Oleh Didik J. Rachbini, tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2004-2009. Kini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan aktif sebagai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Keseluruhan keadaan ekonomi Indonesia bisa diprediksi atau bahkan dipotret dari satu indikator saja, yakni data Purchasing Managers' Index (PMI) yang menurun bahkan nyungsep.
Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah. pada level indeks di bawah 50%. Atau indikasi yang lebih luas satu sektor saja, yakni sektor industri, yang semakin lesu dari waktu ke waktu.
Meskipun ekonomi tumbuh 5,61% kuartal yang lalu tetapi ini dorongan sektor negara di balik sektor indutri yang terus menurun. Data PMI yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI Indonesia berada di 46,9 pada Juni 2026.
Berbeda dari Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8%, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri, yang dikembangkan 2-3 dekade terakhir ini.
Vietnam membuat kebijakan ramah investasi dan membangun sektor industri sehingga ekonominya bertransformasi menjadi negara industri baru.
Hasilnya terlihat sekarang di mana pada Juli 2026 Bank Dunia memasukkannya sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country).
Vietnam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempunyai pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai sekitar US$4.970. Pencapaian ini sudah melampaui ambang batas US$4.636 sebagai negara berpendapatan menengah atas.
Buah Kebijakan Industri yang Buruk
Sektor Industri Indonesia sudah lama terombang-ambing tidak mempunyai pijakan kebijakan yang jelas. Data PMI manufaktur yang menurun ke zona kontraksi ini memang buah dari kebijakan yang absen terhadap sektor industri dan investasi.
Selain absen kebijakan industri, dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang karena faktor geopolitik global dan faktor domestik.
Dunia usaha tidak akan berinvestasi selama tidak kebijakan yang jelas, hambatan birokrasi yang ruwet dan insentif yang tidak memadai untuk menjadikan industri tumbuh pesat.
Ada juga faktor daya beli masyafakat yang menurun tetapi itu terjadi karena sektor industri mengkerut dan ekonomi secara keseluruhan tidak cukup menyediakan kesempatan kerja produktif.
Karena itu, masalah ini seperti lingkaran setan sehingga upaya memutusnya tidak lain adalah transformasi struktur industri, deregulasi dan debirokratisasi agar dunia usaha utamanya industri berkembang.
Praktik kebijakan terbaik sudah dijalankan pemerintah pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang menghasilkan ekonomi tumbuh 7-8% dan sektor industri tumbuh 10-12%. Tetapi kebijakan seperti ini tidak atau belum mampu dijalankan kembali.
Kebijakan seperti inilah yang dijalankan oleh Vietnam sehingga sekarang sudah melompat menjadi negara industri berpendapatan menengah atas.
Kita tidak pernah secara konsisten menjalankan kebijakan transformasi struktural dan deregulasi seperti itu lagi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berhenti di tingkat moderat 5% tanpa dukungan sektor industri yang kuat.
Sektor Industri Indonesia Terus Menurun
Jika diteliti tingkat pertumbuhan tiap kuartal dari masing-masing sektor, maka sektor industri mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ini menandakan alarm bahasa, persis sama dengan indikasi data PMI yang menurun pada saat ini.
Sementara itu Vietnam sebaliknya membuat kebijakan transformasi struktur ekonomi dengan strategi industri: “Masuk dulu ke rantai produksi global, baru naik kelas secara bertahap.”
Strategi industri Vietnam adalah strategi outward looking, persis sama dengan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1980-an. Tahapannya adalah menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), yang berkualitas.
Berbeda dari Indonesia yang menarik investasi tidak berkualitas, seperti restoran, jasa perdagangan, pengemasan, dll.
Di Vietnam investasi diarahkan ke pasar ekspor tetapi mengembangkan industri domestik. Yang paling penting adalah proses transfer teknologi dan pengembangan inovasi di alam kebijakan tersebut.
Kita sekarang kalah dengan “anak bawang” (Vietnam) yang tahun 1970-an rakyatnya masih keleleran mengungsi di pulau Galang dan rempang.
Jika tidak ada kebijakan untuk membangkitkan industri secara masif dan tidak memperbaiki iklim usaha, maka Indonesia bisa menjadi negara sakit di ASEAN.
Baca Juga: Mengapa & Bagaimana Habibie Mengubah Kurs Rupiah dari 16.800 ke 6.500?
Sebaliknya, kini Vietnam selain menjadi negara berpendapatan menengah atas, juga mulai memasuki fase yang disebut beberapa pengamat sebagai “Đổi Mới 2.0”.
Yakni, transisi dari ekonomi berbasis upah murah menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi dengan nilai tambah industri yang tinggi.
Berbeda dari Indonesia, dalam waktu yang tidak lama dan dengan tingkat pertumbuhan 8%, negara ini bisa melewati jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
