Pilkada Lewat DPRD, Leviathan Demokrasi Indonesia

Jakarta, TheStance – Perpolitikan Indonesia dinilai berada di 'lampu kuning' setelah makin menguatnya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.

Kritik atas wacana itu terus menguat. Partai poiitik dinilai telah merampas kekuasaan dari rakyat dengan skema pilkada tidak langsung ini.

Salah satu kecaman misalnya datang dari Lembaga Kajian Strategis BEM Pesantren Seluruh Indonesia (SI).

BEM Pesantren SI mengingatkan bahwa demokrasi bukan cuma soal administratif, tapi juga instrumen agar kekuasaan tetap berada pada kontrol umat.

“Dalam tradisi pesantren, kekuasaan adalah amanah publik, bukan sekadar mandat administratif. Efisiensi anggaran tidak boleh dibayar dengan pencabutan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri,” kata perwakilan BEM Pesantren SI, Muhammad Ayub, dalam keterangannya yang dikutip TheStance, Senin (12/1/2026).

Sebelumnya berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Oktober 2025, didapati bahwa sampai 66,6% rakyat Indonesia menolak pilkada lewat DPRD.

Bahkan penolakan itu bersifat lintas-generasi. Dari generasi baby boomers, X, millenial hingga gen Z, mayoritas menolak pilkada lewat DPRD.

"Di semua generas yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, seperti dilansir Antara (7/12/2025).

Sejauh ini partai politik pengusung Pilkada DPRD tetap berdalih rakyat tetap "dilibatkan" meski tidak lagi bisa memilih secara langsung, sebagaimana diungkap Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar) Sarmuji, yang juga ketua Fraksi Golkar DPR.

“Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya,” katanya.

Yang penting, lanjut dia, publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengungkapkan tantangan terbesar bangsa saat ini adalah semakin sempitnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Firman menyoroti adanya tren di mana keputusan-keputusan krusial negara lebih sering digodok dan diputuskan dalam ruang-ruang gelap yang hanya diisi oleh kelompok elite.

Kondisi "kedap aspirasi" ini dinilai telah menciptakan tembok tebal yang memisahkan antara kepentingan penguasa dengan kebutuhan riil rakyat di lapangan.

Akibatnya kata dia, elitisme politik kini seolah menjadi ikon baru dalam wajah pemerintahan. Demokrasi kehilangan ruhnya, karena tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat--hanya benar secara prosedur saja.

Ketegangan antara rakyat dan penguasa ini bukanlah tanpa bukti. Firman mengingatkan kembali pada memori kolektif bangsa di bulan Agustus 2025 lalu. Ketika itu gelombang demonstrasi besar-besaran melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Insiden itu adalah potret nyata dari memuncaknya rasa lelah dan kejenuhan politik masyarakat. Rakyat merasa ditinggalkan oleh para pembuat kebijakan yang lebih sibuk dengan konsolidasi kekuasaan daripada mendengarkan jeritan publik.

Firman mengingatkan bahaya Pilkada lewat DPRD, karena memangkas partisipasi publik secara langsung.

Jika praktik itu terus dibiarkan, Indonesia diprediksi akan menumbuhkan sosok "Leviathan" atau kekuatan otoriter yang secara perlahan akan melumat aspirasi rakyat hingga mereka semakin termarginalkan di tanah airnya sendiri.

"Dampaknya sangat nyata dan destruktif. Elitisme yang dipaksakan ini telah menjadi akar dari ketimpangan sosial yang tajam, praktik korupsi yang merajalela, hingga bencana ekologis yang merenggut nyawa anak bangsa. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendiri bangsa" kata Firman kepada TheStance, Kamis (8/1/2026).

Baca Juga: Survei, Kekuasaan, dan Ilusi Legitimasi Formal

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa berdasarkan data globalm bahwa kemakmuran sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai demokrasi.

Merujuk Democracy Index dan Prosperity Index, negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi adalah mereka yang menjunjung tinggi hukum dan transparansi.

Demokrasi memberikan wadah yang kompatibel bagi pertumbuhan ekonomi melalui kepastian hukum, sebuah hal yang ditegaskan pula oleh pakar ekonomi seperti Robert Barro serta peraih Nobel Daron Acemoglu dan James Robinson dalam karya mereka Why Nations Fail.

Firman Noor mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkaca pada visi Bung Hatta tentang pentingnya menyandingkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi.

Kekuasaan yang tidak mampu menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi keringat rakyatnya sendiri dipastikan tidak akan bertahan kekal. (par)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance