Oleh Pius Lustrilanang: aktivis yang terjun ke dunia politik bersama Partai Gerindra, memperoleh gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jenderal Soedirman dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.
Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) bukan sekadar konflik regional di Timur Tengah. Ia merupakan salah satu ujian paling nyata terhadap stabilitas sistem internasional pasca-Perang Dingin.
Selama lebih dari 3 dekade sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, dunia hidup dalam struktur kekuasaan yang sering digambarkan sebagai unipolar, dengan AS sebagai kekuatan dominan dalam bidang militer, ekonomi, dan politik global.
Namun dalam 2 dekade terakhir, perubahan dalam distribusi kekuatan global semakin terlihat.
Kebangkitan ekonomi dan teknologi China, serta konsolidasi kembali kapasitas militer Rusia, secara bertahap mengurangi kesenjangan kekuatan yang sebelumnya sangat besar antara AS dan negara lain.
Dalam konteks ini, konflik Iran versus Israel–AS tidak hanya mencerminkan ketegangan regional, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting dari transisi menuju tatanan internasional yang lebih multipolar.
G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, dan William C. Wohlforth dalam International Relations Theory and the Consequences of Unipolarity (2011) menjelaskan bahwa dominasi AS setelah Perang Dingin menciptakan stabilitas relatif dalam sistem internasional.
Namun stabilitas tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya resistensi dari kekuatan lain yang berusaha menyeimbangkan pengaruh Amerika.
Nuno P. Monteiro dalam Theory of Unipolar Politics (2014) bahkan berargumen bahwa sistem unipolar tidak identik dengan perdamaian jangka panjang, karena negara-negara yang lebih lemah tetap dapat menantang kekuatan dominan melalui strategi asimetris.
Dengan demikian, konflik Iran–Israel–AS dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika penyesuaian yang muncul ketika sistem internasional mulai bergerak dari dominasi tunggal menuju distribusi kekuatan yang lebih plural.
Distribusi Kekuatan Militer Global
Struktur sistem internasional sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuatan militer. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun AS masih mempertahankan posisi dominan, peta kekuatan global mulai mengalami perubahan.
Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) berjudul "Trends in World Military Expenditure 2024" yang diterbitkan pada 2025, total pengeluaran militer dunia mencapai sekitar US$2,44 triliun.
AS menyumbang sekitar US$997 miliar, atau sekitar 37% dari total pengeluaran militer global. China berada di posisi kedua dengan sekitar US$314 miliar, sementara Rusia mengalokasikan sekitar US$149 miliar.
Negara lain memiliki tingkat pengeluaran yang jauh lebih kecil. Israel mengalokasikan sekitar US$27 miliar, sementara Iran diperkirakan berada pada kisaran US$10 miliar–15 miliar.
Kesenjangan ini menegaskan bahwa Iran tidak memiliki kapasitas militer konvensional yang sebanding dengan koalisi AS dan Israel. Namun tren jangka panjang menunjukkan bahwa negara lain terus meningkatkan kemampuan militernya.
China, misalnya, telah meningkatkan belanja militernya hampir tiga kali lipat sejak awal tahun 2000-an. Rusia juga terus memodernisasi sistem senjata strategisnya, termasuk pengembangan rudal hipersonik dan sistem pertahanan udara canggih.
Dalam perspektif teori hubungan internasional, situasi semacam ini sering mendorong negara yang relatif lebih lemah untuk mengembangkan strategi penyeimbangan tidak langsung.
Monteiro dalam Theory of Unipolar Politics (2014) menegaskan bahwa negara yang tidak mampu menyaingi kekuatan dominan secara langsung cenderung mengembangkan pendekatan asimetris untuk meningkatkan biaya konflik bagi lawannya.
Strategi Iran: Penangkal Asimetris
Iran menghadapi keterbatasan yang jelas dalam perang konvensional melawan AS dan Israel. Karena itu, strategi militernya tidak berfokus pada upaya memenangkan perang melalui superioritas militer tradisional.
Sebaliknya, Iran mengembangkan pendekatan yang bertujuan menciptakan penangkal asimetris terhadap lawannya. Salah satu komponen utama strategi tersebut adalah pengembangan arsenal rudal balistik.
Menurut laporan "The Military Balance 2024" yang diterbitkan International Institute for Strategic Studies (IISS), Iran diperkirakan memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik dengan jangkauan 300 km-2.000 km.
Arsenal ini menjadikannya salah satu negara dengan kapasitas rudal terbesar di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, Iran juga mengembangkan sistem drone dalam jumlah besar. Model seperti Shahed-136, Mohajer-6, dan Arash-2 diproduksi dengan biaya relatif rendah dibandingkan sistem persenjataan Barat.
Berbagai analisis militer memperkirakan bahwa biaya produksi satu unit drone Shahed berkisar antara US$20.000 hingga US$50.000, sementara satu rudal pencegat dalam sistem pertahanan udara modern dapat bernilai lebih dari US$1 juta.
Perbedaan biaya tersebut menciptakan kondisi yang dalam literatur militer disebut sebagai cost-exchange advantage, yaitu situasi di mana pihak penyerang dapat memaksa lawannya mengeluarkan biaya pertahanan yang jauh lebih besar.
Dengan pendekatan ini, Iran berusaha meningkatkan risiko dan biaya konflik bagi lawannya tanpa harus terlibat dalam perang konvensional berskala penuh. (Bersambung)***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.
