Ismail Fahmi

Oleh Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan PT Media Kernels Indonesia, yang kini aktif menuangkan gagasan dan pemikirannya di Facebook.

Januari 2026 menjadi momen krusial bagi diplomasi Indonesia. Di tengah dinginnya Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace inisiasi Donald Trump.

Langkah ini memicu dua realitas yang bertolak belakang: media arus utama memberitakannya dengan nada positif (90,7%), sementara media sosial—khususnya Twitter/X—membara dengan sentimen negatif (69,9%).

Publik kini terbelah antara narasi "diplomasi pragmatis" untuk memengaruhi dari dalam, melawan ketakutan akan legitimasi "kolonialisme baru" di atas reruntuhan Gaza.

Berikut adalah rangkuman pandangan para tokoh bangsa dan pakar mengenai pertaruhan besar ini.

  1. Pemerintah: Sebuah "Peluang Bersejarah"

    Bagi pemerintah, keputusan bergabung ke dalam Dewan Perdamaian adalah manifestasi mandat konstitusi dan langkah taktis untuk mempercepat perdamaian, bukan sekadar menjadi penonton.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimismenya: "Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza."

    Sugiono (Menteri Luar Negeri) menekankan bahwa ini bukan langkah impulsif: "Penandatanganan Charter dari... Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan... mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina."

    Yvonne Mewengkang (Jubir Kemlu) menambahkan dimensi pengawasan: "...Indonesia juga memiliki ruang untuk memastikan agar setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor mandat yang jelas, mengutamakan tujuan kemanusiaan..."

    BoP

  2. Tokoh Bangsa dan Ormas Islam: "Peringatan Moral dan Kemanusiaan"

    Respons dari elemen masyarakat sipil dan tokoh senior cenderung berhati-hati. Mereka tidak menolak upaya damai, namun mempertanyakan siapa yang dilibatkan dan apa harga yang harus dibayar.

    Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 & 12 RI) memberikan kritik tajam terkait absennya perwakilan Palestina dalam dewan tersebut: "Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung."

    Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah) menyuarakan kekhawatiran psikologis diplomasi: "Ada kekhawatiran bila Prabowo sudah duduk berdampingan dengan Trump dalam dewan ini, sikap kepala negara mulai melunak."

    Sudarnoto Abdul Hakim (Ketua MUI Bidang Hublu) memperingatkan potensi agenda tersembunyi: "MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina."

    KH Ahmad Fahrur Rozi (Ketua PBNU) memilih sudut pandang yang lebih optimis namun bersyarat: "Secara keseluruhan, langkah ini bisa dilihat sebagai babak baru diplomasi Indonesia dalam isu Gaza."

  3. Pengamat dan Pakar: Ketakutan akan Proyek Properti "New Gaza"

    Analisis paling kritis datang dari para akademisi dan pakar hubungan internasional. Fokus utama mereka bukan hanya pada perdamaian, melainkan pada blueprint "New Gaza" yang dicurigai sebagai proyek bisnis properti yang akan mengusir penduduk asli.

    Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI) mempertanyakan nasib warga lokal: "Apakah rakyat Palestina di Gaza menyetujui hal ini? ... jangan-jangan kota baru yang fantastis itu akan mencerabut rakyat Palestina dari akarnya."

    Dino Patti Djalal (Mantan Dubes RI untuk AS) menyoroti aspek komersialisasi konflik: "Dan bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina yang akan jadikan Palestina sebagai objek bukan tuan rumah di Gaza."

    Ahmad Khoirul Umam (Pengamat Politik) mencoba melihat sisi strategisnya (Influence from within): "Keikutsertaan Indonesia tidak bisa dibaca sebagai legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan sebagai upaya membuka ruang pengaruh dari dalam."

    Teuku Rezasyah (Pakar HI Unpad) mengingatkan risiko geopolitik terhadap PBB: "...hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat, yang memiliki potensi berseberangan dengan PBB dan Hukum Internasional."

Kesimpulan Konstruktif: "Mengubah Kritik Menjadi Navigasi"

Data Drone Emprit menunjukkan bahwa publik tidak anti-perdamaian, namun skeptis terhadap inisiatif yang tidak melibatkan Palestina dan berpotensi menjadi "kolonialisme gaya baru".

Ke depan, Indonesia menghadapi ujian berat. Setelah tanda tangan dibubuhkan, tugas pemerintah adalah membuktikan bahwa kekhawatiran Hikmahanto Juwana dan Dino Patti Djalal tidak terjadi.

Indonesia harus menggunakan posisi di dalam Dewan Perdamaian bukan untuk mengangguk pada agenda Trump, melainkan untuk menjadi "rem pakem" bagi setiap kebijakan yang merugikan rakyat Gaza, sebagaimana harapan MUI dan Muhammadiyah.

Jika Indonesia berhasil memaksa pelibatan Palestina dan mencegah pengusiran warga atas nama "pembangunan kota baru", maka langkah kontroversial di Davos ini akan dikenang sebagai kemenangan diplomasi.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance