Paradoks Ade Armando

Oleh Hasyim Arsal Alhabsi, murid Ade Armando di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI). Pernah menjadi calon legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, kini aktif di Dehills Institute sebagai Pendiri dan Direktur.

Ada ironi yang lebih merusak dari kebohongan polos: yakni separuh kebenaran yang dikemas oleh seseorang yang tahu persis cara kerjanya.

Bukan oleh orang yang tak mengerti bedanya framing dan fakta, melainkan oleh orang yang selama bertahun-tahun mengajarkan perbedaan itu dari mimbar akademik.

Ketika seorang pendiri lembaga anti-hoaks menjadi operator narasi yang memotong konteks demi tujuan politik—saat itulah kita berhadapan bukan sekadar dengan kejatuhan moral, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih menggelisahkan:

penggunaan kompetensi untuk melawan tujuan semula kompetensi itu diciptakan.

Ade Armando (AA) adalah nama yang mengondensasi seluruh paradoks itu.

AA bukan nama sembarangan dalam peta intelektual Indonesia. Ia dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI)—institusi yang melahirkan generasi pemikir kritis tentang media, pesan, dan kekuasaan.

Lebih dari sekadar mengajar, ia ikut mendirikan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), sebuah gerakan yang lahir dari kesadaran bahwa disinformasi adalah racun demokrasi.

Nama Mafindo menjadi salah satu rujukan dalam ekosistem literasi digital Indonesia: lembaga yang mengajari publik cara membedakan fakta dari fabrikasi, cara membaca klaim tanpa tergesa-gesa menelannya.

Di sini penting untuk berhenti sejenak dan memberi penghargaan yang semestinya. Mendirikan gerakan semacam itu membutuhkan bukan hanya kapasitas intelektual, tetapi juga niat.

Pada suatu titik dalam hidupnya, AA benar-benar peduli. Ia melihat lautan hoaks yang mengancam ruang publik Indonesia dan memilih berdiri di garis pertahanan. Rekam jejaknya mencerminkan konsistensi itu—hingga kemudian tidak lagi.

Transformasi jarang terjadi dalam satu lompatan dramatis. Ia biasanya merayap: pelan, bertahap, hampir tak terasa dari dalam. Untuk memahami trajektori AA, kita perlu membaca beberapa peristiwa secara berurutan, bukan secara terpisah.

April 2022, ia dikeroyok massa saat demonstrasi di depan Gedung DPR. Sebuah kekerasan nyata terhadap seseorang yang sedang menggunakan hak berekspresinya.

Peristiwa itu mempertegas citra publiknya sebagai target kebencian, sebagai orang yang berani berbeda dan membayar harganya secara fisik.

Kemudian, Dewan Guru Besar UI menolak pengajuan Guru Besarnya—bukan karena kualitas akademik dipersoalkan, melainkan karena etika komunikasi di media sosial dinilai bermasalah.

Alih-alih merefleksikannya sebagai koreksi institusional, AA memilih membingkainya sebagai pilihan heroik: ia lebih memilih tidak menjadi profesor daripada berhenti bersuara. Narasi martir yang dibangun sendiri.

April 2023, ia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan deklarasi bahwa PSI “paling sejalan dengan akal sehat.”

Frasa itu sendiri sudah menyimpan benih masalah—karena ketika seseorang mendefinisikan pilihan politiknya sebagai soal “akal sehat,” ia secara implisit menempatkan semua pilihan lain sebagai irasional. Ini bukan bahasa akademisi. Ini bahasa propagandis.

Juli 2025, ia diangkat menjadi Komisaris PT PLN Nusantara Power. Lingkaran itu kini sempurna—dari kampus ke partai, dari partai ke jabatan struktural perusahaan negara. Ade bukan lagi pengamat. Ia adalah bagian dari struktur yang dulu ia komentari.

Di tengah perjalanan itu, sebelumnya, ia “ikut” mendirikan Cokro TV—kanal yang menjadi corong narasi dengan perspektif politik yang semakin tidak tersembunyi.

Apa yang menjelaskan transformasi ini? Tiga mekanisme bekerja secara bersamaan.

Pertama, afiliasi struktural mengubah cara pandang. Ketika seseorang bergabung dengan partai, menerima jabatan, dan membangun media yang identitasnya melekat pada posisi politik tertentu—ia tidak lagi memiliki jarak analitis.

Setiap isu menjadi pertempuran yang harus dimenangkan, bukan pertanyaan yang harus dijawab. Akal sehat yang dulu menjadi kompas berubah menjadi senjata retorik.

Kedua, sunk cost identity—investasi identitas yang sudah terlalu dalam untuk ditinggalkan. Ade telah membangun citra publik sebagai pemberani, sebagai penantang arus, sebagai suara yang tidak bisa dibungkam.

Identitas itu kini memiliki insentif sendiri: setiap konten provokatif memperkuat narasi keberanian itu. Mundur dari posisi tertentu bukan hanya berarti mengakui kesalahan—ia merobohkan seluruh bangunan identitas yang sudah dibangun bertahun-tahun.

Ketiga, radikalisasi gradual di ekosistem konten partisan. Media digital tak netral terhadap karakter pengguna. Algoritma menghargai pada konten yang memancing reaksi. Tiap klip yang menghasilkan trafik tinggi jadi template untuk klip berikutnya.

Seorang akademisi yang masuk ke ekosistem ini tanpa pagar epistemologis yang ketat—tidak peduli seberapa tinggi gelarnya—akan perlahan terbentuk oleh logika ekosistem itu, bukan membentuknya.

Kasus yang paling telanjang terjadi ketika Cokro TV menyebarkan video Jusuf Kalla (JK) yang dipotong konteksnya, terkait isu Konflik Poso, Ambon.

JK, dalam pernyataan lengkapnya, tidak bermaksud demikian dan video editan itu mengundang emosi orang-orang terkait, terutama umat kristiani.

Framing ini, menurut saya, dibangun, meski tidak langsung berhubungan; karena ada pernyataan JK tentang masalah Ijazah Jokowi. Dan sebagai fans berat Jokowi Ade Armando langsung “menyerang”. Sialnya memakai senapan bodong.

Jelas, ini justru mempersulit posisi Jokowi. Seperti ngejorokin ke jurang. “Pembelaan” yang babak belur dengan menyerang JK dengan hoax, sama sekali tidak menguntungkan Jokowi, malah membuka front “musuh” baru.

Berhentilah sejenak untuk merenungkan betapa presisinya ironi ini.

Mafindo didirikan antara lain untuk memerangi praktik persis seperti ini: mengambil pernyataan seseorang, memotongnya dari konteks, lalu menyebarkannya dengan framing yang mengubah maknanya.

Ini bukan hoaks dalam pengertian informasi palsu yang sepenuhnya dikarang—ini jauh lebih halus dan karenanya jauh lebih berbahaya. Ini adalah teknik yang persis diajarkan dalam kelas-kelas literasi media sebagai contoh manipulasi informasi.

Dan ia dilakukan oleh media yang diasosiasikan dengan seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun mengajarkan orang untuk mengenali teknik itu.

Tidak ada yang bisa mengklaim ini sebagai kealpaan. Seorang dosen komunikasi tahu persis apa yang dilakukan ketika sebuah klip dipotong dan diframing ulang. Pengetahuan itu tidak tiba-tiba menguap. Ia hanya dipilih untuk tidak digunakan sebagai rem.

Inilah mengapa paradoks AA penting untuk dibicarakan secara serius—bukan sebagai gosip tentang seorang tokoh publik, melainkan sebagai studi kasus tentang sesuatu yang lebih universal.

Kita sering berasumsi bahwa pengetahuan adalah pelindung dari manipulasi. Bahwa seseorang yang memahami cara kerja propaganda akan lebih resisten terhadapnya. Asumsi itu keliru secara fundamental.

Pengetahuan adalah alat, dan alat tidak memiliki arah moral bawaan. Pisau bedah bisa menyembuhkan dan bisa melukai—tergantung di tangan siapa dan untuk tujuan apa.

Orang yang paling berbahaya dalam ekosistem informasi bukan mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan.

Mereka yang paling berbahaya adalah mereka yang tahu persis: cara memilih klip mana yang dipotong, di mana menempatkan narasi agar meyakinkan, bagaimana membingkai sesuatu agar terasa seperti berita padahal ia adalah argumen.

Ketika kompetensi teknis bertemu dengan agenda yang tak lagi dikendalikan oleh integritas epistemologis, yang dihasilkan bukan sekadar konten menyesatkan—melainkan konten menyesatkan yang sulit dideteksi justru karena dibuat tangan terampil.

Baca Juga: Erlin Suastini, Sosok Berkuasa Istana di Balik Pencabutan Akses Jurnalis CNN Indonesia

AA tidak jatuh dari langit sebagai produsen narasi.

Ia tiba di sana melalui serangkaian pilihan yang masing-masing tampak masuk akal dari dalam, namun secara kumulatif membentuk pergeseran fundamental:

Dari orang yang melindungi publik dari manipulasi informasi, menjadi orang yang memproduksinya dengan kecakapan seorang profesional.

Itulah paradoksnya—dan itulah mengapa ia patut dicatat dengan serius. Bukan untuk menghakimi satu orang, melainkan untuk mengingatkan bahwa kepercayaan publik kepada seorang penjaga kebenaran tidak boleh bersandar pada reputasi masa lalu.

Ia harus ditagih ulang setiap hari, pada setiap konten, pada setiap pilihan framing. Karena penjaga yang paling tahu cara kerja kunci adalah justru yang paling mampu membuka pintu yang seharusnya ia jaga.

Dan saya (pernah) belajar dari beliau dan terperangah atas perubahan radikal ini. Ada apa?***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.