Perang AS-Israel versus Iran Diyakini Percepat Runtuhnya Hegemoni Petrodolar

The Stance – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lagi-lagi balik arah. Setelah sesumbar Iran tak layak diajak negosiasi dan berjanji melakukan serangan besar-besaran, tiba-tiba rencana itu batal. Petrodolar diyakini jadi salah satu pertimbangan.

Pada Minggu (2/8/2026), Trump melalui unggahan di akun socialtruth miliknya menyatakan bahwa rencana serangan terhadap Iran dibatalkan, dengan alasan adanya permintaan negara-negara Timur Tengah untuk menunda serangan tersebut.

“Berdasarkan permintaan ini, saya telah setuju, demi kepentingan DUNIA di masa depan dan juga kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur, untuk membatalkan serangan tersebut, dengan syarat dapat segera mencapai KESEPAKATAN,” ujarnya.

Trump mengeklaim Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta AS menunda serangan apapun karena parameter kesepakatan telah disepakati.

Dia bahkan berani sesumbar bahwa kesepakatan yang akan datang mencakup “PEMBUKAAN SELAT HORMUZ SECARA SEGERA, LENGKAP, DAN TOTAL” dan mengakhiri apa yang disebutnya “ancaman nuklir Iran.”

Tak lupa, dia menyeret Israel dalam klaimnya, menyebut bahwa Israel bergabung dengan AS dalam komitmen tersebut.

Mengapa "permintaan Negara-Negara Teluk" itu begitu penting bagi AS memutuskan lanjut perang atau tidak, raksasa keuangan asal Jerman, Deutsche Bank, sudah menyodorkan jawaban mengenai itu.

Dalam laporan berjudul "What Iran Means for the Dollar: a Perfect Storm for the Petrodollar", peneliti Deutsche Bank Mallika Sachdeva menyebut bahwa kegagalan AS menjaga keamanan Teluk bisa menggoyahkan premis yang menjadi dasar petrodolar.

Timur Tengah memang sangat penting AS, karena kedigdayaan dolar sebagai mata uang cadangan global bergantung pada komoditas minyak dari perut bumi negara Arab dan sekitarnya.

Selama ini, sistem petrodolar di mana penjualan produk minyak dan gas negara-negara Teluk harus dilakukan dalam mata uang AS, memaksa semua negara memburu dolar AS agar bisa beli minyak dari sana.

Harap maklum, kawasan tersebut menyumbang sepertiga pasokan minyak mentah dunia. Jika ditambah dengan AS dan sekutunya yang memasok sepertiga lain minyak dunia, maka dolar AS dengan mudah menjadi "emas hitam" di mata dunia.

Arab dan sekutunya (Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman) setiap tahun berkomitmen memutar duit petrodolar itu kembali ke sistem keuangan AS dengan menginvestasikannya di sana.

Arab Saudi dan UEA termasuk di antara pemegang obligasi pemerintah AS terbesar, dengan total sekitar US$250 miliar, atau setara Rp4.492 triliun. Sebagai perbandingan, pendapatan negara Indonesia tahun ini saja dipatok hanya Rp3.153,6 triliun.

Duit-duit itulah yang menjadi pondasi "American Dream", dengan limpahan dana murah yang memungkinkan pengusaha AS mendapatkan kredit dengan mudah dan relatif murah.

Begitu pentingnya petrodolar hingga negara-negara yang pernah berencana menjual minyaknya dengan mata uang non-dolar AS berakhir sama: digulingkan. Lihat pengalaman Muammar Ghadafi (Libya) dan Saddam Hussein (Irak).

Lalu apa kaitannya dengan perang Iran?

Hingga detik ini, minyak negara-negara Teluk keluar masuk melalui kapal tanker, bukan pesawat tanker dan bukan pula lewat kereta kargo karena alasan keekonomian alias paling irit biayanya.

Sebagai konsekuensi minyak-minyak penopang petrodolar itu keluar dari wilayah Timur Tengah melalui tiga jalur laut, yakni Selat Hormuz (dari Teluk Persia ke Laut Arab), Bab-el Mandeb (dari Laut Merah ke Laut Arab), dan Selat Gibraltar di Afrika Utara.

Agresi AS terhadap Iran memaksa negara tersebut nekad untuk mengeklaim lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, yang sesuai hukum laut internasional memang menjadi milik Iran (area Utara) dan milik Oman (area Selatan).

Di sisi lain, agresi Saudi dan blokade selama 11 tahun terhadap Ansharallah (Yaman Barat) memaksa negara yang dikendalikan milisi syiah Houthi tersebut balas memblokade kapal Saudi dan sekutunya dari Bab-el Mandeb.

