Dari Nama Parpol untuk Anies, hingga Insentif Pajak Orang Kaya Rp100 triliun
Nama Parpol untuk Anies hingga insentif pajak Rp100 triliun untuk orang kaya.

Jakarta, TheStanceID - Sejumlah peristiwa penting terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satunya adalah Anies yang memberikan sinyal bahwa ia akan mendirikan parpol sendiri setelah gagal ikut kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Hal ini disampaikan lewat video di medsos X yang kini sudah ditonton sampai 18,4 juta orang.
Netizen memberi masukan lucu-lucu soal nama partai, dari Partai Nasionalis Gotong Royong (Partai Nasgor), hingga Partai Anies Tidak Tersandera (disingkat Panas).
Kalau @aniesbaswedan mau bikin partai, kira2 nama partai yg cocok apa ya? Coba komen kasih ide 😂😂 https://t.co/vvZWhmuGhY
— Imre Nagi (@imrenagi) August 30, 2024
Demo Ojol
Ribuan pengemuda Ojek online (Ojol) Jabodetabek menggelar demonstrasi besar-besaran di kawasan Patung Kuda, Jakarta (29/8/2024).
Aksi itu disebut "hari libur Ojol" karena mereka sepakat mematikan aplikasi. Bahkan ojol yang tidak ikut demo juga mematikan aplikasi.
Aksi itu dipicu protes Ojol karena menilai pemerintah tidak melindungi hak-hak mereka, hingga mereka terus diekploitasi aplikator. Saat ini potongan pendapatan Ojol mencapai 30% dari total penghasilan yang diterima.
Akibat aksi besar-besaran itu, warga Jakarta yang terbiasa menggunakan ojol pun mengeluh karena susah pulang kantor. Selamat naik angkot, yah.. Sesekali nggak papa lah.
Orang Kaya NIkmati Insentif PPN Rp 100 Triliun
Menkeu Sri Mulyani mengatakan sebanyak Rp100 triliun insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2023 lebih dinikmat oleh orang kaya. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (28/8/2024).
Sri mengatakan seharusnya kelas bawah dan kelas menengah bisa mendapat lebih banyak insentif pajak. Caranya, dengan memberi beban pajak yang lebih merata pada kelompok kaya.
PKB vs PBNU
Konflik antara PKB dan PBNU makin panas. Setelah Cak Imin kembali menjadi ketua umum PKB lewat Muktamar di Bali (25/8/2024), muncul wacana Muktamar tandingan yang akan didukung PBNU.
Satgas PKB, Garda Bangsa, mengancam akan membubarkan paksa Muktamar tandingan itu dan memperingatan event organizer (EO), termasuk hotel, untuk tidak terlibat acara itu.
Kaesang Dilaporkan ke KPK
Kasesang dilaporkan ke KPK oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) atas dugaan tindak pidana menerima gratifikasi (suap) berupa fasilitas jet pribadi.
Hingga kini KPK masih mendalami kasus itu.
Bunuh Diri dr. Aulia
Kemebkes menemukan fakta baru atas kasus Dr. Aulia, yang bunuh diri pada 12/8/2024 lalu diduga karena tidak kuat menghadapi perundungan para seniornya.
Almarhumah, selain dipaksa kerja rodi di RS Kariadi Semarang, juga diperas seniornya antara Rp20 juta-40 juta per bulan.
Kemenkes sebelumnya telah menghentikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) di RS Kariadi tersebut.
NU Mulai Garap Tambang 26 Ribu Hektar
Nahdlatul Ulama (NU) akan mulai menggarap area tambang batu bara seluas 26 ribu hektar yang didapat dari pemerintah,
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menargetkan operasi penambangan bisa dimulai pada Januari 2025.
Area tambang batu bara yang dikelola NU itu berlokasi di Kalimantan Timur dan sebelumnya merupakan bekas konsesi Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan di bawah grup Bakrie. (bsf)