Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 Prabowo: Antara Klaim dan Realitas

Jakarta, TheStanceID – Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 tumbuh sebesar 5,4%. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target maupun outlook APBN 2025 yang tercatat di angka 5,2%.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025) siang. Target itu bisa dibilang terlalu optimistis.

Dalam catatan TheStance, pada 2019-2024 atau periode kedua pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru menunjukkan pelemahan, antara lain ditandai dengan penurunan daya beli dan berkurangnya jumlah kelas menengah.

Pada 2025, pertumbuhan triwulan I (Januari-Maret) hanya 4,87%. Badan Pusat Statistik (BPS) memang melaporkan lonjakan pertumbuhan signifikan pada triwulan II-2025 (April-Juni), yaitu sebesar 5,12%.

Tapi angka itu jadi kontroversi. Banyak ekonomi meragukan validitas rilis triwulan II-2025 tersebut.

BPS bahkan akhirnya dilaporkan ke Badan Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), diduga melanggar standar internasional statistik dan memainkan data ekonomi demi kepentingan politik.

Berikut asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2026 :

• Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

• Inflasi 2,5%

• Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,9%

• Nilai tukar Rp16.500/US$

• Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP US$70/Barel

• Lifting Minyak 610.000 Barel per Hari

• Lifting Gas Bumi 984.000 Barel Setara Minyak per Hari

Target pembangunan :

• Pengangguran 4,44 - 4,96%

• Kemiskinan 6,5 - 7,5%

• Kemiskinan ekstrem: 0 - 0,5%

• Gini ratio: 0,377 - 0,380

Prabowo dalam pidato kenegaraan pada pagi harinya juga menyampaikan bahwa angka pengangguran nasional menurun ke level terendah sejak krisis moneter 1998.

“Alhamdulillah hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” klaim Prabowo.

Namun, Presiden Prabowo tidak mengungkit angka persentase pengangguran tersebut.

Melansir data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,76% dari 4,82% tahun sebelumnya, dengan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru.

Selain itu, Prabowo mengeklaim Indonesia berhasil menorehkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah berdiri selama 80 tahun, sementara inflasi tetap terkendali di kisaran 2,4%.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," katanya.

Dalam catatan TheStance, klaim tingkat kemiskinan terendah sepanjang sejarah ini sudah muncul ketika BPS merilis data kemiskinan Maret 2025. Ketika itu pun banyak ekonom meragukan klaim tersebut.

Pasalnya BPS menghitung tingkat kemiskinan dengan standar Purchasing Power Parity (PPP) 2017, di mana garis kemiskinan penduduk didefiniskan dengan pengeluaran per kapita di bawah US$2,15/hari atau Rp20.305/hari, sekitar Rp 629.000/bulan.

Padahal, Bank Dunia sudah merevisi ulang dan menetapkan standar baru, yaitu PPP 2021, di mana garis kemiskinan dihitung dari pengeluaran di bawah level US$3 per kapita per hari atau sekitar Rp49.079 per hari atau Rp1.472.370 per bulan.

Dengan kata lain, tingkat kemiskinan RI turun karena penentuan standar miskinnya yang sangat rendah.

Dalam pidato Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Prabowo mengumumkan belanja negara tahun depan dirancang Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun.

"APBN 2026 dirancang sebagai berikut, belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun," ujar Prabowo.

Dengan belanja lebih tinggi daripada pendapatan, APBN tahun depan dirancang defisit Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo lalu menargetkan APBN tidak lagi defisit pada 2027.

"Harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 Saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," tutur Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan anggota DPR yang hadir.

Satu hal yang berbeda dari pidato Presiden-presiden sebelumnya, Prabowo tidak memberikan angin segar kenaikan gaji kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada APBN 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo hanya membicarakan beberapa poin. Salah satunya perintah yang ia berikan kepada Danantara untuk memperbaiki kinerja BUMN mengingat aset BUMN kini sudah tembus US$1.000 triliun.

Menurutnya, dengan semua aset itu, BUMN seharusnya memberikan sumbangan ke negara sampai dengan US$50 miliar.

"Kalau US$50 miliar, APBN kita enggak defisit. Karena itu saya memberikan tugas kepada Danantara untuk bereskan BUMN kita," katanya.

Bahkan, Prabowo meminta Danantara membereskan pemborosan di tubuh BUMN, termasuk terhadap fasilitas tantiem alias bonus yang diterima para komisaris BUMN yang dinilai tidak masuk akal.

"Masak ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun," katanya.

Prabowo menegaskan mulai ke depannya, tantiem hanya diberikan untuk direksi yang BUMN-nya mendapatkan keuntungan.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan ada delapan program prioritas pemerintah dalam APBN 2026 mulai dari makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, hingga program tiga juta rumah bagi rakyat berpendapatan rendah.

"APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda prioritas," ujar Prabowo.

Berikut 8 agenda prioritas pemerintah di APBN 2026:

Pertama, Ketahanan pangan di mana alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp164,4 triliun untuk membangun lumbung dan menyiapkan cadangan pangan. Anggaran ketahanan pangan termasuk subsidi pupuk sebesar Rp53,3 triliun serta dukungan kepada Bulog sebesar Rp22,7 triliun.

Kedua, memperkuat ketahanan energi dengan total anggaran Rp402,4 triliun untuk subsidi BBM, listrik, LPG 3 kilogram (kg). Hal ini juga termasuk dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan listrik desa.

Ketiga, program MBG dengan total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun dengan target menjangkau 82,9 juta penerima sasaran yakni siswa, ibu hamil, balita. Hal ini juga termasuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keempat, pendidikan dengan total anggaran Rp757,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 21,1 juta siswa.

Demikian juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1,2 juta mahasiswa, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, serta memberikan gaji dan kompetensi guru dengan anggaran Rp178,7 triliun.

Kelima, kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp244 triliun, ini termasuk untuk bantuan iuran asuransi Rp69 triliun untuk 96,8 juta jiwa penerima.

Anggaran ini bertujuan meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberculosis (TBC) dan cek kesehatan gratis.

Keenam, program Desa, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah menargetkan membangun 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang dapat berjalan seluruhnya di tahun depan. Pemerintah memberikan karpet merah agar KopDes Merah Putih dapat menerima pinjaman dengan bunga rendah dari Himbara.

Ketujuh, program Pertahanan Semesta. Hal ini untuk modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, penguasaan teknologi, dan pengembangan industri strategis dalam negeri.

Kedelapan, program akselerasi Investasi, Perdagangan dan Perumahan.

Ini termasuk hilirisasi proyek strategis hingga program 3 juta rumah rakyat (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah/PPN DTP).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan kebijakan belanja negara yang efektif dan efisien, seiring keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat dalam APBN 2026.

“Dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan negara. Oleh sebab itu, efektivitas belanja menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan hasil nyata bagi rakyat.

Pemerintah, kata Puan, telah melakukan sejumlah upaya konsolidasi program di kementerian/lembaga (K/L) selama setahun terakhir, termasuk efisiensi anggaran.

Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus berjalan beriringan dengan pencapaian program prioritas.

“Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat, apakah anak mereka bisa terus sekolah, rakyat bisa berobat, ada lapangan kerja, hingga bagaimana nasib petani, nelayan, dan buruh,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mewanti-wanti bahwa pembahasan dan penyusunan APBN bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal keadilan dan keberpihakan.

Untuk itu, dirinya berharap RAPBN 2026 mampu memperkuat pembangunan di daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% yang dicanangkan Prabowo terlalu optimistis mengingat belum optimalnya kinerja sektor-sektor pendukung.

"Kami lebih moderat melihatnya [pertumbuhan ekonomi 2026]. Target 5,4% itu masih terlalu optimistis. Bahkan Bank Dunia pun memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tak sampai 5%. Jadi, target yang disampaikan Pak Presiden itu cukup mengagetkan," kata Yusuf, pada Jumat (15/8/2025).

Salah satu alasan mengapa target pertumbuhan 5,4% terlalu optimistis adalah belum optimalnya kinerja sektor yang menjadi motor ekonomi Indonesia, di antaranya industri manufaktur.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri manufaktur Indonesia sering kali mencatatkan pertumbuhan di bawah 5%. Yusuf menilai, hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Ketika sektor industri manufaktur bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi sebenarnya itu bisa dicapai. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini tidak terjadi," jelas Yusuf.

Di sisi lain, masyarakat kelas menengah Indonesia tidak memiliki program bantuan sosial (bansos) yang spesifik diberikan oleh pemerintah.

Hal tersebut berbeda bila dibandingkan dengan warga kelas bawah yang mendapat serangkaian bansos. Hal ini akan berpengaruh pada lemahnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti klaim Prabowo yang menyebut angka pengangguran terendah sejak krisis 1998.

Menurutnya, data ini tak dapat dijadikan patokan kondisi di lapangan. Apalagi, definisi pengangguran BPS saja sudah problematis.

"Definisi ini sudah tidak mengalami revisi sejak lama. Mereka yang bekerja satu jam dalam seminggu itu dianggap sudah bekerja. Ini sangat problematis," katanya.

Bhima juga menyebut sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan upah yang kecil, tapi jam kerja lebih panjang. Pekerja sektor informal juga tak mendapatkan perlindungan sosial.

"Ini membuat klaim pengangguran terendah sejak '98 itu patut diragukan karena harus dikonfrontir dengan berbagai indikator ketenagakerjaan lainnya," ujar Bhima.

Apalagi berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO), menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN.

Sebaiknya pemerintah tidak menggunakan klaim secara makro, tapi harus melihat secara spesifik sehingga nanti program-program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bisa lebih fokus, khususnya ke pengangguran usia muda," katanya.

Baca Juga: Prabowo Tuduh Aksi Indonesia Gelap Didanai Koruptor, Rendahkan Gerakan Sipil

Bhima juga menyoroti penurunan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 dari Rp919,9 triliun menjadi Rp650 triliun.

Ia menilai, pengurangan transfer ke daerah ini bisa membuat kepala daerah nantinya mengambil langkah menaikkan pajak, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.

"Jadi sentralisasi anggaran ini juga menunjukkan ada ego pemerintah pusat. Semua bisa dikorbankan asalkan program prioritasnya berjalan," kata Bhima. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance