Jakarta, The Stance – Diskusi publik yang menghadirkan tiga pejabat pemerintahan Prabowo-Gibran di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta, pada Senin 15 Juni 2026 malam, berakhir dengan konfrontasi.
Bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar", diskusi ini digelar siniar Total Politik dan menghadirkan pembicara Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Adapun tema diskusi itu adalah 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia'. Semua baik-baik saja hingga Nusron Wahid mulai berbicara soal dinamika politik saat ini yang menurut dia terkait dengan kekalahan alumni UGM.
Sebelum forum tersebut dihentikan, beberapa mahasiswa sempat mengajukan pertanyaan langsung pada Nusron dan Sudaryono mengenai tanggung jawab masing-masing terhadap kondisi Indonesia saat ini, yang berujung jawaban politis.
"UGM ini adalah kampus lulusannya Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo yang kebetulan di Pilpres kemarin saya sama teman-teman kalahkan," kata Nusron.
Mahasiswa yang mendatangi lokasi diskusi pun melayangkan protes dan menuduh para pejabat tersebut gagal mengatasi kekhawatiran publik atas kondisi ekonomi, tata kelola dan penerapan Pancasila sebagai ideologi bernegara.
Dalam video yang beredar di sejumlah media sosial, suasana diskusi berubah panas saat mahasiswa naik panggung dan menyuarakan protes dihadapan tiga pejabat yang hadir.
Tak hanya itu, mahasiswa lainnya membentangkan spanduk berisi kritikan. Situasi ini kemudian membuat penyelenggara terpaksa menghentikan acara dan petugas keamanan mengawal para pejabat keluar dari venue.
Pemicu Mahasiswa Geruduk Forum Diskusi
Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM melalui akun Instagram resminya menjelaskan kronologis pemicu aksi mereka naik ke podium adalah ucapan para pembicara perihal kritik.
"Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk 'mengkritik secara langsung, bukan di sosial media'," tulis keterangan tersebut, Selasa 16 Juni 2026.
Menurut Sema UGM, para pejabat yang hadir di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM tak semestinya bicara mengenai nilai Pancasila saat masyarakat sudah terlalu sesak dengan cara negara menangani berbagai masalah.
Pemerintah juga dianggap menutup telinga dari beragam tuntutan masyarakat yang memicu demonstrasi. Mahasiswa menilai pejabat tersebut tak selayaknya bicara tentang Pancasila saat suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi dan dianggap gangguan.
Mereka juga memprotes tindakan pemerintah yang dianggap menghambur-hamburkan uang negara untuk kunjungan luar negeri tak bermanfaat yang tidak selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan.
Belum lagi kebijakan yang tak menyentuh akar permasalahan dan menyerap habis APBN. Mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan yang menurut mereka bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Di antaranya: konflik agraria yang belum terselesaikan, minimnya transparansi pemerintahan, hingga kebijakan penghematan yang dibebankan kepada masyarakat di tengah dugaan pemborosan oleh elite negara
Budiman Sesalkan Diskusi Berakhir Ricuh
Budiman Sudjatmiko menyesalkan penghentian acara diskusi GIK UGM pada senin malam. Menurutnya, forum yang semestinya menjadi ruang bertukar gagasan itu terpaksa berakhir lebih cepat setelah situasi di dalam ruangan memanas.
"Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif," kata Budiman dalam keterangannya usai acara.
Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengatakan tak keberatan untuk tetap berada di dalam gedung dan menemui mahasiswa. Namun, petugas keamanan memutuskan mengevakuasinya karena khawatir kondisi semakin tidak terkendali.
Sementara itu, Sudaryono menjelaskan tujuan dirinya bersama Nusron dan Budiman datang ke kampus untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa dalam forum yang telah direncanakan dan mendapat izin dari pihak kampus.
Sejak awal, ia dan para narasumber membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik terhadap pemerintah.
Namun, setelah sekitar 30 hingga 40 menit diskusi berlangsung, sekelompok peserta menginginkan forum dihentikan sehingga situasi menjadi tidak kondusif, meski sebagian besar mahasiswa disebut masih ingin melanjutkan dialog.
Situasi semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik terhadap dirinya. Atas pertimbangan keamanan, keduanya kemudian diminta meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal.
Ajakan Dialog Dinilai Terlambat
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai dialog yang dilakukan pemerintah setelah kebijakan diputuskan tak lagi dapat disebut sebagai dialog, melainkan hanya sebatas sosialisasi.
Esensi dialog seharusnya dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan. Pada tahap tersebut, masyarakat diberi ruang menyampaikan pandangan, kritik, maupun usulan sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
"Kalau dialog itu semestinya jauh sebelum keputusan diambil. Sebelum kebijakan diambil, ajaklah masyarakat berdialog tentang bagaimana baiknya suatu kebijakan," kata Ray dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa 16 Juni 2026.
Ia pun mencontohkan pembahasan rancangan undang-undang yang seharusnya membuka ruang partisipasi publik secara luas sebelum disahkan DPR. Masyarakat pun berkesempatan mengajukan pertanyaan, kritik dan usulan terkait kebijakan tersebut.
"Misalnya Undang-Undang Kepolisian. Sebelum diputuskan DPR, pintu partisipasi masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya. Tapi kalau undang-undang sudah diketok lalu baru dibuka ruang dialog, itu bukan dialog lagi, itu sosialisasi," ujarnya.
Ray menilai situasi saat ini menunjukkan sebagian masyarakat telah memasuki fase penolakan yang lebih tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Aksi demonstrasi yang marak menjadi indikasi bahwa ruang dialog tidak berjalan optimal.
"Sekarang masyarakat sudah dalam fase turun ke jalan. Itu fase paling tinggi dalam menyampaikan aspirasi. Jadi dalam kondisi seperti itu, mau mengajak dialog lagi artinya memang sudah terlambat," katanya.
Baca Juga: Wacana Prodi Dihapus, Ketika Kampus Dipaksa Tunduk pada Industri
Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya menghindari dialog dan sempat melakukan diskusi spontan di luar gedung dengan mahasiswa.
"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya.
Dalam dialog spontan tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terkait persoalan agraria dan penggusuran. Sudaryono menyatakan siap memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.
Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan siap berdialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Ray berpandangan dialog antara pemerintah dan masyarakat tidak selalu harus diwujudkan melalui forum diskusi formal seperti yang digelar di kampus.
Baginya, dialog merupakan proses yang berlangsung setiap hari melalui kebijakan, pernyataan, maupun respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi publik.
"Dialog adalah realitas sehari-hari antara pemerintah dan masyarakat. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang disampaikan, dan bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat, itu semua bagian dari dialog," tuturnya.
Framing Mahasiswa Tidak Beretika
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya upaya pengalihan isu dalam peristiwa protes mahasiswa UGM terhadap kehadiran tiga pejabat di sana.
Ia menilai ada pihak yang sengaja membangun narasi bahwa mahasiswa tidak beretika demi menutupi substansi kritik dan persoalan yang sesungguhnya.
Menurutnya, masing-masing pihak berupaya mencari pembenaran sehingga mengaburkan inti permasalahan, yakni krisis kepercayaan mahasiswa.
"Padahal masalah sesungguhnya ada ketidakpercayaan sebagian mahasiswa terhadap narasumber yang hadir, khususnya terhadap Budiman Sujatmiko," kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 16 Juni 2026.
Reaksi keras dari mahasiswa inilah yang dijadikan celah untuk menyebarkan narasi negatif. Jamiluddin memandang hal tersebut sebagai bentuk pengaburan fakta di lapangan.
"Perlakuan seperti itu lalu di frame mahasiswa seolah tidak beretika. Frame semacam ini kemudian disebarluaskan untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya," ungkap Jamiluddin.
Padahal dibalik semua itu, lanjut dia, mahasiswa ingin mengkritik berbagai persoalan yang muncul belakangan ini. Termasuk diantaranya kritik terhadap MBG, Koperasi Merah Putih, kenaikan Pertamax, anjloknya rupiah, dan kenaikan harga bahan pokok."
Akibat framing tersebut, esensi dari kritik mahasiswa menjadi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
