Pamer Kartu Anggota PSI, Jokowi Tantang Parlementary Treshold 8%

Jakarta, The Stance – Mantan Presiden RI, Joko Widodo akhirnya terang-terangan mengaku sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak setahun lalu.

Hal itu pertama kali disampaikan Jokowi di hadapan kader PSI di Bandung pada Sabtu, 26 September 2026 lalu. Demi meyakinkan kader PSI yang hadir, Jokowi berapi-api membacakan identitas resmi beserta nomor KTA fisik yang dimilikinya.

“Sekarang saya bacakan di sini. Tertulis nama, Joko Widodo. Nomor keanggotaan, saya bacakan ya. Nomor keanggotaan saya S 337220257777777,” tutur Jokowi dalam Rapat Koordinasi DPD PSI Kota Bandung, Sabtu, 26 September 2026.

Presiden ke-7 RI itu menegaskan telah bergabung dengan partai gajah itu sejak 14 Oktober 2025. Artinya, Jokowi sudah menjadi bagian dari PSI selama hampir 1 tahun tapi baru kali itu, setahun kemudian, dia mengungkap keanggotaannya ke publik.

Kedekatan Jokowi dengan PSI bukan hal baru sebab hubungan keduanya sudah terlihat sejak Pemilu 2024. Meski begitu, PSI belum terbuka soal posisi Jokowi di partai yang dipimpin oleh putra bungsunya yakni Kaesang Pangarep.

Lantas, apa motif Jokowi baru mengumumkan keanggotaannya di PSI dan seberapa ampuh efek Jokowi dalam mengubah nasib PSI di Pemilu 2029?

Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menilai keputusan Jokowi memilih PSI merupakan hak politiknya sebagai warga negara. Ia mempertanyakan mengapa pilihan tersebut harus menimbulkan kekhawatiran.

“Apakah bukan hak warga negara untuk masuk partai politik? Kenapa ketakutan begitu?” ujar Ahmad Ali, Sabtu 26 September 2026.

Dia menyebut Jokowi memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya setelah tak lagi menjadi kader partai sebelumnya. “Nah, tapi kemudian dia dipecat. Nah, ketika dia dipecat, dia punya hak politik kan?” kata Ali.

“Dia punya hak politik untuk memilih partai politik. Nah, ketika dia milih partai politik PSI, ada yang terganggu-ganggu rupanya,” lanjutnya.

PSI pun semakin optimistis dengan bergabungnya Jokowi. Bahkan, meyakini bisa memenangkan kontestasi politik merebutkan kursi di Senayan untuk 2029 di tengah wacana ambang batas untuk masuk parlemen (parliamentary threshold).

Jokowi merespons santai wacana kenaikan ambang batas parlemen dan tak masalah jika ambang batas naik sampai 8%. "Mau 5 oke, mau 6 oke, mau 7 oke, mau 8 oke," ujar Jokowi, Senin 28 September 2026.

Meski ada kemungkinan kenaikan ambang batas parlemen, Jokowi optimistis PSI akan lolos ke Senayan 2029 mendatang.

"Ya PSI ini kan masih non-parlemen. Jadi yang paling penting ya semuanya bekerja keras. Iya optimis, optimis, optimis," kata Jokowi ditanya mengenai peluang PSI masuk Senayan 2029.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah Jokowi yang mendeklarasikan keanggotaannya di PSI itu dilakukan dengan pertimbangan dua sisi, yakni internal partai dan eksternal.

Pertama, proklamasi eks-wali kota Solo itu merupakan pelecut semangat bagi para kader PSI. “Saya kira di internal PSI, saya kira untuk melecut semangat kader PSI agar terus bersemangat membesarkan partai berlambang Gajah tersebut.”

“Karena kita tahu kemarin waktu di Bandung, itu kepengurusan di Jawa Barat, sudah 100%. Jadi, itu sebagai bentuk apresiasi juga ke Pak Jokowi kepada kader di sana,” ucap Agung, Minggu 27 September 2026.

Merujuk hasil survei, elektabilitas PSI dinilai masih fluktuatif. Sebagai contoh, survei Poltracking terbaru, elektabilitas PSI masih berada di angka 2,3%. Dalam simulasi bilik suara terhadap 18 partai politik, PSI jauh tertinggal.

Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) memperoleh 23,2% suara, disusul PDI-P (11,6%), Partai Golkar (10,4%), Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (6,2%), dan Partai Demokrat (6,1%).

Selanjutnya, Partai Nasionalis Demokrat/NasDem meraih 4,4% suara, Partai Amanat Nasional (PAN) dapat 3,4% suara, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraup 3,3% suara.

