Prabowo Pede Bisa Hemat Rp750 Triliun, Bagaimana Negara Lain?

Jakarta, TheStanceID - Meski mendapatkan kritikan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini sudah berada di jalur yang tepat demi kepentingan rakyat.

Berdasarkan catatan TheStanceID, dalam waktu sepekan terakhir, setidaknya Presiden Prabowo sudah dua kali pamer tentang langkah pemerintahannya yang bisa melakukan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pertama, saat Prabowo menjadi pembicara di World Government Summit 2025. Acara itu dihadiri langsung oleh pimpinan berbagai negara di dunia.

Dalam forum itu, Prabowo yang hadir secara daring memaparkan penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai US$20 miliar, atau sekitar 10% dari APBN 2025. Bila dikonversikan ke rupiah, nilainya setara Rp327 triliun (kurs Rp16.350).

"Melalui pengelolaan anggaran negara yang cermat, kami telah menghemat lebih dari US$20 miliar, setara dengan sekitar 10% dari anggaran tahunan kami," papar Prabowo dalam video paparannya yang disiarkan virtual lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Menurut Prabowo, efisiensi itu diraup dengan memangkas pos pengeluaran di program-program yang tidak jelas dan tidak efektif di kementerian/lembaga. "Penghematan ini didapatkan dari peninjauan proyek dan program tanpa strategi yang jelas."

Kedua, penghematan anggaran juga muncul dalam pidato Prabowo di puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Dia juga mengapresiasi para menterinya yang telah menyesuaikan anggaran, termasuk efisiensi sebesar Rp306 triliun di tingkat kementerian.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Rp750 triliun dari penghematan anggaran. Ada pula dana dari BUMN yang akan diinvestasikan ke Danantara, lembaga pengelola investasi yang akan diluncurkan bulan ini.

Prabowo memastikan penghematan akan digulirkan tak hanya satu putaran. Pada penghematan anggaran putaran kedua, ada lagi duit negara yang diproyeksikan bakal didapat, yaitu Rp308 triliun.

"Penghematan kedua Rp308 T. Dividen dari BUMN Rp300 T, Rp100 T [dari Rp300 T] dikembalikan," kata Prabowo.

"Jadi totalnya kita punya Rp750 T," tambah Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Ia mengklaim penghematan anggaran itu demi perbaikan ke depan dan tak masalah meski banyak yang mengritik kebijakan itu.

"Kita mau adakan perbaikan ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan, tapi kita akan berhasil," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai efisiensi anggaran Prabowo bersifat brutal alias tidak direncanakan dengan baik. Dampaknya, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di 2025.

Bhima mengaku hanya memasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025 merespons pemangkasan anggaran tersebut, yang akan berdampak signifikan terhadap belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah.

"Jadi khawatir Prabowo ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan efisiensi ini, justru di banyak daerah di kementerian/lembaga turun perputaran uang," kata Bhima dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).

Lebih lanjut, Bhima mengkhawatirkan pemotongan anggaran ini akan mengganggu pelayanan publik dan menghambat investasi masuk. Apalagi, jika efisiensi dialihkan ke Makan Bergizi Gratis (MBG), dimana pengelolaannya dinilai masih belum ideal.

"Perbaikan jalan misalnya, anggarannya ditiadakan. Banyak kebijakan-kebijakan yang justru efisiensinya mengarah kepada kontraproduktif. Apalagi kalau ini efisiensi dialihkan ke makan bergizi gratis, kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal, maka ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Dia mengaku setuju jika efisiensi dilakukan untuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK) hingga pembelian mobil dinas. Namun, efisiensi dinilai keliru jika mengusik anggaran program karena bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Ini akan mendorong PHK besar-besaran di berbagai sektor, bahkan di sektor pemerintahan itu sendiri terutama tenaga kerja honorer yang faktanya masih dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik," jelasnya.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut, Vietnam, China dan Amerika Serikat (AS) pun menerapkan kebijakan efisiensi seperti Indonesia akibat kondisi ketidakpastian global yang membatasi gerak ruang fiskal.

“Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,” ujarnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025) dikutip Antara.

Menurutnya, efisiensi anggaran diperlukan agar belanja negara lebih efektif untuk program-program yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat.

Meski demikian, dirinya juga mengingatkan pemerintah harus tetap memperhatikan dan menjaga aspek-aspek yang berkaitan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut ini daftar sejumlah negara yang menerapkan efisiensi anggaran, yang sudah dirangkum TheStanceID:

• Argentina

  Presiden Argentina Javier Milei, sejak akhir 2023, menerapkan kebijakan penghematan anggaran yang signifikan, termasuk memangkas 30.000 pegawai negeri atau sekitar 10% dari total pegawai federal.

  Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran negara dan menekan sektor pemerintahan yang dianggap sebagai penyebab kemunduran ekonomi.

  Milei bahkan mengancam mem-PHK 40.000 pegawai lain jika gagal dalam evaluasi kinerja.

  Meski kebijakan ini memicu ketegangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 53%, Argentina berhasil mencatat surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut berkat peningkatan ekspor biji-bijian dan energi.

• Amerika Serikat

  Presiden Donald Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk guna memangkas anggaran federal. Kerja jarak jauh dan perekrutan disetop, sementara jumlah pegawai negeri dipangkas besar-besaran.

  Pemerintah AS juga menawarkan skema buyout kepada lebih dari 2 juta pegawai negeri, yang memberikan insentif gaji penuh selama 8 bulan bagi mereka yang bersedia mengundurkan diri.

  Meski menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tanpa perencanaan matang serta sarat konflik kepentingan, kebijakan ini berpeluang memicu pemangkasan pegawai terbesar dalam sejarah AS, dengan potensi penghematan Rp1.600 triliun.

  Langkah efisiensi lainnya yang dilakukan Trump adalah dengan membekukan anggaran lembaga bantuan internasional USAID selama 90 hari dan memangkas miliaran dolar dana penelitian biomedis.

• Inggris

  Inggris turut menambah catatan panjang dari negara yang melakukan efisiensi anggaran. Mereka baru saja menaikkan pajak sebesar £40 miliar, namun departemen pemerintah masih harus melakukan penghematan ketat.

  Berbagai pos-pos pengeluaran rutin turut mendapat pemangkasan sebagai akibat dari efisiensi anggaran dari pemerintahnya sendiri.

  Pemerintah Inggris juga merencanakan pengurangan lebih dari 10.000 pegawai negeri sejak Desember 2024. Langkah ini diambil untuk mengatasi lonjakan jumlah pegawai yang terjadi akibat Brexit dan pandemi Covid-19.

  Menteri Keuangan Rachel Reeves sudah meminta setiap kementerian memangkas anggaran sebesar 5% yang berpotensi mempengaruhi jumlah pegawai.

  Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, meskipun menuai kritik dari serikat pekerja.

• Vietnam

  Mencetak pertumbuhan ekonomi yang pesat, Vietnam tak terlena. Efisiensi anggaran menjadi strategi penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

  Kebijakan efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas 20% pegawai negeri dalam upaya menghemat sekitar Rp73 triliun dalam 5 tahun ke depan.

  Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22, termasuk di sektor media, kepolisian, dan militer.

  Dampaknya, sekitar 100 ribu pegawai akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini.

  Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ini, pemerintah Vietnam optimistis bahwa langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 7,1% menjadi 8%. (est)

Untuk menikmati berita cepat dari seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.