Sementara itu, Spanyol yang secara geografis mengendalikan Selat Gibraltar semakin dinilai pro-Palestina sehingga AS dan sekutunya merasa terancam, yang memicu spekulasi bahwa mereka berada di balik krisis imigran di wilayah otonomi Ceuta.

Penutupan Selat Hormuz saja sejauh ini telah membuat harga minyak meroket ke level US$90/barel. Menurut Deutsche Bank, kegagalan AS menjaga hegemoni keamanan negara Teluk bakal meruntuhkan posisi petrodolar.

“Pentingnya Timur Tengah secara strategis bagi peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia tidak boleh diremehkan. Konflik saat ini dapat menguji fondasi rezim petrodolar,” tulis Sachdeva dalam laporan yang dirilis pada 24 Maret 2026.

Kerusakan ekonomi negara Teluk, lanjut dia, dapat memangkas tabungan aset asing mereka yang sebagian besar dipegang dalam dolar AS. Maka, tidak heran trump ketar-ketir dengan ancaman balasan Iran yang menyasar fasilitas energi Saudi dkk.

SHOK Bloomberg Economics memproyeksikan jika Selat Hormuz tetap tertutup hingga kuartal kedua, harga minyak akan melonjak tajam. Pada harga minyak US$170 per barel, inflasi bisa melonjak dua kali lipat, memicu stagflasi.

Stagflasi adalah istilah ketika inflasi tinggi (yang biasanya terjadi karena pasokan barang/jasa seret atau uang yang beredar di pasar terlalu banyak) justru terjadi di tengah perekonomian yang stagnan di mana uang beredar sangat terbatas.

Jika Iran mewujudkan rencananya mengenakan tol di Selat Hormuz—mengenakan biaya kepada kapal untuk pelayaran yang aman dan hanya menerima yuan atau mata uang kripto, bukan dolar, maka ini menjadi petaka bagi petrodolar.

Rusia mengambil jalan itu setelah dikenai sanksi pada tahun 2022. Mereka menjual ekspor minyak dalam yuan, rubel, dan mata uang nasional lainnya.

Mengapa yuan? China adalah pembeli minyak terbesar Iran, dan penggunaan mata uangnya memungkinkan Iran menghindari sanksi AS. Ini sama artinya yuan bakal membentuk sistem keuangan baru, yang paralel dengan dolar AS.

Apalagi, Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas China (CIPS), yang menjadi alternatif untuk SWIFT, telah beroperasi. Artinya, dedolarisasi pasar energi bukan lagi teori—melainkan sedang terjadi. Rezim petrodolar sedang di ujung tanduk.

Kebijakan tersebut sama artinya Iran menetapkan aturan baru yang memaksa seluruh negara di dunia, yang juga pembeli minyak Timur Tengah, untuk memegang "mata uang wajib" selain dolar AS. Bisa yuan atau kripto, tergantung skema Iran.

Baca Juga: Perang Timur Tengah Menguji Resiliensi Ekonomi Indonesia

Sejauh ini, Komite Keamanan Nasional Iran telah menyetujui rancangan undang-undang untuk mengenakan biaya pada kapal yang melewati Selat Hormuz dengan mekanisme sebagai berikut:

▪️ Operator kapal menghubungi perantara yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran

▪️ Mereka memberi detail kapal: kepemilikan, bendera, muatan, tujuan, awak kapal, dan data Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)

▪️ Perantara meneruskan informasi tersebut ke Komando Angkatan Laut IRGC Hormozgan

▪️ Pemeriksaan latar belakang memastikan tidak ada hubungan dengan Israel, AS, atau negara musuh lain yang ditetapkan Iran

▪️ Memberikan kapal rute dan kode rahasia untuk memanggil pengawal patroli melalui Selat, setelah jasa tol dibayarkan.

Iran membuat peringkat negara, dari peringkat satu hingga lima berdasarkan keramahan kebijakannya terhadap Iran. Negara yang paling ramah mendapatkan tarif paling ringan mulai dari sekitar US$1 per barel minyak yang diangkut.

Kapal tanker minyak biasanya menampung sekitar 2 juta barel, yang artinya Iran akan mendapat bayaran dalam mata uang yuan setara US$2 juta per kapal. Itu untuk negara yang ramah dengan Iran, bukan seperti Indonesia yang menyita kapal tanker Iran.

Sebagaimana premis Deutsche Bank, agresi AS-Israel terhadap Iran bakal dikenang sebagai “katalisator bagi erosi dominasi petrodolar, dan awal mula petroyuan”. (ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance