Jakarta, TheStance – Meskipun gencatan senjata diberlakukan, politisi Partai Demokrat bersikeras Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap tidak layak untuk menjabat, dengan rencana pemakzulan jalan terus menindaklanjuti aksi 'No Kings.'
Trump bisa dibilang sedang menuai badai dari angin yang ditaburkannya. Segala sesumbar yang keluar dari mulutnya memicu demonstrasi yang melibatkan 8 juta orang di penjuru negeri Sam dalam aksi No Kings.
Terbaru, para politisi di Washington pun mulai bermanuver untuk melengserkan kepemimpinan Trump melalui pemakzulan. Proses ini terus ditempuh sekalipun Trump meneken gencatan senjata sementara selama 2 pekan dengan Iran.
Namun dengan konstalasi politik seperti sekarang, di mana Kubu Partai Republik mendominasi baik Senat maupun Kongres, apakah hal ini masih dimungkinkan?
Membangun Gerakan Menuju Pemilihan Sela
Pakar ilmu politik Universitas Western Carolina Chris Cooper menilai aksi No Kings yang mengerahkan jutaan orang turun ke jalan menunjukkan bahwa masyarakat AS semakin aktif menyikapi permasalahan politik.
Penyebaran aksi di banyak titik menunjukkan pertumbuhan gerakan No Kings yang berdampak nyata, tidak hanya sekadar retorika.
“Ini adalah tanda momentum dan fakta bahwa orang-orang ini tidak hanya sekadar memposting di media sosial, tetapi benar-benar turun ke jalan,” kata Cooper dikutip News 13.
Dia mengingatkan bahwa kunci dari perubahan di AS adalah pemilu paruh waktu pada akhir tahun mendatang. Cooper menilai tantangan bagi Partai Demokrat adalah mempertahankan momentum No Kings hingga November.
Guru besar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Nur Rachmat Yuliantoro, menilai protes publik jarang mampu mengubah posisi eksekutif secara cepat tanpa disertai tekanan dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri.
“Kita perlu melihat apakah demonstrasi ini sekadar simbol atau berlanjut menjadi gerakan politik,” kata Rachmat dikutip Tempo, Ahad, 05 April 2026.
Apabila gerakan No Kings makin kuat dan terorganisasi, sangat memungkinkan aksi ini akan memengaruhi hasil pemilihan umum tengah November mendatang atau memecah kekuatan Partai Republik pendukung Trump.
“Jika Demokrat menjadi mayoritas di Kongres, ada potensi No Kings bisa menggerus kekuasaan Trump secara nyata,” tutur Rachmat.
Sedahsyat Apa Demo No Kings?
Pada Sabtu, 28 Maret 2026 lalu, delapan juta warga AS turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertajuk No Kings. Aksi tersebut serempak digelar di 3.300 lokasi, yang tersebar di 50 negara bagian, menjadi gerakan demo terbesar sepanjang sejarah AS.
Massa memadati jantung kota-kota besar seperti Washington, Chicago, New York, Philadelphia, Dallas, hingga Los Angeles. Mereka menuntut kembalinya kekuasaan ke tangan rakyat, bukan bertumpu pada kehendak satu kekuasaan eksekutif.
“Presiden menganggap kekuasaannya absolut. Namun, di Amerika, kami tidak punya raja dan kami tidak akan mundur menghadapi kekacauan, korupsi, dan kekejaman,” demikian pernyataan yang dikutip dari laman No Kings.
Sejatinya, demonstrasi terbesar dalam sepanjang sejarah AS itu bukanlah misi tunggal. Ia merupakan rangkaian tiga gelombang gerakan publik AS selama hampir setahun menolak kepemimpinan Trump yang kian fasis.
Aksi No Kings pertama pecah pada Juni 2025, yang diikuti sekitar 5 juta warga AS. Aksi kedua terjadi pada Oktober 2025, dengan jumlah massa yang lebih besar, yakni sekitar 7 juta orang. Setelah aksi pertama dicuekin, Trump mencibir aksi kedua.
Pada aksi ketiga, jumlah masa lebih besar dan menuntut Trump mundur dari jabatannya. Kepuasan publik terhadap kinerjanya telah mencapai titik terendah sejak ia kembali berkuasa—hanya 36%.
Di titik inilah aksi No Kings menjadi game changer. Jika di kedua aksi sebelumnya tak ada pergerakan politik di tingkat elit, aksi ketiga ini, yang berbarengan dengan rilis turunnya kepuasan publik atas kinerja Trump, para politisi Demokrat bergerak.
Aktivis No Kings pun terus menggelorakan pergerakan dengan kampanye bertajuk: What's Next.
Memahami Aksi di Balik No Kings
Rentetan kebijakan Trump yang makin menekan warga AS menjadi pemicu demo No Kings. Pertama, kebijakan Trump telah melampaui batas konstitusional seperti dalam penetapan tarif dagang yang kemudian dibatalkan Mahkamah Agung AS.
