Miftah vs Penjual Es Teh dan Teddy Setkab vs Diplomat Dino Patti Djalal

Oleh Tcokro Nagoro. Pemerhati politik kebangsaan, budaya dan pendidikan.

Dinamika komunikasi politik di lingkar dalam pemerintahan kembali memicu sorotan tajam masyarakat.

Dua figur yang paling menyedot perhatian publik belakangan ini adalah Miftah Maulana Habiburrahman dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Meski bergerak di ranah dan level pengaruh yang berbeda, tindakan mereka mencerminkan pola yang mirip: adanya pelecehan verbal dan degradasi moral terhadap pihak lain.

Namun, dinamika kontrol internal, respons personal, serta isu turunan mengenai gaya hidup mewah para pejabat menunjukkan adanya krisis etika akut di lingkar kekuasaan.

Perseteruan terbaru bermula ketika diplomat senior Dino Patti Djalal—mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)—memberikan lima saran konstruktif kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dino menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri yang memakan anggaran besar dan menyarankan agar diplomasi juga bisa dioptimalkan via telepon.

Sebagai respons, Teddy menyampaikan klarifikasi melalui media sosial resmi Sekretariat Kabinet dengan menyertakan data teknis.

Namun, klarifikasi tersebut dinilai bias personal dan tidak etis karena Teddy menyindir rekam jejak Dino sebagai diplomat yang "hanya menjabat sebagai Wamenlu selama tiga bulan".

Pola pelecehan kredibilitas ini memunculkan perbandingan langsung dengan kasus Miftah yang merendahkan seorang penjual es teh. Uniknya, posisi penegur dan yang ditegur dalam kedua kasus ini sangat timpang.

Pada kasus pelecehan terhadap penjual es teh, Teddy bertindak tegas sebagai representasi istana yang menegur Miftah secara langsung agar menjaga lisan.

Ironisnya, ketika Teddy sendiri yang melakukan pelecehan terhadap kredibilitas seorang diplomat senior, publik mendapati ruang kosong: tidak ada otoritas internal istana yang berani menegurnya.

Sanksi moral sepenuhnya datang dari masyarakat sipil dan warganet. Respons keduanya pun kontras. Miftah memilih bersikap lebih ksatria dengan meminta maaf secara terbuka dan mundur dari jabatannya setelah dihujat.

Sementara itu, Teddy justru berlindung di balik akun resmi instansi untuk menyampaikan pembelaan diri tanpa menunjukkan rasa bersalah.

Ketegangan ini bukanlah sebuah insiden tunggal, melainkan pemantik dari akumulasi kemuakan publik yang telah lama mengendap akibat ketimpangan empati yang masif.

Di tengah situasi ekonomi rakyat yang menjepit, sorotan tajam mengarah pada gaya hidup elite lingkar dalam, termasuk kontroversi perayaan ulang tahun mewah di sebuah hotel di Paris yang dituding menggunakan fasilitas atau anggaran negara.

Fenomena ini membuka kotak pandora mengenai rapuhnya etika penggunaan fasilitas negara di Indonesia.

Fasilitas negara—mulai dari anggaran perjalanan, pengawalan, hingga akomodasi—bukanlah hak istimewa (privilege) personal yang melekat pada individu pejabat, melainkan amanah publik yang dibiayai oleh uang pajak rakyat.

Secara etis, penggunaan fasilitas ini tunduk pada asas akuntabilitas, transparansi, dan urgensi publik.

Ketika fasilitas tersebut digunakan untuk urusan privat, seremonial hedonistik, atau perayaan mewah di luar negeri, terjadi pelanggaran etika berat berupa distorsi fungsi.

Pejabat publik yang memanfaatkan posisi untuk kemewahan pribadi di tengah narasi penghematan negara tak hanya menunjukkan pengabaian terhadap rasa keadilan sosial (sense of crisis), tapi juga mengikis legitimasi moral pemerintah di mata wong cilik.

Kemuakan publik semakin diperparah oleh pola proteksi yang berlebihan atau sikap possessive Teddy di sekitar Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Disorot, Pengamat Sarankan Berhemat

Sebagai Seskab yang merangkap orang terdekat presiden, Teddy dinilai sengaja membangun barikade ketat untuk membendung semua pihak yang ingin mendekat.

Sekat tebal ini tidak hanya menjauhkan presiden dari realitas sosial, tetapi juga membungkam kritik-kritik objektif dari kaum intelektual, diplomat senior, dan tokoh bangsa yang ingin memberikan sumbangsih pemikiran.

Sikap defensif yang antikritik, gaya hidup yang disorot, serta proteksi berlebihan ini menempatkan Teddy sebagai "batu sandungan" nyata dalam roda pemerintahan Prabowo.

Jika tindakan merendahkan pihak lain dan penyalahgunaan wewenang ini terus dibiarkan tanpa adanya teguran dari presiden sendiri, kabinet ini akan semakin terisolasi dalam menara gading kekuasaan.

Pada akhirnya, arogansi lingkar dalam istana bukan hanya merusak reputasi personal sang pejabat, melainkan secara perlahan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.