#undang-undang

Big Shift

MK Putuskan Serdadu Bisa Diseret ke Peradilan Umum, UU Peradilan Militer Harus Direvisi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini mempertegas inkonstitusionalitas yurisdiksi Peradilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Tak ada alasan bagi Presiden dan DPR menunda revisi UU No. 31/1997 demi keadilan bagi para korban kejahatan aparat TNI.

Redaksi • Oct 20, 2026

7 min read

#MK #TNI #YLBHI

Big Shift

Gantikan UU Ciptaker, UU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Puaskan Buruh dan Pengusaha

Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR dinilai belum menjawab persoalan mendasar pekerja. Sejumlah ketentuan yang tercantum di UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih menyisakan celah yang merugikan pekerja.

Redaksi • Oct 09, 2026

9 min read

#Upah Buruh #DPR #partai buruh

Pop Culture

Awas! Bikin Foto Wajah Orang Lain Jadi Stiker WA Bisa Kena Pidana

MFA, seorang tenaga kontrak Diskominfo Kutai Kartanegara (Kukar) Kaltim ditetapkan sebagai tersangka karena membakar ruang rapat kantor. Aksi MFA dipicu rasa kesal karena kerap menjadi bahan ejekan di tempat kerja. Termasuk, foto dirinya yang dijadikan stiker WhatsApp (WA).

Redaksi • Aug 16, 2026

6 min read

#perlindungan data pribadi #bullying #KUHP Baru

Headline

KontraS Kritik Impunitas TNI di Sidang MK: Saatnya UU Peradilan Militer Direvisi

KontraS kritik peradilan militer yang justru sering memberikan impunitas kepada anggota TNI yang terlibat tindak pidana. Saatnya UU 31/1997 tentang Peradilan Militer direvisi.

Redaksi • Apr 30, 2026

7 min read

#KontraS #MK #TNI

Headline

Tambahan Biaya Haji Ditanggung APBN Dinilai Melanggar Undang-Undang dan Syariat

Pemerintah menyiapkan landasan hukum untuk menanggung tambahan biaya penyelenggaraan haji 2026 akibat lonjakan harga avtur & memilih takkan dibebankan pada jemaah. Namun, MUI & sejumlah kalangan mewanti-wanti agar APBN tidak digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.

Redaksi • Apr 17, 2026

7 min read

#haji #kementerian haji dan umrah #petugas haji

Pop Culture

MPR Siapkan UU Baru Atasi Tren Greenwashing di Tengah Disrupsi Transisi Energi

Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim disiapkan untuk memastikan bahwa upaya transisi menuju energi terbarukan tidak berujung pada hancurnya perekonomian atau diakali oleh para pelaku usaha dengan aksi tipu-tipu keberlanjutan (greenwashing).

Redaksi • Apr 10, 2026

4 min read

#keberlanjutan #greenwashing #ESG

Headline

Pemerintah Membangkang Putusan MK, Atur Rangkap Jabatan Polisi Hanya dengan PP

Putusan terbaru MK menegaskan penempatan polisi di jabatan sipil harus diatur dalam undang-undang. Tapi pemerintah membangkang dan ngotot cukup mengatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hierarki perundang-undangan jadi kacau.

Redaksi • Jan 23, 2026

6 min read

#jabatan sipil #mahkamah konstitusi #MK