Janji Prabowo soal Sekolah dan Kuliah Gratis: Bisa Terwujud Asalkan MBG Dicoret

Jakarta, The Stance – Presiden Prabowo Subianto mengobral janji pendidikan gratis mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi negeri.

Hal itu dia sampaikan saat berpidato pada acara Hari Ulang tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), pada Jumat (18 September 2026).

Prabowo bilang pendidikan gratis bagi semua kalangan merupakan aspek penting dalam upaya pemerintah memastikan anak-anak memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak. Ia yakin uang negara bisa mewujudkan hal tersebut.

"Biaya pendidikan negeri harus gratis, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegasnya.

Sejumlah kalangan menyambut positif wacana pendidikan gratis mulai dari SD hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, wacana tersebut membutuhkan kesiapan dan komitmen anggaran yang kuat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain harus memastikan aspek pembiayaan, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp93,7 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hal tersebut dia tekankan dalam rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Senin, 21 September 2026.

"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya Rp93.742.969.840.000," kata Brian.

Jumlah tersebut dihitung secara spesifik untuk membiayai total 2.833.169 mahasiswa yang saat ini aktif terdaftar di seluruh PTN di Indonesia.

Program kuliah gratis tersebut direncanakan mencakup seluruh jenjang pendidikan tinggi negeri, baik jalur akademik maupun vokasi, mulai dari Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), hingga Strata 1 (S1).

Menurut Brian, penghitungan kebutuhan anggaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan presiden yang mendorong pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, agar semakin mudah diakses masyarakat luas.

“Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya,” kata Brian.

Baca Juga: Gagal Cegah Karhutla dan Kabut Asap, Prabowo dkk Digugat Warga Kalimantan Barat

Merespons itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara komprehensif, khususnya dengan menyesuaikan postur dan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini.

"Kita lihat dulu dengan situasi seperti ini, bagaimana kekuatan APBN kita lihat dulu seperti apa. Kalau soal pendidikan gratis sampai kuliah dikaji dulu," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 22 September 2026.

Puan mengatakan perlu ada kajian matang dengan menyesuaikan kondisi APBN saat ini. Menurutnya, kebijakan pendidikan pada akhirnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

"SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa," ucapnya.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji mengingatkan pendidikan gratis dari SD hingga kuliah perlu komitmen dalam menjalankan program prioritas, sebagaimana halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Simpel. Sediain anggarannya aja dulu. Komitmen harus seperti program prioritas lain," kata Indra kepada The Stance, Senin, 21 September 2026.

Apalagi, Indra mengingatkan, saat ini sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggratiskan pendidikan SD-SMA. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi modal kuat.

"Ini udah putusan MK tapi masih cari celah," ungkapnya.

Menurut dia, anggaran yang paling memungkinkan untuk digunakan demi mendukung pendidikan gratis adalah dari program MBG. Untuk itu, Indra menunggu pemerintah menunjukkan komitmen dan kemauan penggunaan anggaran.

"Sudah pasti bisa kalau ada political will. MBG keluar aja beres," tegas Indra.

Namun, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai APBN sebenarnya sangat cukup untuk menjalankan program pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Bahkan, sebenarnya dana yang tersedia sekarang terbilang berlebih. Berdasarkan perhitungan JPPI, kebutuhan biaya sekolah-kuliah gratis adalah sebesar Rp569 triliun, atau masih di bawah anggaran pendidikan di APBN 2026 yang sebesar Rp769 triliun.

Sayangnya, kata Ubaid, Rp240 triliun dari anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk program MBG. Jika alokasi MBG dikeluarkan, tersisa sekitar Rp580 triliun atau hanya berselisih Rp11 triliun dari estimasi kebutuhan pendidikan gratis.

"Persoalannya bukan terletak pada tidak tersedianya dana, melainkan pada prioritas politik anggaran Presiden dalam menetapkan mana program yang didahulukan dan mana yang ditunda," tegas Ubaid, Senin, 21 September 2026.

Dia menilai pekerjaan mendesak pemerintah bukan lagi sekadar menggratiskan sekolah negeri mengingat pendidikan dasar dan menengah selama ini telah memperoleh dukungan negara melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah, menurut Ubaid, harus lebih dahulu memastikan murid SD dan SMP swasta tak lagi dibebani biaya pendidikan demi menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembiayaan pendidikan dasar pada sekolah negeri maupun swasta.

“Gratiskan dahulu SD-SMP swasta. Apalagi, itu sudah menjadi putusan MK tahun lalu,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan skema pembiayaan yang jelas. Hal ini mengingat tidak semua sekolah swasta memiliki kemampuan keuangan, fasilitas, jumlah murid, dan struktur biaya yang sama.

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNLU) Itje Chodidjah mengingatkan pemerintah untuk memetakan kondisi pendidikan secara menyeluruh sebelum merealisasikan kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.

Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan anggaran, kemampuan fiskal negara, hingga keberlanjutan pembiayaan program dalam jangka panjang. Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar kebijakan tidak berhenti di tengah jalan.

“Pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi itu akan menguras APBN. Jangan sampai masyarakat sudah senang, ternyata di tengah jalan harus berhenti,” ujar Chodidjah dalam keterangannya, Senin 21 September 2026.

Pemerintah juga perlu memiliki data awal yang jelas mengenai kebutuhan biaya pendidikan. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menghitung kemampuan anggaran negara dalam membiayai pendidikan gratis secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengamat pendidikan ini menekankan bahwa pendidikan gratis tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas pendidikan karena sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

“Kalau hanya pendidikan gratis, tidak cukup. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya, bukan sekadar biayanya,” lanjut Chodidjah.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah perlu menjalankan kebijakan pendidikan gratis secara beriringan dengan program peningkatan kualitas guru.

Penguatan kompetensi tenaga pendidik menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan pendidikan. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.