Kedua, kebijakan imigrasi yang dinilai represif. Trump menginstruksikan petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk beroperasi di Minnesota, Los Angeles, dan Chicago.
Operasi ini sangat brutal hingga memicu protes publik AS. Bahkan para pelajar ikut terlibat, menolak kehadiran satuan ICE yang mengawasi sekolah dan komunitas mereka.
Seorang imigran Jerman yang turut bergabung dalam massa demonstrasi, Jennifer Wilkens menyebut pemerintahan Trump sebagai rezim fasis.
Mengenakan kostum menyerupai patung Liberty yang dijerat rantai, Jennifer membawa spanduk bertuliskan “Proses hukum yang adil untuk semua”.
“Saya bisa mengenali kaum fasis begitu melihat mereka,” kata Jennifer sebagaimana dilaporkan CNN.
Ketiga, kebijakan politik luar negeri AS turut berdampak pada situasi internal. Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel mengebom Iran. Alih-alih berlangsung singkat, perang justru berlarut satu bulan lamanya dan menguras keuangan AS.
Keempat, meningkatnya biaya hidup yang dirasakan oleh kelas menengah dan bawah terutama di tengah perang Iran yang dikobarkannya meski Iran tak memiliki ancaman langsung terhadap AS.
Siapa di Balik Gerakan ini?
Merujuk laporan Britanica, aksi No Kings sebagian besar diorganisasi oleh kelompok liberal seperti 50501 Movement—yang mencetuskan istilah “No Kings”—bersama Indivisible dan MoveOn, kelompok yang cukup dekat dengan politisi Demokrat.
Namun pelibatan kelompok non-partisian seperti American Civil Liberties Union memberi warna lebih luas pada gerakan ini. Partai Komunis AS (CPUSA) pun akhirnya turun menyokong aksi protes ini tepatnya di aksi kedua Oktober lalu.
Sementara itu, pemerintahan Trump tidak merespons demonstrasi akbar ini. Sebaliknya, Gedung Putih justru menuduh gerakan tersebut sebagai produk jaringan pendanaan sayap kiri yang minim dukungan publik.
“Satu-satunya pihak yang peduli pada ‘Sesi Terapi Gangguan Trump ini adalah wartawan yang dibayar untuk meliputnya,” tutur Abigail Jackson, Juru Bicara Gedung Putih, dikutip PBS News.
Senada dengan Gedung Putih, Sam Romain, Ketua Komite Eksekutif Partai Republik, menyebut aksi No Kings sebagai “teater politik”— aksi yang menurutnya lebih mencari perhatian daripada solusi nyata.
Ia mengeklaim ada tanda-tanda dukungan institusional dan pendanaan besar di balik aksi yang dikemas seolah gerakan akar rumput. “Itu bukan pengorganiasian lokal yang autentik, melainkan kemarahan yang dikemas,” kata Romain.
Namun semua retorika kubu Trump tersebut menjadi sia-sia jika melihat realita politik. Gerakan No Kings kini telah memicu upaya pemakzulan yang didukung 85 suara dari Partai Demokrat.
Baca Juga: Iran dan Paradoks Embargo
Anggota Kongres Melanie Stansbury, dari Partai Demokrat, menekankan bahwa “gencatan senjata selama dua minggu beberapa saat sebelum mengancam kejahatan perang tidak membuatnya tiba-tiba layak untuk menjabat.”
Sebagaimana diketahui, Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran pada Selasa kemarin. Gencatan senjata itu diumumkan hanya 1 jam jelang tenggat waktu Trump bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz jika tak ingin:
"seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali."
Senator Ed Markey (Partai Demokrat dari Massachusets) menegaskan bahwa Kongres harus bertindak untuk mencegah agresi lebih lanjut terhadap Iran di tengah gencatan senjata yang sanga rapuh karena Israel terus membombardir Lebanon.
Meskipun upaya pemakzulan dan pelengseran Trump sulit dicapai, hal itu menandakan penentangan kongres yang terus-menerus terhadap kebijakan Trump terhadap Iran.
Mantan anggota Kongres dari Partai Republik, Mark Meadows, bahkan membuat pertaruhan: jika Partai Demokrat merebut kembali satu atau kedua kamar Kongres pada November, maka “Pemakzulan 3.0 akan datang.”
Para anggota parlemen termasuk Shri Thanedar (perwakilan Michigan), Jasmine Crockett (Texas), John Larson (Connecticut), dan Yassamin Ansari (Arizona) membidik pemecatan Trump atau setidaknya pemecatan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam manuver mereka.
Di tengah bayang-bayang pemakzulan dan No Kings, kartu Trump bakal semakin terbatas untuk menyerang Iran. Namun, bukan berarti Israel lantas kehilangan kartu. (mhf/ags)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
