WALHI Kritik "Cara Lama" Penanganan Banjir Jakarta, Pramono Lanjutkan Modifikasi Cuaca

Jakarta, TheStance  – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam upaya penanganan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Ibu Kota, dalam sepekan terakhir.

Banjir tersebut tidak hanya menyebabkan pemukiman penduduk terendam, kekacauan lalu lintas dan gangguan aktivitas masyarakat, tetapi juga telah menelan korban jiwa.

Organisasi pemerhati lingkungan itu menilai, Pramono dalam penanganan banjir masih mengulang pola lama dan bersifat jangka pendek, salah satunya dengan mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Walhi DKI Jakarta menilai modifikasi cuaca keliru sejak dari logika dasar. Menurut Walhi, hujan merupakan bagian dari siklus alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

“Ketika hujan diintervensi melalui modifikasi cuaca, dalam jangka panjang justru akan mengakibatkan masalah lingkungan hidup lain kesuburan dan sumber air tanah,” tulis Walhi Jakarta melalui unggahan di akun Instagram @pulihkanjakarta.

Ketergantungan pada solusi teknis jangka pendek seperti OMC justru menutupi persoalan mendasar dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Jakarta.

“Ketergantungan pada solusi teknis jangka pendek ini justru menutupi kegagalan kebijakan struktural dalam mengelola ruang dan lingkungan,” lanjut tulisan di dalam unggahan tersebut.

Walhi Jakarta mencatat saat ini sekitar 90 persen wilayah ibu kota merupakan kawasan terbangun yang tertutup beton dan aspal.

Kondisi tersebut juga diperparah minimnya area resapan air seperti ruang terbuka hijau yang jumlahnya kurang dari 5 persen.

"Akibatnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan semakin berkurang dan meningkatkan potensi banjir," tulis Walhi Jakarta.

Selain itu, kemampuan tanah Jakarta saat ini hanya 10 persen yang artinya 90 persen air yang mengalir di daratan Jakarta menjadi limpasan.

Minimnya kemampuan tanah dalam menyerap air tersebut menyebabkan Jakarta mudah kebanjiran bahkan oleh hujan lokal sekalipun.

Walhi Jakarta menilai penanganan banjir Jakarta selama ini terjebak pada pendekatan teknokratik yang sempit dan reaktif.

"Normalisasi sungai, betonisasi, hingga modifikasi cuaca terus dipromosikan sebagai solusi utama, seolah persoalan banjir dapat diselesaikan hanya dengan intervensi teknis," ungkap Walhi Jakarta.

Menurut Walhi, pendekatan ini memandang banjir sebagai masalah air yang harus dikendalikan, bukan sebagai krisis tata ruang dan lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan jangka panjang.

"Tidak ada kebijakan struktural penanganan banjir. Tidak ada koreksi serius terhadap tata ruang yang merusak daerah resapan. Tidak ada penghentian alih fungsi lahan di wilayah rawan, dan tidak ada pemulihan sistem ekologis kota secara menyeluruh," ungkap Walhi Jakarta.

Oleh karena itu, selama penanganan banjir tetap dalam logika pendekatan teknokratik dan tidak menyentuh akar kebijakan pembangunan, walhi memperkirakan, banjir akan terus berulang dan hujan akan terus dijadikan kambing hitam.

Merespons kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kebijakan yang saat ini dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak semata mengulang pendekatan lama. Ia menyebutkan, sejumlah langkah struktural justru baru akan dilakukan dan belum pernah dijalankan sebelumnya.

“Sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama. Termasuk normalisasi Sungai Ciliwung, normalisasi Krukut, dan normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurut Pramono, langkah-langkah tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak mudah dilaksanakan karena berdampak langsung pada masyarakat.

Proses normalisasi sungai, juga akan beriringan dengan relokasi warga serta penyediaan hunian pengganti berupa rumah susun.

“Ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, dan itu saya akan lakukan dan ini pasti enggak populer karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun dan sebagainya dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau suka tidak suka pasti ada singgungannya,” kata Pramono.

Terkait penggunaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pramono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memang bersifat jangka pendek dan digunakan sebagai respons terhadap kondisi cuaca ekstrem yang tidak dapat dikendalikan manusia.

“Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini memang bersifat jangka pendek karena cuacanya itu given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrem ini kan alam yang memberikan, sehingga kami menangani itu,” jelasnya.

Pramono menyebut Jakarta dilanda hujan ekstrem beberapa waktu belakangan, dimana curah hujan sempat mencapai 267 mm/hari pada 18 Januari lalu.

"Baik tanggal 12, tanggal 18 dan tanggal 22, sebenarnya puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 milimeter/hari dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1).

Untuk itu, Pramono memastikan pemprov akan melakukan modifikasi cuaca hingga 27 Januari mendatang sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

"Sekarang ini sedang terjadi cuaca ekstrem dan BMKG sendiri sudah menyampaikan kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk operasi modifikasi cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27," ujarnya.

Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mengerahkan tiga pesawat setiap hari untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, dengan anggaran yang telah disiapkan hingga 30 hari ke depan.

“Sekarang setiap hari sudah menerbangkan tiga, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budget-nya sudah tersedia," katanya.

Untuk mengantisipasi banjir dan kemacetan, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) melalui dinas terkait.

Pramono menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan berbagai pihak terkait penanganan banjir di Jakarta.

Ia berkomitmen akan tetap fokus berupaya menangani banjir di Jakarta baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Memang kalau teman-teman nggak mengritik itu menurut saya kurang, jadi saya memang ingin dikritik juga," kata Pramono.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menjelaskan bahwa tujuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bukan untuk menghentikan hujan.

“Kita tidak bisa menghentikan hujan. Kita hanya mengalihkan," kata Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan.

Yohan pun memaparkan teknisnya. Pada saat OMC dilakukan, pesawat yang ditugaskan akan mengejar awan yang berada di atas laut. Kemudian, proses penebaran garam baru dilakukan.

Yohan menjelaskan, seluruh proses tersebut telah diperhitungkan dengan baik bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Seperti kemarin yang kita sasar itu di Selat Sunda. Awan-awan yang berpotensi masuk ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, kita gugurkan di atas laut," katanya.

Sehingga, kata dia, tujuan penaburan garam di awan tersebut adalah agar hujan turun di atas laut dan tidak sampai ke daratan.

Yohan pun memastikan bahwa tidak ada dampak negatif terhadap alam yang akan terjadi dari proses OMC tersebut sebab semua dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah diperhitungkan.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan berhasil mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek sebesar 39,57%. BMKG menilai OMC tersebut cukup efektif.

"Berdasarkan perhitungan sementara, sejak 16-22 Januari CH, hasil perbandingan antara nilai curah hujan hasil prediksi dengan aktualnya terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Jabodetabek sebesar -39,57%," kata Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, Sabtu (24/1/2026).

Modifikasi cuaca telah dilakukan sejak 16 Januari 2026 di wilayah Jabodetabek. total ada 5 pesawat diturunkan untuk memperkuat pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah DKI, Banten dan Jawa Barat.

Budi menjelaskan, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi dampak hujan lebat. Dia mengatakan jumlah sortie akan menyesuaikan dengan eskalasi ancaman cuaca esktrem.

"Jumlah sortie belum bisa ditentukan, menyesuaikan eskalasi ancaman dan luasan potensi daerah terdampak," tuturnya.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menegaskan modifikasi cuaca tidak bisa dijadikan solusi utama untuk menghentikan banjir di Jakarta. Menurutnya, teknologi tersebut hanya berfungsi menurunkan intensitas hujan, bukan menghilangkannya.

“Modifikasi cuaca itu bukan menghilangkan hujan. Modifikasi cuaca itu hanya mengurangi tingkat intensitasnya. Jadi kurang bisa 20–30 persen. Jadi kalau hujan itu tadi hujan itu ekstrem atau hujan itu sangat lebat menjadi lebat. Dari hujan itu lebat mungkin menjadi hujan ringan. Jadi pengurangan tingkat intensitasnya,” kata Yayat dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Dia mengibaratkan modifikasi cuaca seperti obat penurun panas. Artinya, modifikasi cuaca tidak akan bisa mencegah terjadinya banjir.

“Jadi bisa dikatakan bahwa modifikasi cuaca itu ibaratnya kayak parasetamol, dia hanya menurunkan demamnya, panasnya. Tapi tidak menghilangkan penyakitnya, jadi itu hanya gejala aja yang dihilangkan,” ujarnya.

Menurut Yayat, persoalan banjir Jakarta jauh lebih kompleks karena sistem pengendalian banjir sudah tidak mampu menahan tekanan curah hujan yang tinggi.

“Karena ekosistem atau sistem pengendalian dari master plan penanggulangan banjir Jakarta itu sudah tidak mampu menghadapi tekanan dari curah hujan yang ada. Sistem drainasenya juga sudah parah,” jelasnya.

Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk operasi tersebut. Menurutnya, biaya modifikasi cuaca di tahun 2026 mencapai Rp31 miliar.

“Modifikasi cuaca ini butuh anggaran. Informasinya katanya 31 miliar tahun 2026. Cuman kan kita tidak tahu apakah modifikasi cuaca itu efektif atau tidak, tergantung situasinya, lihat cuacanya, lihat arah anginnya. Apalagi kalau bibit hujannya itu sudah sangat tinggi, sangat tebal, otomatis tidak semuanya bisa dimodifikasi,” tuturnya.

Sementara itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memperingatkan bahwa teknologi modifikasi cuaca yang sering digunakan untuk meredam hujan lebat dan mencegah banjir tidak selalu efektif, dan dalam kondisi tertentu justru bisa menimbulkan risiko baru.

Dalam analisisnya, LAPAN menyebut bahwa teknik seperti Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) bisa tidak efektif terutama ketika fenomena atmosfer tertentu terjadi, seperti cold pool.

Cold pool adalah massa udara dingin yang terbentuk saat hujan intens menguap di permukaan dan kemudian menyebar, yang justru dapat mempercepat pembentukan awan baru dan memperluas area hujan. Intervensi modifikasi cuaca di tengah proses ini berpotensi memperburuk kondisi, karena alih-alih menurunkan hujan, justru bisa memicu hujan lebih luas atau lebih lama.

LAPAN menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pemantauan atmosfer yang akurat. Jika tidak, usaha penyemaian awan berisiko menjadi tidak efisien bahkan berbahaya bagi keseluruhan sistem cuaca di suatu wilayah.

LAPAN berharap keputusan untuk melakukan modifikasi cuaca selalu mempertimbangkan kondisi atmosfer saat itu agar dampaknya benar-benar sesuai tujuan. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance