Tiga Terobosan Pemerintah Membuat Mudik Lancar pada Lebaran 2025

Jakarta, TheStanceID - Mudik, fenomena sosial yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia, terhitung lancar. Ada tiga terobosan di baliknya, sehingga ratusan juta orang meninggalkan kota-kota utama ke penjuru nusantara tanpa hambatan berarti.

Perjalanan mudik atau pulang kampung di Indonesia bukan sekadar ritual tahunan, melainkan juga memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai sosial, spiritual, serta aspek ekonomi yang berpengaruh bagi masyarakat.

Begitu pentingnya agenda tahunan ini, pemerintah jauh-jauh hari melakukan koordinasi antar instansi guna mewujudkan mudik yang aman dan nyaman dengan berbagai moda transportasi.

Strategi penanganan yang antisipatif demikian menjadi syarat mutlak. Lalai memitigasi, kemacetan panjang bakal menghambat perjalanan pemudik.

Periode mudik 2016 memberikan pelajaran berharga bahwa kemacetan bukan hanya merugikan pemudik dari sisi materi dan waktu, melainkan juga bisa berubah menjadi ajang pertaruhan nyawa.

Kala itu, horor kemacetan Gerbang Tol Brebes Timur (Brexit) merenggut nyawa 17 orang, menjadi tragedi mudik paling memilukan di Indonesia.

Namun tahun ini, arus mudik berjalan lancar, dengan puncak arus mudik terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta. Puncak arus balik diprediksi baru akan terjadi pada H+5 atau 6 April 2025.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, mengacu pada hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, memprediksi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta jiwa atau 52% dari total penduduk Indonesia.

Pergerakan masyarakat pada puncak arus mudik diperkirakan mencapai 31,49 juta orang. Provinsi Jawa Barat menjadi kota pergerakan terbanyak dengan jumlah 30,9 juta orang atau mencakup 21,1%.

Kemudian, ada Jawa Timur dengan potensi 26,4 juta orang atau 18%; Jawa Tengah sebanyak 23,3 juta orang atau 15,9%; Banten sebanyak 7,9 juta orang atau 5,4%; serta Jakarta sebanyak 6,7 juta orang atau 4,6%.

Pergerakan 146 juta lebih orang untuk perjalanan jarak jauh dalam rentang sepekan merupakan jumlah yang masif. Perlu tata kelola yang benar-benar cermat dan tepat agar arus mudik bergerak lancar sekaligus aman.

Dudy meyakini bahwa kelancaran mudik terjadi berkat peralihan moda transportasi dari pemudik motor ke transportasi umum menyusul program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, BUMN, dan berbagai instansi lain di 2025.

"Pemerintah bekerja 24 jam memastikan semua moda transportasi beroperasi optimal. Semoga ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan membawa keselamatan serta kelancaran bagi pemudik," ujarnya.

Angka pemudik tahun ini diprediksi turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. BBC melaporkan pemicu turunnya jumlah pemudik tahun salah satunya adlah faktor ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan kelancaran perjalanan mudik berkat kombinasi tiga kebijakan.

Pertama, memperbaiki infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan dan jembatan, jauh-jauh hari yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah.

Kebijakan kedua, Pratikno menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah mengonsolidasikan seluruh penyelenggara mudik gratis dalam satu platform bernama Nusantara Hub.

Hal ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan jumlah penumpang dan memastikan seluruh moda transportasi termanfaatkan secara optimal.

"Banyak inovasi-inovasi baru yang kita lakukan dalam pelaksanaan Mudik Lebaran 2025 ini belajar dari pengalaman tahun lalu. Pokoknya kita lakukan semakin baik agar proses mudik bisa lancar, bisa nyaman, bisa aman, bebas dari berbagai risiko, baik kriminalitas, bencana, maupun masalah kesehatan," ungkap Pratikno dalam keterangannya, pada senin (24/3/2025).

Upaya lain adalah strategi lama seperti menambah layanan transportasi umum baik kereta api, pesawat, kapal. Demikian juga insentif seperti diskon tarif tiket, dan diskon tarif tol untuk menghindari penumpukan kendaraan di hari-hari tertentu.

Faktor ketiga yang membuat mudik tahun ini terasa lebih lancar, kata Pratikno, adalah adanya pilihan waktu mudik yang lebih fleksibel dengan kebijakan bekerja dari luar kantor (work from anywhere/WFA).

"Kita konsolidasikan libur ASN dengan libur sekolah, dan ASN juga diberi kebijakan Flexible Work Arrangement (FWA) bekerja dari mana saja. Dengan cara ini, kita buat rentang perjalanan mudik lebih panjang, dan mengurangi kepadatan dan beban transportasi di hari-hari tertentu," jelasnya.

Menteri Dudy juga mengakui efektivitas WFA untuk membagi konsentrasi pemudik menjadi beberapa hari. Masyarakat memiliki kesempatan memulai perjalanan mudik lebih banyak sebelum mendekati puncak arus mudik.

"Kebijakan WFA merupakan peluang yang baik bagi masyarakat untuk mengatur waktu mudik mereka dengan lebih fleksibel. Kami sangat menganjurkan melakukan perjalanan mudik lebih awal, yang ini akan membantu mengurai kepadatan di jalan tol, jalur arteri, dan juga di simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan dan terminal," kata Dudy, Senin (24/3/2025).

Selain itu, Ia mengungkapkan dengan berangkat lebih awal, pemudik dapat memilih berbagai moda transportasi seperti kereta, pesawat, atau bus dengan lebih mudah karena jadwal dan tempat duduk yang masih tersedia.

"Ini sangat membantu menghindari kehabisan tiket di waktu-waktu mendekati puncak mudik," katanya.

Kementerian Perhubungan melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dengan bekerja sama dengan lintas-kementerian, kepolisian, TNI, dinas perhubungan daerah, dan berbagai instansi terkait untuk memantau kondisi lalu lintas serta memberikan solusi atas potensi gangguan yang dapat terjadi selama masa mudik Lebaran.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA) tidak sepenuhnya efektif untuk mengurai kepadatan arus mudik mengingat banyak pemudik terutama pekerja sektor swasta yang masih diharuskan masuk kerja sampai jelang Lebaran.

"Tetap aja masyarakat pulang mudiknya tanggal 27-28 karena liburnya baru kemarin itu," ujarnya seperti dikutip dari Kompastv, Jumat (28/03/2025).

Djoko juga menyoroti pentingnya Pemerintah untuk mewujudkan angkutan umum sebagai moda transportasi yang mumpuni kevdepannya, sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum saat musim mudik lebaran.

Wakil Ketua MTI ini mencontohkan China yang berhasil mendorong warganya menggunakan transportasi umum saat musim mudik Imlek dan sejumlah negara Eropa saat musim mudik Natal.

"Nah inilah yang mesti menjadi pemikiran pemerintah, apakah akan selamanya pola-pola seperti one way atau contra flow diterapkan selamanya. Artinya kita harus berpikir, apakah selama 5 tahun ke depan harus ada pola lainnya agar didorong masyarakat itu untuk menggunakan angkutan umum," ujarnya.

"jadi memperbaiki angkutan umum itu dari hulu hingga hilir, bukan hanya hulunya bagus tapi hilirnya tidak. Nah, ini PR pemerintah apalagi sebenarnya angkutan umum kan kewajiban pemerintah dalam undang-undang untuk menyediakan," tambah Djoko.

Selain karena lebih murah dan praktis, Djoko mengakui, masih banyaknya orang menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 saat mudik, juga dikarenakan minimnya ketersediaan angkutan umum di daerah.

Hal itu pula yang memicu maraknya travel gelap saat mudik lebaran. Sebagian masyarakat di Jabodetabek yang berasal dari pedesaan, banyak yang memanfaatkan layanan jasa transportasi ilegal itu.

"Angkutan pedesaan sudah hilang, sementara kebutuhan mobilitas warga di pedesaan meningkat. Sehingga, marak travel gelap," ujar Djoko.

Padahal, keberadaan travel gelap dinilai mengganggu dan merugikan operasional angkutan umum resmi, seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP), bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan bus antar-jemput antar-provinsi (AJAP).

Sementara, di satu sisi, angkutan umum resmi diminta taat regulasi. Seperti mengurus perizinan, wajib KIR atau pemeriksaan teknis pada suatu kendaraan selama enam bulan sekali, membayar pajak setiap tahun, dan membayar asuransi.

"Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Angkutan umum resmi diminta taat regulasi, sementara di sisi lain ada angkutan umum yang tidak taat regulasi dan makin marak beroperasi tanpa ada upaya tindakan tegas," ujar Djoko. (est)

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.