
Dari transaksi judi online senilai Rp283 triliun pada 2024, sebagian di antaranya berasal dari Dana Desa.