The Stance – Dalam dua tahun terakhir, Spanyol di bawah Perdana Menteri Pedro Sanchez telah melakukan kebijakan tabu di kalangan dunia Barat yang kian pro-Israel, yakni: mengakui negara Palestina yang merdeka.

Mereka bahkan menarik duta besar Spanyol untuk Israel terkait kebijakan perang yang menyerupai penghapusan etnis (ethnic cleansing) di Gaza, dan menyebut Israel sebagai "negara genosida."

Spanyol praktis menjadi pemimpin blok kekuatan Eropa Barat yang skeptis terhadap Israel. Mereka memblokir transit senjata Amerika Serikat (AS) ke Israel melalui pangkalan-pangkalan militernya.

Mereka bahkan menolak hak "koalisi Epstein" untuk menggunakan Pangkalan Udara Morón dan Pangkalan Angkatan Laut Rota untuk agresi sepihak mereka terhadap Iran.

Tak hanya itu, Spanyol juga melobi agar Israel dilarang dari Eurovision dan federasi olahraga, meski semuanya berakhir mental karena kuatnya jejaring zionis internasional.

Yang pasti, mereka melakukan kebijakan anti-apartheid Israel yang berada di bawah kendali mereka: memberlakukan embargo senjata komprehensif dan permanen terhadap Israel, dan melarang impor dari wilayah pendudukan.

Tidak heran, ancaman-ancaman retoris dari para petinggi Israel bermunculan, hingga sekonyong-konyong muncul krisis serbuan imigran Maroko di wilayah otonomi miliknya, yakni Ceuta pada Jumat, 31 Juli 2026.

Keanehan Serbuan Imigran Maroko

ultrakanan

Ceuta, kota di pesisir Afrika Utara yang merupakan wilayah otonom Spanyol, menjadi sorotan setelah 60.000 imigran maroko menyerbu memasuki wilayah yang dihuni hanya 83.500 orang tersebut.

Mayoritas imigran tersebut adalah kaum adam, yang bermigrasi bukan karena perang, kelaparan, atau konflik apapun. Situasi di Maroko aman-aman saja. Namun sekitar 60.000 orang dalam 1 x 24 jam seperti dikomando menyerbu Ceuta, Jumat lalu.

Bentrokan dengan polisi dan warga lokal yang mayoritas adalah muslim Arab pun tak terhindarkan, sementara dua lusin imigran dilaporkan tenggelam ketika berenang menyeberang selat yang lebarnya hanya 5 kilometer tersebut.

Salah satu kebijakan yang kuat diduga sebagai pemicu adalah putusan Mahkamah Agung Spanyol yang melarang "pemulangan langsung" bagi migran yang dicegat di laut.

Kebijakan ini sangatlah humanis, karena pemerintah Spanyol berkomitmen merawat para migran ilegal tersebut terlebih dahulu, sebelum kemudian dikembalikan ke negaranya.

Namun entah mengapa kebijakan mulia tersebut direspons dengan puluhan truk yang mengangkut manusia-manusia Maroko menuju perbatasan Ceuta. Polisi Maroko bahkan terlihat di video mengarahkan truk-truk tersebut.

Video amatir menunjukkan mereka naik truk-truk seperti difasilitasi. Sebagai migran, mereka tak membawa barang perbekalan selain baju dan tas ringan. Seolah-olah seperti massa yang hendak mengikuti demonstrasi lalu bubar sore hari setelah dibayar.

Tangan Zionis di Balik Krisis Ceuta

Ceuta

Keanehan itu memicu spekulasi bahwa ada kepentingan zionis AS dan Israel dalam memicu krisis yang menargetkan pemerintahan Sanchez dengan menggunakan Maroko sebagai alat untuk menjatuhkannya.

Mengapa Maroko?

Harap diketahui, negara mayoritas muslim tersebut saat ini merupakan negara Arab yang paling pro-AS dan pro-Israel dengan menandatangani Perjanjian Abraham pada tahun 2020.

Mereka bahkan menandatangani serangkaian kesepakatan kerja sama intelijen dan pertahanan dengan Israel. AS dan Israel mendukung klaim Rabat atas Sahara Barat (bekas koloni Spanyol).

Di sisi lain, Israel dan Maroko menandatangani pakta pertahanan pada bulan Januari di mana Tel Aviv akan menyediakan lebih dari 50% pertahanan udara Rabat, ditambah amunisi berpemandu ofensif, roket, dan drone.

Maroko juga berkomitmen untuk menyediakan tempat pelatihan dan markas bagi serdadu yang akan melaksanakan kesepakatan "perdamaian di Gaza" yang disponsori Dewan Perdamaian (Board of Peace) milik Donald Trump.

Ceuta di mana Selat Gibraltar termasuk di dalam wilayahnya, memegang kunci pintu yang (masih) terbuka bagi Israel setelah Iran menutup Selat Hormuz bagi kapal zionis dan Ansarallah Yaman mengikuti kebijakan serupa di Selat Bab el-Mandeb.

Krisis Ceuta tersebut muncul jelang hajatan politik Spanyol, yang akan menggelar pemilu tahun depan. Krisis migran bakal menjadi komoditas politik kuat bagi politisi ultra-nasionalis seperti Alvise Perez, yang berseberangan dengan Sanchez.

Operasi Sejak April: Perebutan Selat Gibraltar?

Selat Gibraltar

Indikasi campur-tangan AS di balik krisis Ceuta terlihat sejak April lalu ketika anggota Kongres AS Mario Diaz-Balart tak ada hujan dan tak ada angin tiba-tiba mengatakan bahwa Ceuta dan Melilla adalah "wilayah Maroko."

Lembaga think tank pro-Israel seperti American Enterprise Institute dan Middle East Forum langsung meluncurkan kampanye terkoordinasi dengan mengatakan bahwa Ceuta adalah kepanjangan tangan kolonialisme Spanyol yang harus direbut Maroko.

Ta kurang politisi AS pro-perang yakni Lindsey Graham, sebelum mati mendadak, mendesak relokasi pangkalan AS di Spanyol ke "negara yang benar-benar dapat kita andalkan" untuk "menghukum Madrid".

Ceuta hanya berjarak 30 km dari Selat Gibraltar-–yang sangat vital bagi kepentingan AS dan Israel di Mediterania di tengah karena perang besar saat ini terjadi di titik-titik strategis maritim dunia.

Selat Gibraltar saat ini menjadi tempat perlintasan bagi 10-20% dari lalu lintas kargo global, yang dilewati 100.000-120.000 kapal kargo setiap tahunnya. Jika Spanyol kian anti-Israel dan mengikuti jejak Iran, tertutuplah semua pintu laut menuju Israel.

Dus, jangan heran jika pejabat Israel begitu antusias bersuara menyerang Sanchez setelah krisis Ceuta tersebut pecah. Salah satunya Menteri Keamanan Israel Ben Gvir yang dicekal Mahkamah Peradilan Internasional (International Criminal Court/ICC).

“Saya menyerukan kepadanya [Pedro Sánchez] untuk mengubah kata-katanya menjadi tindakan: bukalah pintu Spanyol dan berikan suaka kepada warga Gaza yang ingin beremigrasi,” tulis politisi ultrakanan tersebut yang ramai di X.

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Danny Danon bersorak ketika krisis Ceuta pecah, dan menyatakan bahwa Madrid tidak lagi berhak "menggurui Israel" di tengah krisis di "kantong kolonial" Afrika tersebut.

Harap dicatat, pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara eksplisit mengancam Spanyol dan negara-negara lain yang "melancarkan perang diplomatik" terhadap Israel akan "membayar harganya dengan segera."

Tiga bulan kemudian, terjadilah krisis migran di Ceuta. Namun, Sanchez dengan kepiawaiannya memilih solusi yang tetap humanis tanpa memicu konflik lanjutan.

Dia menolak menerapkan tangan besi dan status darurat di Ceuta, tetapi mengerahkan aparat keamanan dan militer yang secara simpatik mengawal dan mengantarkan para imigran tidak jelas tersebut kembali ke negara asalnya.

Kali ini, layaknya kemenangan timnas Piala Dunia Spanyol melawan timnas yang didukung Netanyahu yakni Argentina, Spanyol kembali menang melawan skenario buruk zionis yang disinyalir berada di balik krisis imigran di Ceuta. (ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance