Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).
Perang Timur Tengah (Timteng) antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel hingga memasuki minggu keempat belum ada tanda-tanda mereda.
Intensitasnya bahkan semakin tinggi karena juga menyeret kelompok Houthi, Yaman yang dalam 3 hari terakhir mengumumkan keikutsertaannya membantu Iran dan mulai menembakkan rudal ke Israel.
Hingga saat ini, perang Timteng telah memutus rantai logistik sekitar 20–25 persen perdagangan minyak dan gas dunia.
Penutupan selat Hormuz oleh Iran membuat harga minyak mentah dunia untuk jenis West Texas Intermediate (WTI) menjadi US$103,38 per barel pada Senin, 30 Maret 2026 (Trading Economics, 2026).
WTI naik sekitar 44,14 persen secara tahunan (year-on-year/YOY) dan 78,74 persen secara year-to-date (YTD), dibandingkan harga Desember 2025.
Demikian juga dengan minyak Brent menjadi US$112,42 per barel pada Senin, 30 Maret 2026, yaitu naik sekitar 43,91 persen secara YOY dan lebih 76,17 persen secara YTD.
Perang Timteng yang semakin panjang dan meluas akan membuat harga minyak dunia semakin tinggi mendekati harga tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu US$119,02 per barel pada 6 Juni 2022.
Jika perang berlangsung hingga Juni 2026 dan merusak infrastruktur minyak dan gas di Teluk Persia, harga minyak dunia berpotensi di kisaran US$120–US$140/barel. Sehingga rata-rata harga minyak dunia dalam setahun di US$90–US$100/barel.
Dampak bagi Asia
Kenaikan harga minyak dunia akibat terputusnya pasokan minyak dari Timteng yang melalui Selat Hormuz akan secara langsung berdampak negatif pada perekonomian nasional dan beberapa negara Asia.
Negara-negara Asia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan minyak dari teluk Persia melalui Selat Hormuz.
Tiga negara Asia dengan kinerja perekonomian terbaik tahun 2025, yaitu India, Indonesia dan China mengimpor minyak dari Timteng melalui selat Hormuz sekitar 46 persen untuk India, China 38 persen dan Indonesia sekitar 20 persen.
Negara Asia yang paling terdampak penutupan selat Hormuz adalah Pilipina dan Jepang yang mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan minyaknya dari Timteng. Kemudian Korea mengimpor lebih 60 persen minyak melalui Selat Hormuz.
Kecenderungan tersebut di atas berdampak sangat serius terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Secara khusus, harga BBM non subsidi untuk sektor industri dan kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas.
Kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap inflasi akibat membengkaknya biaya BBM dan biaya logistik untuk industri. Kenaikan biaya BBM dan logistik akan dikompensasi dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.
Hingga kuartal pertama 2026, tren inflasi menurun secara global, baik di Emerging Market Economies (EMEs), termasuk Indonesia maupun di negara maju. Namun besaran inflasi di EMEs dan negara maju lebih besar dari target inflasi masing-masing negara.
Era Suku Bunga Tinggi Batal Berakhir
Sejalan dengan interim report dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tren inflasi berubah pada kuartal kedua 2026 dengan ekspektasi inflasi yang meningkat sejalan dengan peningkatan harga minyak dunia.
Ekspektasi inflasi di AS, Euro dan EMEs lebih besar dibandingkan target inflasi masing-masing bank sentral. Akibatnya, era suku bunga tinggi sejak Covid-19 dan perang Rusia melawan Ukraina belum akan berakhir.
Kenaikan ekspektasi inflasi akan membuat bank sentral EMEs dan negara maju menunda relaksasi suku bunga yang akan mengganggu penyaluran kredit dan menghambat ekspansi sektor riil yang mengerem pertumbuhan ekonomi.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 diproyeksi menjadi sekitar 4,8 persen berdasarkan laporan interim OECD, Maret 2026. Angka ini jauh lebih rendah dibanding target pemerintah dalam APBN tahun 2026 sebesar 5,4 persen.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya risiko fiskal bagi pemerintah di negara Asia termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia membuat alokasi subsidi, baik energi maupun non energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat.
Salah satu komponen subsidi yang diperkirakan meningkat signifikan dalam APBN dengan harga minyak rata-rata lebih besar US$90/barel adalah subsidi BBM, listrik, transportasi khususnya kereta api kelas ekonomi dan subsidi pupuk karena kenaikan bahan baku pupuk yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga produk pertanian.
Selain itu, ketidakpastian perekonomian global meningkatkan risiko bagi perekonomian EMEs termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada kemampuan negara-negara EMEs meraih pembiayaan fiskal melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN).
Dampak bagi Pasar Surat Utang
Risiko fiskal yang meningkat menyebabkan harga SUN EMEs, termasuk Indonesia turun drastis dengan yield atau tingkat pengembalian tinggi.
Dalam kasus Indonesia, aliran keluar modal asing dari obligasi pemerintah sangat besar dalam lima tahun terakhir hingga porsi kepemilikan asing menjadi kurang dari 20 persen.
Artinya, tanpa adanya penundaan program-program strategis pemerintah akan berdampak pada peningkatan rasio defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui 3 persen yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
Peningkatan rasio defisit fiskal terhadap PRB menjadi sekitar 4 persen–4,5 persen akan membuat persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia semakin tinggi. Hal ini membuat harga SBN turun, sementara yield dan suku bunga naik.
Hal yang paling mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM hingga rata-rata setahun sekitar US$90-US$100/barel berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.
Di mana, terdapat lebih dari 8,0 persen kontribusi belanja energi dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia (OECD, Maret 2026). Porsi pengeluaran energi rumah tangga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan kelas menengah.
Artinya, kenaikan harga BBM akan memperparah tingkat kemiskinan dan berdampak langsung terhadap penambahan jumlah rumah tangga miskin mengingat mayoritas kelas menengah Indonesia berada di sekitar garis kemiskinan atau nyaris miskin.
Tujuh Solusi yang Bisa Diambil
Solusinya, jika harga minyak dunia rata-rata setahun lebih besar US$90/barel maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah efisiensi anggaran pemerintah dengan mengalihkan beberapa pos pengeluaran.
Termasuk di antarnaya pengeluaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menaikkan subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi, khususnya angkutan kereta api dan bantuan langsung ke masyarakat miskin berupa beras 10 kg per bulan.
Langkah kedua, mempertahankan alokasi pengeluaran seperti sekarang tetapi dengan penambahan pada anggaran subsidi BBM, listrik, pupuk, angkutan dan lainnya tetapi dengan konsekuensi menambah rasio defisit fiskal terhadap PDB dari 2,92 persen dari GDP tahun 2025 menjadi 4 persen– 4,5 persen PDB tahun 2026.
Langkah ketiga, dari sisi kebijakan moneter, bauran kebijakan moneter termasuk perbaikan akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan paling rasional.
Dari sisi suku bunga, Bank Indonesia (BI) tidak memiliki ruang untuk menurunkan BI rate (suku bunga acuan) dengan ekspektasi inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
Langkah keempat, berdasarkan framework impossible trinity keuangan internasional, ada baiknya BI memperhitungkan opsi pembatasan arus modal untuk menjamin kestabilan kurs Rupiah per dolar AS dan memastikan independensi kebijakan moneter.
Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah per dolar AS terdepresiasi hingga sekitar Rp17.000 per dolar AS.
Langkah kelima, mempersiapkan langkah emergensi, seperti program-program padat karya cash for work untuk memastikan kelompok masyarakat terbawah mampu mempertahankan konsumsinya.
Termasuk, melanjutkan program pemberian beras gratis kepada rumah tangga miskin.
Baca Juga: Konflik Iran dan Rapuhnya Rupiah: Menuju Rp20.000 per Dolar AS Bukan Ilusi
Langkah keenam, untuk menjamin keberlangsungan fiskal tanpa mengurangi beban subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya maka langkah pembatasan konsumsi BBM dapat dilakukan oleh pemerintah.
Termasuk di antaranya menggratiskan transportasi umum untuk memberikan insentif agar rumah tangga pindah menggunakan transportasi umum dibanding mobil pribadi.
Langkah ketujuh, koordinasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah melalui refocussing anggaran dalam kondisi emergensi, yaitu harga minyak dunia lebih besar 90 dolar AS per barel rata-rata setahun.
Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk membantu daya beli masyarakat paling rentan melalui skema bantuan langsung tunai atau skema cash for work.
Langkah kedelapan, sebagai opsi paling terakhir adalah berbagi beban dengan masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Pemerintah memilih pilihan paling pahit bagi masyarakat untuk menyelematkan APBN dengan mengurangi subsidi yang menyebabkan kenaikan harga BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