Menurut Agung, keterlibatan Jokowi dalam sejumlah kegiatan PSI, seperti kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, Bandung, dan Bekasi, menunjukkan upaya mantan presiden itu untuk ikut membesarkan partai.

Di sisi lain, PSI juga membutuhkan figur besar seperti Jokowi agar bisa lolos ambang batas parlemen yang akan dinaikkan menjadi 5%. Karena itu, Agung melihat hubungan Jokowi dan PSI sebagai relasi yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, Agung menilai pernyataan Jokowi sebagai sinyal politik yang ditujukan ke partai-partai parlemen. “Ini adalah psywar politik kepada partai-partai parlemen yang sekarang sedang membahas ambang batas, apakah nanti 5%, apakah di atas itu.”

Agung pun berbicara mengenai peluang partai nonparlemen untuk menembus parlemen yang menghadapi tantangan jika ambang batas ditetapkan 5%, termasuk bagi PSI.

“Karena kita tahu tidak mudah partai baru atau non parlemen untuk masuk parlemen ketika ambang batasnya sedemikian besar 5%,” ucap alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Meski perolehan suara PSI menunjukkan tren peningkatan, partai tersebut masih menghadapi tantangan untuk lolos ke parlemen.

“Kita tahu 4% saja, kemarin PSI belum bisa masuk, walaupun tren kenaikan suara PSI terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Trennya naik tapi belum cukup untuk memastikan PSI masuk ke parlemen,” lanjutnya.

Selanjutnya, kiprah Jokowi sebagai kader PSI bakal diuji melalui perkembangan partai tersebut. “Apakah pekerjaan rumah ketika beliau menjadi presiden bisa terlunasi ketika tidak menjadi presiden? Dan akan kita ketahui bersama ketika pemilu digelar 2029.”

Oleh karena itu, menurut Agung, PSI tidak bisa hanya berhenti dengan kehadiran Jokowi dan keluarganya. PSI juga perlu memperkuat struktur elektoralnya di daerah dengan melibatkan tokoh lokal yang memiliki basis dukungan di daerah pemilihan.

“Untuk lolos ambang batas 4% saja sebelumnya sangat susah bagi PSI,” katanya.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai masuknya Jokowi ke PSI berpotensi memengaruhi kalkulasi dan peta politik nasional.

“Jokowi masuk PSI berarti ada variabel baru dalam kalkulasi politik 2029. Dan setiap variabel baru pasti mengubah cara partai lain membaca peta permainan,” ujar Arifki dalam keterangannya, Senin 28 September 2026.

Kondisi ini membuat partai-partai parlemen perlu bergerak lebih awal agar tidak kehilangan kader. "Maka mereka akan berpotensi akan diambil oleh PSI atau mungkin partai-partai lain yang sadar bahwa pemilu sudah mulai bergerak lebih awal."

Di sisi lain, pergerakan Jokowi juga bisa berdampak pada dinamika Pilpres 2029. Arifki menyinggung soal pergerakan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang belakangan turun langsung ke sejumlah daerah, bertepatan dengan momen Jokowi gabung PSI.

"Kalau kita lihat terakhir ini Mas Gibran kan juga lagi aktif. Mas Gibran ketika Pak Jokowi menyatakan sikap menjadi bagian dari PSI, Mas Gibran sudah mulai keliling nih." ungkap Arifki.

Hal itu, menurut dia, kemudian memunculkan dugaan adanya keterkaitan antara pergerakan politik Jokowi dan Gibran.

"Apakah ini cara Pak Jokowi untuk menawarkan Mas Gibran sebagai capres di 2029 atau ini hanya sekedar untuk menguatkan posisi politik Mas Kaesang di PSI yang juga mengamankan tiket Mas Gibran lewat PSI," imbuhnya.

Baca Juga: Suara Pemilih Berisiko Terbuang, Parpol Nonparlemen Usul Ambang Batas Parlemen 1%

Menurutnya, dengan pergerakan Jokowi tersebut dinilai dapat membuat persiapan menuju Pileg dan Pilpres 2029 dimulai lebih awal.

"Dan saya rasa dua-duanya ini juga akan membuat partai-partai yang ingin bertarung di Pileg maupun anggota koalisi atau bursa capres atau bursa capres menjadi bergerak lebih awal," tegas Arifki.

Kendati demikian, Arifki menyebut dampak politik dari bergabungnya Jokowi terhadap peta Pemilu 2029 masih akan bergantung pada kemampuan PSI mengubah modal politik Jokowi menjadi kekuatan organisasi dan dukungan elektoral. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance