Prabowo Pilih Negosiasi dengan Trump, Keran Impor Dibuka, TKDN Dilonggarkan

Jakarta, TheStanceID - Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil jalur negosiasi ketimbang membalas tarif impor timbal balik (reciprocal tariffs) yang diterapkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap Indonesia.

"Pemanis" yang disiapkan untuk negosasi itu adalah penghapusan kuota impor dan relaksasi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu ada juga deregulasi aturan perpajakan dan kepabeanan terhadap barang impor.

Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo pada sesi dialog Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Sarasehan antara pemerintah dan para ekonom itu memang membahas langkah-langkah Indonesia menghadapi tarif resiprokal 32% dari AS.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa saat ini dunia goncang karena Trump memberlakukan tarif tinggi ke banyak negara.

Negara yang menggantungkan ekonominya dari ekspor ke AS jelas akan terdampak --dan Indonesia termasuk salah satunya.

Prabowo lalu mengatakandi sinilah pentingnya ekonomi berdikari.

"Banyak negara cemas (atas tarif AS). Pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun, sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan berdiri di atas kaki kita sendiri," kata Prabowo, Selasa (08/04/2025).

Dalam sarasehan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi masukan dari sejumlah asosiasi ekonomi, khususnya mengenai perizinan. Dia meminta kepada jajarannya untuk lebih efisien dan mempermudah birokrasi untuk para pegiat ekonomi.

"Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan," ujar Prabowo.

Khusus terkait kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu komoditas yang disampaikan terkait kebijakan kuota impor ini adalah daging. Prabowo pun menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapapun.

“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.

Selain kuota impor, Prabowo juga meminta seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realistis.

Prabowo khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Untuk itu, Prabowo pun memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Ia menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tolong para menteri, saya sudah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan iptek, sains, ini masalah yang enggak bisa (diatasi) dengan cara bikin regulasi TKDN," tambahnya.

Seperti diketahui, kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor yang diterapkan Indonesia menjadi salah satu poin keberatan yang disampaikan Amerika Serikat sehingga Indonesia dikenai tarif impor resiprokal 32%.

Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Sebagai bentuk negosiasi, Indonesia pun mengkaji penyesuaian aturan TKDN, khususnya atas permintaan produk information and communication technologies (ICT) dari AS, seperti Apple, Oracle, hingga Microsoft.

Pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya "tidak berani melakukan retaliasi" sedari awal.

"Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan]," ujar Andri dalam keterangannya, pada Selasa (08/04/2025).

Apalagi, kata Andri, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa Indonesia tidak terlampau bergantung terhadap AS.

"AS memang negara destinasi ekspor kedua terbesar, tapi selisihnya dengan yang terbesar [China] sangat jomplang, sehingga posisi AS ini sebenarnya tidak banyak lebih penting dengan negara mitra dagang lainnya," ujar Andri.

Andri menekankan opsi retaliasi di sini bukanlah semata ancaman, melainkan benar-benar harus disiapkan Indonesia dengan melakukan diversifikasi mitra dagang menjauh dari AS jika negosiasi dirasa tidak imbang.

Ia menilai, kebijakan tarif global yang diterapkan Trump didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara lain akan bersikap patuh dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut.

Lebih lanjut, Andri juga menyoroti pidato Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi yang menyebut "swasembada energi" tetapi justru bertolak belakang dengan langkah negosiasi Indonesia dengan AS.

"Sangat lucu ketika presiden berbicara tentang 'swasembada energi' namun dalam negosiasi dengan AS, Indonesia diminta untuk membeli lebih banyak minyak mentah dari AS untuk mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS," ujarnya.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, juga mengatakan rencana penghapusan kuota impor dapat mempercepat kerusakan ekonomi nasional, apabila tidak dikawal cengan regulasi yang ketat.

“Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump,” ujar Andry Satrio dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Ia melihat keran impor yang dibuka lebar dapat memicu defisit neraca perdagangan. Dalam tiga tahun terakhir, meski masih surplus, namun surplus dagang Indonesia terus menyusut.

Menurutnya, pernyataan Prabowo terkait impor itu juga sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh bila diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol.

Apalagi, beberapa tahun terakhir ini pasar domestik sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China.

“Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” jelasnya.

Dia menyoroti industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran.

Oleh karena itu, jika kran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan.

“PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan”, ungkapnya.

Andry menilai bahwa pernyataan Presiden mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas.

“Arahnya ke mana sebenarnya? Di satu sisi kita gembar-gemborkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, tapi di sisi lain kita justru membuka keran impor sebebas-bebasnya. Ini kontradiksi terang-terangan”, jelasnya.

Kekhawatiran atas kebijakan penghapusan kuota impor juga dialami para pelaku industri komponen otomotif.

Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menyoroti potensi banjirnya produk komponen otomotif dari China ke pasar Indonesia akibat kebijakan dagang Amerika terhadap China.

"Produk-produk murah dari China, terutama untuk kebutuhan aftermarket, dikhawatirkan akan melemahkan daya saing produk lokal," ujar Rachmat dalam keterangannya dikutip Selasa (8/4/2025).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) impor dari China untuk kategori kendaraan bermotor dan komponen otomotif (HS 87) serta HS 98 (incompletely knocked down/IKD) tembus sebesar US$331,02 juta pada Januari 2025.

Secara terperinci, impor kendaraan dan komponen otomotif yang tertera pada HS 87 sebesar US$320,34 juta, sedangkan kategori HS 98 senilai US$10,68 juta.

Oleh sebab itu, GIAMM menilai perlu adanya langkah strategis pemerintah dalam menyikapi situasi ini. Mengingat, ekspor komponen otomotif Indonesia ke Amerika Serikat saat ini menempati posisi kedua terbesar setelah Jepang.

“Ini tentu berdampak besar bagi industri kita, karena sebelumnya tarif masuk ke AS relatif kecil. Sementara produk Amerika yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi," katanya.

Untuk itu, GIAMM mengusulkan pendekatan timbal balik atau tarif resiprokal sebagai solusi jangka pendek yang lebih adil.

“Kalau mereka kenakan tarif tinggi, kita pun perlu menyesuaikan. Tarif dibalas tarif, tapi juga jangan lupa opsi lain seperti menurunkan tarif untuk produk AS agar terjadi keseimbangan,” ujar Basuki. (est)

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.