#undang-undang

KontraS Kritik Impunitas TNI di Sidang MK: Saatnya UU Peradilan Militer Direvisi

KontraS kritik peradilan militer yang justru sering memberikan impunitas kepada anggota TNI yang terlibat tindak pidana. Saatnya UU 31/1997 tentang Peradilan Militer direvisi.

Tambahan Biaya Haji Ditanggung APBN Dinilai Melanggar Undang-Undang dan Syariat

Pemerintah menyiapkan landasan hukum untuk menanggung tambahan biaya penyelenggaraan haji 2026 akibat lonjakan harga avtur & memilih takkan dibebankan pada jemaah. Namun, MUI & sejumlah kalangan mewanti-wanti agar APBN tidak digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.

MPR Siapkan UU Baru Atasi Tren Greenwashing di Tengah Disrupsi Transisi Energi

Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim disiapkan untuk memastikan bahwa upaya transisi menuju energi terbarukan tidak berujung pada hancurnya perekonomian atau diakali oleh para pelaku usaha dengan aksi tipu-tipu keberlanjutan (greenwashing).

Pemerintah Membangkang Putusan MK, Atur Rangkap Jabatan Polisi Hanya dengan PP

Putusan terbaru MK menegaskan penempatan polisi di jabatan sipil harus diatur dalam undang-undang. Tapi pemerintah membangkang dan ngotot cukup mengatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hierarki perundang-undangan jadi kacau.